Cara Mengelola Zakat di Negara Islam

0
415
World Zakat Forum Conference 2017 di Jakarta, 15-16 Maret 2017.

Nusantara.news, Jakarta – Bagaimana zakat dikelola oleh negara-negara muslim? Dalam e-Journal Ahkam, Volume 3, No. 1, Juli 2015, dengan tajuk Model Pengelolaan Zakat di Negeri-Negeri Muslim karangan Amiruddin K, terungkap bahwa zakat pada awalnya adalah sumber utama dan terpenting dari penerimaan negara. Namun sekarang zakat tidak lagi dianggap menjadi sumber penerimaan utama negara.

Namun masih ada negara yang menganggap negara bertanggung jawab dalam menghimpun dan menggunakan dana zakat secara layak. Namun penerimaan zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya.

Zakat merupakan kebijakan fiskal Islam yang berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional. Dalam kebijakan fiskal konvensional, pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui insentif tarif pajak dalam angka dan kebijakan tertentu. Sementara dalam tarif zakat, baik besaran, waktu dan penyalurannya, sudah ditentukan dalam petunjuk Rasulullah saw.

Oleh karena itu kebijakan zakat sangat berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional. Konsep fiqih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Tujuannya, agar terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus muslim dengan defisit muslim. Atau bahkan menjadikan yang defisit muslim (mustahik) dikemudian hari menjadi surplus muslim (muzakki) lewat pemberdayaan ekonomi.

Dengan zakat, di satu sisi terjadi transfer konsumsi dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, di sisi lain terjadi perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah. Skenario ini memberikan kesempatan pada masyarakat tingkat terbawah untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya mereka bisa menabung dan melakukan penumpukan modal secara kolektif sebagai salah satu kegiatan ekonomi dan kegiatan produktif.

Lantas bagaimana negeri-negeri muslim mengelola zakat? Arab Saudi mengamanatkan pengelolaan zakat kepada Departemen Keuangan, mulai dari aspek kebijakan hingga aspek teknis. Sehingga sejumlah regulasi-regulasi pajak banyak terfokus pada upaya penghumpunan. Sedangkan untuk penyaluran kewenangannya ada pada Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (dhaman ijtima’).

Sesuai dengan Keputusan Raja bahwa zakat hanya diwajibkan kepada warga Saudi saja, dan sebelum keputusan itu dikeluarkan, ada kebijakan pajak pendapatan buat warga non Saudi yang tidak diwajibkan zakat. Persoalan zakat ini diundangkan oleh Pemerintah Saudi sejak 1951.

Dana zakat yang dikumpulkan Pemerintah Saudi mencapai US$25 miliar (Rp332 triliun) pada 2014. Pada 2016 jumlah zakat itu melonjak menjadi US$45 miliar (Rp598 triliun).

Pemerintah Saudi menyalurkan zakat terfokus pada jaminan sosial warganya. Untuk kepentingan tersebut pemerintah Saudi memberikan wewenang pendistribusian zakat kepad Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Jaminan Sosial. Penentuan mustahiq didasarkan pada survey yang dilakukan oleh departemen dengan nilai santunan 6000 Reyal Saudi per tahunnya.

Satu hal yang menarik dari sistem pengelolaan zakat di Saudi adalah tidak ada zakat dari perusahan milik pemerintah karena semua hasil perusahaan ditujukan untuk kepentingan umum. Majelis Tinggi Qadhi memberi fatwa untuk perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta harus dikeluarkan zakatnya kerena mereka menganggap perusahan tersebut menjadi satu kesatuan badan hukum.

Sementara di Sudan, peraturan pengelolaan zakat di Sudan dinyatakan resmi setelah diterbitkannya Undang-Undang Diwan Zakat pada April 1984 dan mulai efektif sejak September 1984. Penghimpunan harta zakat di Sudan berada dalam “satu atap” dengan penghimpunan pajak. Sehingga ada semacam tugas dan pekerjaan baru bagi para pegawai pajak, yaitu menyalurkan harta zakat kepada mustahiq.

Diwan zakat ini mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Pendistribusian zakat sebelumnya hanya diberikan kepada lima asnaf mustahiq: fakir, miskin, amil zakat, Ibnu Sabil, dan gharim. Sedangkan tiga asnaf lainnya tidak dimasukkan.

Namun Majlis Fatwa kemudian mengeluarkan fatwa bahwa semua asnaf mustahiq yang berjumlah delapan golongan seperti diterangkan dalam Al-Quran menjadi target pendistribusian zakat di Sudan.

Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan asnaf dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah Undang-undang: “prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik dengan cara langsung atau tidak langsung seperti melalui pendidikan resmi sekolah, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klinik, dan lainnya.

Sedangkan Shunduq Zakat Yordania dalam operasionalnya mendayagunakan kelompok kerja yang tersebar di seluruh Yordania yang disebut dengan Lajnah Zakat (Komisi Zakat) yang tugasnya adalah memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat Yordania.

Selain itu, mendirikan klinik-klinik kesehatan dan medical centre yang mencakup semua praktek dokter. Disamping itu mendirikan pusat-pusat pendidikan pengangguran, mendirikan proyek-proyek investasi dan endirikan pusat-pusat garmen (home industry).

Di Malaysia, masalah zakat dikelola oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat dikategorikan dalam tiga jenis. Pertama, sistem korporasi, dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi; sistem ini di terapkan di wilayah selangor, sarawak, dan penang.

Kedua, sistem semi-korporasi, dimana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian; mekanisme ini diterapkan di makala, negeri sembilang, pahang, dan wilayah federal.

Ketiga, pengelolaan secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau mejelis Agama Islam, yang diterapkan pada wilayah-wilayah lain.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here