Capres Tersandera

0
219

BULAN depan, pendaftaran  pasangan calon presiden dan wakil presiden yang jadi peserta Pemilu 2019 akan dibuka. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5/2018, pendaftaran dilakukan pada tanggal 4-10 Agustus 2018. Jadi kalau dihitung mundur dari hari ini, tinggal 23 hari kerja lagi.

Tapi, meski tinggal menghitung hari, calon yang fixed pun belum diketahui. Awal pekan kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis Bogor. Konon mereka membahas siapa yang akan menjadi calon wakil presiden bagi sang petahana. Namun, toh tak ada juga sinyal positif tentang siapa yang ditunjuk.

Sejauh ini, dalam perbincangan umum, bursa calon presiden masih berkisar pada dua nama lama, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Di luar nama mereka, memang ada beberapa nama lain, namun dengan probabilitas yang lebih rendah.

Kendati dari segi probabilitas pencalonan Jokowi dan Prabowo bisa dikatakan positif, namun keduanya sama-sama diliputi misteri tentang siapa yang akan digandeng menjadi calon wakil presiden.

Sosok calon wakil presiden inilah yang menjadi sumber alotnya negosiasi di antara koalisi masing-masing. Karena alot, koalisi di kedua belah pihak pun gampang bergeser, retak atau malah pecah sama sekali.

Politik memang ajang negosiasi, bertolak-angsur, atau mungkin juga intimidasi. Tak salah memang, karena yang diperebutkan adalah jabatan sangat tinggi. Sehingga alokasi konsesi harus dibicarakan dengan presisi.

Namun di balik itu kita menangkap sisi tragis seorang calon presiden: Betapa dia sangat tidak berdaulat menentukan pasangannya sendiri. Padahal  untuk dapat saling bahu-membahu jika nanti terpilih memimpin negeri, pasangan ini membutuhkan kesamaan visi, misi dan persepsi.

Sebab, pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Ditambah pula, batasan tentang presidential threshold. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, pasangan calon presiden dalam Pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah  dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Perspektifnya sangat jelas, konsolidasi kekuasaan dan kepentingan partai politik dalam menentukan nasib negara. Tidak ada  calon –sehebat apa pun dia—yang  bisa maju ke pemilihan kecuali yang sudah terklarifikasi dan “teken kontrak” dengan partai politik. Logika terbaliknya, calon paling bodoh sekalipun bisa maju, sejauh dia diajukan oleh partai-partai yang memenuhi ambang batas pencalonan.

Akibatnya, sungguh buruk: Sang calon presiden bahkan tak berdaulat atas dirinya sendiri. Jika calon presiden adalah orang-orang yang terkerangkeng oleh tirani politik partai-partai, bagaimana kita bisa mengharapkan dia punya kemandirian untuk berbuat untuk rakyatnya.

Calon presiden yang terperangkap ini, jika dia terpilih memimpin negara, pasti akan lebih mempertuankan partai ketimbang rakyat. Kepentingan rakyat akan diselenggarakan sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan partai-partai pendukungnya. Bentuk yang paling nyata adalah menempatkan orang-orang partai di jajaran kabinet, tanpa mempertimbangkan kemampuan yang bersangkutan. Ujungnya mudah diterka: Kinerja kabinet terseok-seok.

Karena tak mungkin mengamandemen Pasal 6A UUD tadi untuk keperluan Pemilu 2019, kita sukar mendapatkan presiden yang berani berkata tidak –atau, minimal bersikap kritis—kepada partai politik pengusungnya. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah presiden yang terpilih nanti mampu memelihara keteguhan prinsipnya. Keteguhan yang tentu mesti ditopang oleh intelektualitas dan penguasaan masalah yang komprehensif.

Simultan dengan itu, partai pendukung presiden mesti mampu bersikap proporsional. Mereka semestinya ikut memelihara independensi presiden dalam mengambil kebijakan. Tidak mungkin memang mereka menihilkan sama sekali konsesinya setelah berhasil memenangkan presiden, namun setidaknya masih dalam batas-batas yang diterima akal sehat.

Masalahnya, proporsionalitas inilah yang sulit diharapkan dari partai politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here