Cara Istana Tangani Isu Ancam Demokrasi

0
117

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla (JK) seakan tak pernah sepi dari isu. Mulai dari serbuan tenaga kerja asing asal Cina, utang bertambah, makar, Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sampai bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Fenomena apakah ini dan bagaimana pemerintah seharusnya bersikap menanggapi beragam isu tersebut?

Pengamat politik dari Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Firman Noor menilai isu yang terkesan terus menerus menghantam pemerintah tersebut merupakan fenomena biasa dalam kehidupan demokrasi. “Soal isu itu merupakan fenomena biasa sebagai konsekuensi dalam sebuah negara demokrasi. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan,” katanya saat dihubungi Nusantara.news, Selasa (26/9/2017).

Karena itu lanjutnya, siapa pun yang disasar isu, termasuk Presiden Jokowi sendiri, sebaiknya menanggapi semua itu dengan tenang dan tidak berlebihan. Di sisi lain, Juru Bicara Istana harus bisa memainkan perannya sebagai humas yang cerdas dalam melontarkan pernyataan ke publik agar suasana tetap kondusif dan terkendali. “Istana seharusnya juga bisa mengelola isu dengan baik. Jika mampu kelola isu, maka bukan tidak mungkin akan menjadi poin positif dalam membangun demokrasi,” imbuhnya.

Fenomena maraknya isu yang berkembang juga kerap dilatari oleh adanya miskomunikasi. Misalnya, soal isu kebangkitan PKI yang selalu ramai setiap tahun khususnya menjelang Bulan Oktober. Isu PKI menjadi ramai karena momentumnya tepat dimanfaatkan oleh pihak yang menghembuskannya, yakni kelompok-kelompok orang tua eks PKI, aktivis LSM dan segelintir orang-orang muda di perkotaan. Namun, isu itu direspon oleh masyarakat anti-PKI, sehingga menjadi makin ramai.

“Untuk membangkitkan PKI kan butuh 4 juta massa seperti dulu. Kalau sekarang ini memangnya ada jutaan orang yang dukung PKI? Itukan hanya segelintir orang. Tapi, kenapa ramai isu PKI? Itu karena ada kesalahpahaman dalam menanggapinya. Di sinilah peran pemerintah yang harusnya mampu memberi pemahaman dan penengah,” jelasnya.

Masalahnya, pemerintah sendiri kurang mahir mengelola isu yang berkembang. Contohnya reaksi berlebihan saat Jokowi diisukan sebagai anak keturunan PKI. Polisi menangkap Bambang Tri penulis buku berjudul Jokowi Undercover, begitupun dengan Alfian Tanjung yang ditahan karena menyebut Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki sebagai kader PKI, serta penahanan sejumlah aktivis yang dicurigai terlibat upaya makar. Anehnya, kasus dugaan makar tersebut kini tak jelas juntrungannya.

“Dalam berdemokrasi isu itu sah-sah saja dan tidak perlu berlebihan menanggapinya. Obama (mantan Presiden AS) saja sempat diisukan beragama Islam, tapi Obama tidak membawa masalahnya ke ranah hukum. Makanya, disayangkan kalau setiap isu dibawa ke ranah hukum. Kalau bijaksana, isu itu diluruskan dengan cara yang santun dan beri data untuk meng-counter-nya agar rakyat bisa mencontohnya,” katanya.

Kalaupun pemerintah berdalih bahwa penangkapan dan penahanan pelontar isu demi penegakan hukum, maka seharusnya aparat hukum bersikap adil, jujur dan tanpa pilih kasih. Jangan sampai ada kesan penegakan hukum hanya berlaku bagi kelompok yang dianggap oposisi. Padahal, dalam kehidupan berdemokrasi oposisi itu dibutuhkan sebagai alat kontrol dan penyeimbang.

Firman khawatir, jika pemerintah salah dalam menangani atau menanggapi isu, maka rakyat akan frustasi dan memilih jalannya sendiri-sendiri untuk menjawab cara-cara yang dilakukan pemerintah. Bila rakyat sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, maka tentu akan berakibat buruk bagi pemerintah.

Sekedar mengingatkan, beberapa waktu lalu Teten Masduki menyatakan isu PKI, anti-Islam dan antek Cina yang menyerang lingkaran Istana merupakan isu artifisial.  Karena itu, dibutuhkan penegakan hukum seperti penangkapan penyebar isu PKI, Bambang Tri Mulyono dan Alfian Tanjung agar bisa menghentikan isu-isu yang tidak bertanggungjawab.

Tak kalah kerasnya, Presiden Jokowi pun mengeluarkan pernyataan yang sempat viral di sosial media, yakni “gebuk” PKI dan semua ormas yang bertentangan dengan konstitusi.

“Kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas, yakni Tap MPRS,” tegas Jokowi Presiden saat menghadiri latihan TNI di Natuna (19/5/2017).

Pertanyannya, apakah cara pemerintah selama ini dalam merespon isu yang berkembang itu sudah efektif?

Nyatanya, saat ini isu PKI dan maraknya tenaga kerja Cina makin marak. Mungkin pemerintah memang harus mengubah pola menangani isu, jika tidak maka tentu citra pemerintah akan terus anjlok. Lebih dari itu, bila pemerintah gagal mengelola isu yang berkembang, bukan hanya membahayakan demokrasi tapi juga kondisi keamanan dan kestabilan negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here