Capres tak “Pede” Mendistorsi Pemilu

0
31

SAMPAI hari kelima kemarin, belum ada juga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Waktu pendaftaran tersisa dua hari lagi. KPU menetapkan tenggatnya pada pukul 00.00 WIB tanggal 10 Agustus depan.

Dari kubu Joko Widodo, menurut keterangan sejumlah pimpinan partai koalisi pendukungnya, ada tanda-tanda bahwa sang petahana akan mendaftar di hari terakhir. Dari pihak Prabowo Subianto pun kelihatannya sama. Padahal KPU mengharapkan agar parpol pengusung capres-cawapres tidak mendaftarkan bakal pasangan calonnya pada tanggal 10 Agustus 2018. “Kami selalu ingatkan peserta untuk daftar tidak di hari terakhir, supaya kalau ada perbaikan itu masih ada waktu,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Tapi, kata Mendagri Tjahjo Kumolo, wajar saja jika pendaftaran capres dan cawapres berlangsung di menit-menit akhir. Sebab  saat ini masing-masing kelompok sedang mematangkan kesepakatan koalisi pencalonan. “Itu adalah bagian dari strategi partai. Didaftarkan 30 menit sebelum penutupan, ya nggak masalah,” kata Mendagri.

Memang berlomba untuk menjadi pendaftar yang paling belakang ini menjadi strategi dari masing-masing kubu. Sebagai kiat menghadapi persaingan, itu sah belaka. Masing-masing pihak mengintip siapa yang akan dimajukan sebagai cawapres. Jika kubu yang satu mengajukan tokoh A sebagai cawapres, maka kubu seberang akan mencari figur yang bisa mengimbangi potensi elektabilitas tokoh A tersebut.

Strategi ini berbeda dengan Pemilu Presiden 2014 yang memperlombakan dua kandidat yang sama, Joko Widodo dan Prabowo. Waktu itu, Jokowi dan Jusuf Kalla mendaftar sehari lebih dulu. Sementara pasangan Prabowo-Hatta Rajasa mendaftar di hari terakhir, 20 Mei 2014.

Mungkin karena Pemilu 2019 ini adalah pertandingan ulang, maka kedua belah pihak sangat seksama mengukur pesaing. Apalagi waktu itu, selisih suara antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK hanya 8.421.389. Fakta ini tentu saja tidak stagnan, melainkan berfluktuasi.

Beberapa fenomena politik terakhir, seperti munculnya kelompok 212 yang menyatakan diri mendukung Prabowo, bisa mempersempit jarak itu. Sebab kemunculan kelompok ini menjadi tanda terkristalisasinya potensi suara dari segmen tertentu dalam umat Islam. Sementara dari pihak Jokowi dukungan dari beberapa kelompok Islam juga muncul.

Artinya, kedua calon presiden sama-sama tak punya gambaran presisi tentang kekuatan pesaingnya. Atau bisa dibaca sebaliknya: Kedua kandidat tak yakin dengan kekuatannya untuk bisa memenangkan kontestasi elektoral ini.

Kedua calon memang punya kelemahan. Jokowi, kendati dalam beberapa survei terlihat elektabilitasnya di atas Prabowo, namun dia tidak punya partai. Nasibnya amat sangat bergantung pada kesediaan para ketua umum partai untuk mengusungnya ke Pilpres. Walaupun partai koalisi pendukung Jokowi tak punya pilihan selain mengusung sang petahana, namun terdapat ganjalan pada penentuan siapa yang akan jadi cawapres.

Sementara Prabowo punya partai yang didirikannya sendiri. Dia berkuasa penuh di partai tersebut. Namun, perolehan suara Partai Gerindra tak cukup memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Sehingga dia juga amat sangat bergantung pada kesediaan para ketua umum partai lain untuk menambal kekurangan ambang batas tersebut.

Negosiasi penentuan cawapres berlangsung alot. Teramat banyak yang harus dipertimbangkan, agar barisan pendukung tak berantakan.

Akibatnya terpampanglah di depan publik ketidakberdaulatan para calon pemimpin negeri ini. Bahkan untuk memilih pasangannya sekalipun mereka tidak punya kemandirian. Semua hanya bisa diwujudkan melalui perjodohan yang diatur para pemimpin partai.

Dengan kondisi demikian, bagaimana kita bisa mengharapkan mereka bisa berdaulat sebagai pemimpin negara nantinya. Kebijakan dan program adalah hasil kesepakatan para pemimpin partai. Presiden tidak bisa sepenuhnya menentukan orang yang akan duduk di kabinet. Presiden juga didikte dalam soal penganggaran dan pengawasan.

Jadi, kalau begitu, apa sebenarnya arti pemilihan umum ini? Sebab pemilu kita menghasilkan presiden yang bertanggungjawab langsung kepada rakyat. Tetapi nyatanya, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu justru mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada partai pengusungnya[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here