Cara Menghambat Caleg Koruptor

0
128

RENCANA KPU untuk melarang bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 nanti, rupanya terus digulirkan. Gagasan yang dilontarkan KPU awal bulan April kemarin membuahkan penentangan dari sejumlah partai politik.

Keberatan partai politik itu memang beralasan. Sebab, ketentuan soal ini sudah sangat jelas dalam UU Pemilu. Di pasal 240 ayat 1 huruf (g) ) disebutkan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah WNI yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Bunyinya tegas dan tidak ada keterangan lain di bagian penjelasan.

Seperti pernah kita ulas, alasan moral di balik rencana itu, sih, bagus. Seperti dikatakan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, korupsi merupakan tindakan yang sudah pasti mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, koruptor merupakan orang yang berkhianat dan tidak boleh menduduki jabatan strategis. Jangan sampai, kata dia, pemilih disuguhi orang yang sudah pernah melakukan korupsi, dan menjamin rakyat mendapatkan pemimpin yang baik dan bersih.

Rencana pelarangan itu memang hanya mempunyai landasan moral yang kuat, tapi tidak ada landasan hukumnya. Meski begitu, KPU bergeming. “Yang menentang berarti tidak mau mendapatkan calon yang baik,” kata Hasyim.

KPU akan tetap mengatur larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi maju dalam Pileg 2019. Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, larangan tersebut akan tetap diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) walaupun mayoritas fraksi di DPR menolaknya.

KPU memperluas tafsir UU tentang maksud kejahatan luar biasa, dari semula hanya dua jenis, yakni narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, ditambah dengan korupsi yang daya rusaknya juga luar biasa. Dikatakannya, hal itu  sudah menjadi keputusan KPU. Secara kelembagaan, itu adalah sikap KPU, sebab pelarangan itu dinilai tidak bertentangan dengan UU Pemilu.

Namun, KPU akhirnya menawarkan jalan tengah. Akan ada dua opsi soal pelarangan ini. Pertama, KPU menerbitkan PKPU yang melarang. Kedua, memberikan syarat kepada partai politik melakukan rekrutmen caleg yang bukan mantan napi korupsi. Opsi kedua ini sedikit lebih lunak, karena kewenangan ada di tangan partai.

Sejauh ini belum ada suara resmi dari partai-partai politik terkait dua opsi tersebut. Namun, sekiranya tetap ada penolakan terhadap dua pilihan itu, jalan keluar satu-satunya adalah menempuh prosedur pengujian PKPU tersebut ke Mahkamah Agung.

Jika mengikuti logika undang-undang memang seperti itu. Pihak yang berkeberatan dapat mengajukan permohonan uji materiil ke MA. Dari segi waktu, pengajuan permohonan itu mungkin tidak akan mengganggu jadwal pemilu. Sebab, jika pekan ini PKPU itu diterbitkan, pihak yang berkeberatan dapat segera mengajukan permohonan ke MA. MA, sesuai Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung, punya waktu selama 14 hari sejak diterimanya permohonan untuk melakukan pengujian. Sementara Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif baru diumumkan pada 20-23 September 2018, meski pengajuan daftar calon anggota legislatif sudah dimulai 4-17 Juli besok.

Pengujian ke MA ini, menurut kita, penting untuk membuktikan bahwa PKPU itu tidak bertentangan dengan undang-undang,  Pemilu harus terselenggara sesuai prinsip jujur dan adil. Adil itu tidak hanya dalam pengertian perlakuan yang setara terhadap semua peserta pemilu maupun pemilih, tetapi juga mesti diartikan secara ekstensif: Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar dalam pelaksanaan pemilu.

Jika PKPU tentang pelarangan mantan napi korupsi itu melanggar UU, dan tetap diberlakukan tanpa ada upaya pengujian keabsahannya secara materiil, maka pemilu bisa dikatakan cacat.

Kalau KPU bersikeras menerbitkan aturan pelarangan tersebut, silakan saja, karena toh alasan moral di baliknya sangat baik. Lembaga legislatif memang harus diisi oleh orang-orang berintegritas terpuji.

Dalam konteks ini, mestinya partai-partai politik memberi pengimbangan. Dari sisi keabsahan hukum, PKPU itu harus segera diuji secara materiil ke MA. Itu bertujuan agar diperoleh kepastian hukum dan menghindarkan pemilu dari cacat hukum. Namun dari sisi alasan moral tadi, partai-partai seharusnya juga melakukan penyaringan yang sangat ketat terhadap calon-calon anggota legislatif yang hendak dimajukannya dalam pemilu. Opsi kedua yang ditawarkan KPU lebih mendekati kemungkinan ini.

Seandainya nanti PKPU itu dinyatakan MA bertentangan dengan UU Pemilu, urgensi alasan moral tersebut tidak lantas hangus. Partai-partai, jika memang konsisten untuk memberantas korupsi legislatif, seyogianya tidak mencalonkan mantan napi korupsi untuk dipilih menjadi anggota legislatif. Konsistensi memberantas korupsi dan integritas partai politik akan diuji di sini.

Jika MA nanti membatalkan PKPU yang melarang mantan napi korupsi menjadi caleg, bisa jadi partai akan tetap memasukkan mereka dalam daftar calon. Di sinilah kekuatan masyarakat harus ikut dalam upaya preventif membersihkan korupsi legislatif ini. Misalnya dengan cara mempublikasikan siapa saja mantan napi korupsi yang menjadi caleg, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya legislatif yang bersih.

Paling tidak ini bisa menjadi langkah awal untuk mencegah terulangnya korupsi di lembaga wakil rakyat itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here