Capres Berebut Nahdliyin Kultural dan Pamor Kiai

0
293
Prabowo Subianto berziarah ke makam para pendiri NU di Jombang.

Nusantara.news, Jakarta – Panasnya Jawa Timur paska Pilkada tampaknya belum reda. Kedatangan dua kandidat presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di waktu bersamaan pada Kamis, 6 September 2018, membuat Jawa Timur kembali memanas. Keduanya sama-sama berkunjung ke lingkungan masyarakat santri mayoritas warga Nahdlatul Ulama (NU), cuma beda lokasi.

Selain kunjungan dalam kapasitasnya sebagai presiden, Jokowi juga berkunjung ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Kabupaten Mojokerto, dan bersilaturrahim dengan sang pengasuh, KH Asep Saifuddin Chalim. Diketahui, Kiai Asep adalah juru bicara para kiai-santri pendukung Khofifah Indar Parawansa saat Pemilihan Gubernur Jatim beberapa waktu lalu.

Di hari yang sama, Prabowo Subianto berziarah ke makam para pendiri NU di Jombang dan Madura. Di Jombang, Prabowo berziarah di makam pendiri NU, Kiai Hasyim Asy’ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Di sana, berada pula makam putra dan cucu Mbah Hasyim, yakni KH Wahid Hasyim dan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Petinggi Partai Gerindra tersebut juga berziarah ke makam pendiri NU yang lain di Pesantren Tambak Beras Jombang, KH Wahab Chasbullah.

Setelah itu Prabowo menuju Bangkalan untuk berziarah ke makam Syaikhuna Kholil, guru dari para pendiri dan banyak ulama Nusantara. Makam pendiri NU diziarahi karena bagi Prabowo organisasi masyarakat terbesar itu sangat berperan dalam berdirinya Republik Indonesia. Tokoh-tokoh NU terlibat aktif dalam perjalanan bangsa ini. Sebelum itu, bakal calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin menggelar safari pesantren di Jawa Timur.

Lawatan capres dan cawapres ke Jawa Timur bukan berarti tanpa kepentingan khusus. Kedatangan mereka murni untuk mereguk suara di kalangan NU, terutama pamor para kiai Jawa Timur.

Prabowo mengaku sangat membutuhkan dukungan suara masyarakat Jawa Timur, khususnya warga NU. Bagi Prabowo dukungan warga NU cukup penting dalam proses pencapresannya. Apalagi, Jawa Timur merupakan basis terbesar warga Nahdliyin di Indonesia.

“Ya jelaslah (penting), warga Nahdliyin kan juga bagian dari republik Indonesia. Semuanya penting, NU sangat penting,” kata Prabowo di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Kamis, (6/9/2018).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku cukup dekat dengan NU terutama dengan keluarga besar Gus Dur. Apalagi, lebih dari 50 persen kader partainya itu merupakan warga NU. “Saya dari dulu dekat dengan NU, dengan Gus Dur, dengan Gus Sholah (KH. Solahuddin Wahid, Red), ini semua bisa saya katakan sahabat-sahabat saya, rekan-rekan seperjuangan saya,” imbuhnya.

Ma’ruf Amin juga mengatakan hal senada. Saat berkunjung ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur, dia mengaku sangat senang dengan sambutan hangat dari masyarakat, khususnya warga NU. “Alhamdulillah, silaturahim ini luar biasa, dan kemudian saling memahami dapat mendukumg langkah yang saya ambil,” ujarnya di Kantor PWNU Jatim, Senin (3/9/2018).

Ma’ruf menyatakan bahwa seluruh pengurus pusat, wilayah hingga cabang NU sudah merestui dirinya menjadi Cawapres mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Dia menuturkan NU siap mengambil bagian dalam demokrasi. Terkait dukungan NU di Jatim, Ma’ruf mengaku optimis. Bahkan dia yakin Jatim akan menjadi lumbung suara baginya dan Jokowi. “Saya mendampingi Pak Jokowi itu bagian dari NU mengabdi pada negara. Kalau NU di Jatim 100 persen (mendukung),” terangnya.

Tidak gampang ‘merayu’ Nahdliyin kultural

Jatim sebagai kantong besar NU menjadi zona paling strategis untuk diperebutkan. Sehingga sangat wajar jika Jokowi maupun Prabowo berusaha semaksimal mungkin menggaet massa NU.

Paska Pilgub Jawa Timur, panggung politik tidak hanya menyuguhkan manuver politik tokoh dan partai politik, tetapi ulama atau kiai NU juga mengambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Maklum kegiatan politik NU selama ini telah melebihi Parpol yang notabene menjadi representatif NU yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). NU memang organisasi sosial keagamaan, tapi kini NU menjadi alat politik.

Namun demikian, jangan harap para kandidat presiden mudah ‘mengambil hati’ suara warga NU. Berkaca pada Pilgub Jawa Timur, suara massa NU terbelah. Gubernur terpilih Khofifah Indar Parawansa selama ini mendapat dukungan dari NU kultural, sementara kompetitornya Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didukung mayoritas NU struktural.

Sejauh ini kunjungan para kandidat presiden dan wakil presiden hanya menguatkan basis suara Nahdliyin struktural dan masih kesulitan meraih suara swing voters NU kultural.

Paling susah tentu pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Jokowi yang berharap Ma’ruf Amin dapat mendulang suara warga NU bisa jadi bakal menemui kesulitan untuk meraih dukungan Nahdliyin rasional. Apalagi terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi menuai pro dan kontra di kalangan Nahdliyin.

Safari Ma’ruf Amin ke Jawa Timur sesungguhnya strategis karena Jatim basis Nahdliyin dan kiai sepuh. Tetapi pusat kiai sepuh di Jawa Timur semakin sulit diidentifikasi saat ini dan semakin banyak menyebar ke tokoh-tokoh kultural. Tidak selalu ada di jajaran struktural NU, sehingga membuat roadshow Ma’ruf untuk meraih dukungan simbolik semakin sulit.

Apalagi masih ada faktor lain yang membuat Nahdliyin kultural belum bisa menerima majunya Ma’ruf Amin. Ini yang dilihat warga Nahdliyin kultural. Mereka tidak melihat Jokowi.

Salah satu penyebab sulitnya Ma’ruf mendapat dukungan Nahdliyin kultural, karena lambatnya Ma’ruf melepas jabatan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Seharusnya Ma’ruf Amin bisa memberikan respons yang cepat atas berbagai harapan Nahdliyin. Hal itu bisa mengikis sedikit keraguan pemilih di tengah kelemahan usia yang sejauh ini masih menjadi sorotan utama.

Satu lagi, keberadaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam Safari Ma’ruf Amin juga berpotensi menimbulkan polemik baru di kalangan Nahdliyin kultural. Utamanya yang menjadi simpatisan partai di luar PKB. Selama ini PKB hanya dianggap sebagai representatif Nahdliyin struktural. Seperti yang terlihat pada Pilgub Jawa Timur, dimana PKB dan NU struktural mendukung Gus Ipul.

Roadshow silaturrahim akan lebih efektif jika ditemani tokoh nonpartai politik. Publik Jawa Timur masih memberi catatan terhadap tokoh-tokoh partai politik dalam usaha meraih suara warga Nahdliyin.

Hal ini berbeda dengan Prabowo. Suara Nahdliyin kultural justru lebih bisa merespon Prabowo. Ada dua faktor yang membuat Prabowo mudah diterima Nahdliyin kultural. Pertama, sebagian warga NU terutama kultural kemungkinan akan terpengaruh oleh testimoni Mahfud MD yang bicara blak-blakan soal kegagalannya menjadi cawapres Jokowi di acara ILC (Indonesia Lawyers Club) beberapa hari lalu. Saat itu Mahfud mengatakan bagaimana elite NU ‘bermain’ politik secara tidak etis.

Paling tidak di kalangan warga Nahdliyin kultural, penilaian kurang baik kemungkinan dialamatkan ke Ma’ruf Amin yang kini digandeng menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Boleh jadi di level struktural tetap loyal dan membela Kiai Ma’ruf Amin. Tapi di level kultural mungkin agak kurang bagus imejnya. Pengalaman Pilpres 2004, Hasyim Muzadi yang mendampingi Megawati mengalami kekalahan. Sebab Hasyim Muzadi hanya didukung kalangan struktural.

Di sinilah Prabowo diuntungkan. Apalagi banyak kalangan Nahdliyin kultural sampai saat ini masih memegang filosofi lama. Yaitu, jangan pernah memberikan jabatan politik pada orang yang terlampau menginginkannya atau terlalu bernafsu dengan kekuasaan politik. Karena dikhawatirkan akan berakibat kurang baik.

Jadi, pernyataan Mahfud akan cukup berpengaruh di kalangan Nahdliyin kultural. Buktinya, tanpa dikomando sudah muncul gerakan keras dari sebagian masyarakat Nahdliyin kultural di Madura. Mereka menyeru gerakan ‘Haram Memilih Jokowi’. Yang tergambar di berbagai media memperlihatkan incumbent tidak cukup leading meninggalkan penantang dalam menembus psikologis pemilih di Jawa Timur.

Kedua, problem terkini yang dihadapi bangsa Indonesia terutama ekonomi, menjadi masalah pelik. Persoalan kemiskinan, menciptakan ekonomi yang lebih adil dimana akses kekayaan bisa merata tidak hanya dinikmati oleh kurang dari satu persen saja, serta stabilitas harga-harga kebutuhan pangan yang terjangkau. Ini yang tidak dilakukan rezim saat ini. Jokowi dianggap tidak mampu mewujudkan Nawa Cita yang selama ini digembor-gemborkan. Yang ada justru nawa duka. Padahal sebagai presiden, Jokowi dianggap paling bertanggungjawab terhadap situasi yang terjadi. Publik menganggap kondisi ekonomi adalah buah kebijakan dan ketidakmampuannya dalam mengelola dan memimpin negara ini. Narasi yang dibangun Prabowo ini mampu merebut suara Nahdliyin kultural.

Yang harus diingat, ruang publik merupakan ruang pertarungan ide atau gagasan dan pertarungan komunikasi. Siapa yang menguasai ruang publik, merekalah yang akan keluar sebagai pemenang. Ruang publik Jokowi sebagai petahana dilihat dari kinerjanya. Sementara penantangnya cukup membangun narasi yang bisa menangkal kinerja petahana.

Kiai garam atau kiai su’ul adab

Iklim politik di Jawa Timur jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, memiliki corak yang sedikit berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Seperti diketahui, di wilayah ini tumbuh subur pondok pesantren-pondok pesantren dengan menempatkan pengaruh besar kiai dalam kehidupan di masyarakat. Karena pengaruhnya yang besar inilah, maka bukan hal baru lagi, setiap momentum politik, dukungan para kiai dan ulama kerap menjadi ladang perebutan, khususnya para kiai sepuh. Sebab suara mereka mewakili mayoritas suara Nahdliyin kultural.

Dengan kata lain, mengamankan dukungan kiai atau ulama, sama halnya dianggap mengamankan setengah massa pemilih.  Manuver berebut dukungan kiai sepuh NU, acapkali melibatkan dan menyeret mereka dalam kontestasi elektoral yang sebenarnya kontraproduktif.

Partisipasi aktif ulama dalam panggung politik karena secara politik peran ulama dinilai sangat potensial sebagai panutan dan rujukan masyarakat dalam menentukan pilihan. Namun akan ada pergeseran nilai fungsi ulama, khususnya saat momentum politik. Banyak ulama yang lupa bahwa mereka memakai baju kenabian yang bertindak untuk kemaslahatan umat, bukan untuk dirinya secara pribadi.

Kiai sepuh NU yang nihil politik, harus didengar dan dijadikan rujukan mengingat beliau steril dan bisa melihat politik tidak hanya melihat apa yang nampak, tetapi juga melihat dengan mata batin. Dalam tradisi politik NU hal seperti itu lazim berlaku dan mampu menyelamatkan NU dalam berbagai kemelut politik.

Kisah Kiai Hamid Pasuruan bisa menjadi rujukan. Beliau dikenal sebagai kiai sepuh NU yang memiliki karomah luar biasa. Suatu ketika di masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Hamid diajak masuk ke partai pemerintah. Beliau pun menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat itu.

Akan tetapi ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid tetap menerima dan menandatanganinya. Anehnya pulpen yang disodorkan untuk tandatangan tersebut tidak bisa keluar tinta alias macet. Lalu digantilah dengan pulpen lain, tapi tetap tak mau keluar tinta dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa Kiai Hamid sebenarnya tak setuju masuk dalam partai politik karena beliau adalah seorang Kiai Panutan, seorang kiai yang sangat disegani.

Namun demikian, secara prinsip ulama tidak dilarang untuk berpolitik karena hak tersebut dijamin oleh undang undang negara. Tapi sebagai ulama, bagaimanapun baju kenabian tetap melekat kepadanya. Dalam politik, peran kiai sering dijadikan alat legitimasi politik bahwa seorang calon mendapatkan dukungan kiai. Hal ini bisa dimaknai sebagai upaya unjuk kekuatan. Juga bisa dimaknai sebagai penegasan atribut politik bahwa kiai A mendukung calon A, sehingga massa dan pengikut kiai tersebut akan mendukung calon A.

Mengutip kata-kata Guru Besar Bidang Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Masdar Hilmy, politik yang dipraktikkan para ulama atau kiai NU ialah politik garam, bukan politik gincu. Ibarat masakan, garam jadi penyedap penganan tanpa harus menunjukkan diri dan nama.

Garam, kata Masdar, tidak pernah meminta pengakuan atas perannya. Karena itu politik yang dikembangkan oleh kiai NU berkarakter realistik, bukan oportunistik. “NU mengutamakan keseimbangan, bahkan altruis sampai lupa kepentingan dirinya sendiri,” tutur Masdar. Sebab itu pula, jarang sekali kiai NU menukil teks Alquran dan Hadits sebagai pembenaran atas langkah politik.

Karena itu hadirnya figur kiai dalam dinamika politik dapat membuat arena politik semakin dinamis dan sejuk. Sebab kiai di politik praktis juga membawa misi mulia, yakni “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” atau perintah melakukan kebaikan dan melarang keburukan atau kemungkaran.

Manuver kiai berpolitik bisa dianggap sebagai fenomena kebablasan dan su’ul adab (berperilaku buruk) atau bahkan sebaliknya menyejukkan. Semua itu tergantung bagaimana Jokowi dan Prabowo memahami konteks berpolitik kiai sepuh NU.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here