Catat, Ini Janji Kementerian ESDM terkait Skema Gross Split

0
578
SIaran Pers KementerianESDM

Nusantara.News, Jakarta – Setelah diperdebatkan secara sengit sepanjang Desember 2016, akhirnya skema gross split diberlakukan untuk prodution sharing contract (PSC) yang baru. Tapi skema itu hanya berlaku untuk PSC baru. Sedangkan PSC yang sudah ditanda-tangani tetap menggunakan skema cost recovery hingga selesai kontrak.

Hingga Sabtu (20/1/2017) sudah ada satu PSC yang ditandatangani lewat skema gross split, yaitu PSC antara SKK Migas PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di blok ONWJ pada Rabu, 18 Januari 2017 lalu. Itu adalah PSC pertama yang tak lagi menggunakan skema cost recovery.

Dengan skema cost recovery negara memang mendapatkan bagian 85 persen, tapi mesti rela “dipalak” secara ugal-ugalan untuk cost recovery. Sebut saja laporan Indonesia Corruptions Watch (ICW) tentang dugaan 28 penyimpangan yang bersumber data BPK 2009-2012, celah penyimpangan terbesar adalah cost recovery.

Sedangkan dengan skema gross split negara memang hanya kebagian antara 40-70 persen, tergantung lima kriteria, pertama, besaran reservoir migas yang terkandung di dalam perut bumi. Kedua, lokasi proyek migas yang akan dikelola oleh kontraktor.  Ketiga, kondisi lapangan.

Keempat, tingkat kesulitan berdasarkan kondisi geologis.  Dan Kelima, karakteristik cadangan yang akan ada, yaitu blok migas konvensional atau nonkonvensional serta penggunaan teknologi yang akan dipakai kontraktor di suatu wilayah kerja migas.

Pada prinsipnya, pembagian ditentukan oleh tiga komponen, pertama base-splite atau pembagian dasar, kedua variable split atau bebagai varian yang menjadi faktor penambah atau pengurang, dan ketiga progress split, berupa insentif dari pemerintah apabila kontraktor, misal menggunakan produk lokal.

Dengan cara berhitung di atas, maka pada kontrak PSC dengan PHE di blok ONWJ, negara  hanya mendapatkan bagian 42,5 % dan kontraktor 57,5 persen. Bagian negara memang lebih kecil, terang Arcandra, tapi negara tidak lagi dibebani biaya cost recovery yang tidak pasti.  Sebut saja pagu anggaran cost recovery pada APBN-P 2016 melonjak dari USD 8 miliar menjadi USD 11 miliar.

Tak hanya mencakup lima kriteria, pemerintah juga mempertimbangkan komponen lokal sebagai penentu besaran bagi hasil dengan skema gross split.  Prinsipnya, semakin banyak  kontraktor migas menyertai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan hulu migasnya maka semakin berpeluang mendapatkan bagi hasil yang lebih besar.

Komponen lokal itu sebagai progress split. Seperti misal, sebut Jonan, setiap penggunaan komponen lokal 30 persen porsi bagiannya bisa bertambah 4 persen. “Jadi real, kalau sekarang ini kan setengah memaksa,” beber Jonan. Yang dimaksud dengan komponen lokal itu termasuk tenaga kerja lokal.

Toh demikian, Wakil Ketua ‎Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Migas Bobby Gafur mengatakan pemerintah harus tetap mengawasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Jika tidak, industri lokal akan kalah bersaing dengan barang impor.

Apalagi menurut Bobby, barang luar negeri seperti Cina yang harganya lebih murah dibandingkan produk lokal. “Kalau Sumber Daya Manusia (SDM), kita tidak kalah dibanding Amerika Serikat. Tapi dibanding Cina, itu kalah lebih murah,” ujar dia.

Selain itu tugas pokok dan fungsi SKK Migas juga dipertanyakan. Dengan tidak adanya lagi cost recovery membuat fungsi pengawasan SKK Migas berkurang. Namun Jonan memastikan SKK Migas tetap diperlukan dengan tugas yang sebelumnya berfokus biaya sekarang berfokus ke produksi, safety dan security, juga fokus ke eksplorasi.

Dengan skema gross split diharapkan investasi di sektor hulu minyak kembali bergairah, sehingga lebih memungkinkan  adanya eksplorasi yang menemukan cadangan-cadangan minyak baru. Tingkat kebutuhan BBM dari tahun ke tahun terus meningkat, sedangkan kemampuan dan kapasitas produksi terus menurun.

Harapannya memang ke sana, namun tidak serta merta hadirnya skema gross split menggairahkan investasi sektor hulu migas. Sebab, ada berbagai faktor lain yang menentukan ikilm investasi hulu migas, seperti perpajakan, isu lingkungan, kondisi sosial, dan tingkat harga minyak. “Kalau harga minyak rendah investasi hulu migas sulit bertambah,” beber Jonan, di Blora, Jumat (20/1/2017).

Imbal hasil yang diperoleh negara belum tentu lebih baik, begitu juga dengan bagian kontraktor, karena itu tergantung berbagai faktor, seperti kondisi lapangan, besarnya cost recovery, harga minyak, dan sebagainya. Tapi yang pasti, terang Jonan, skema gross split lebih adil dibanding skema cost recovery.

“Kami perhitungkan, gross split ini untuk pendapatan netto negara bisa lebih baik. Kalau enggak lebih besar paling tidak lebih fair, lebih baik,” ucapnya.

Karena cost recovery bukan lagi dibiayai pemerintah, kontraktor tidak lagi diwajibkan lelang pengadaan barang yang waktunya lama, dia juga tidak perlu minta persetujuan biaya dari SKK Migas. Karena semua biaya-biaya itu dari kantong sendiri.

Cilakanya, kontraktor diberikan keleluasaan mempekerjakan sumber daya manusia dari mana pun. Kalau perusahaan Cina yang dapat kontrak, bukan tidak mungkin semua tenaga kerja yang dibawa dari Cina. Ini yang tentunya meresahkan angkatan kerja lokal yang menganggur. Sentimen ras akan bergesek isu kesenjangan sosial dan sulitnya mengakses lapangan kerja. Dan ini berbahaya.

Namun,catat baik-baik, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menegaskan, penerapan skema gross split masih dikendalikan oleh negara. Maka jumlah tenaga kerja asing tetap akan dikontrol pemerintah. “Tidak mungkin tenaga kerja kita terancam. Kan tidak mungkin cost tenaga kerja di Indonesia lebih tinggi dari bule (tenaga kerja asing),” ujar Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Arcandra juga menegaskan skema gross split tidak akan menghilangkan kendali negara sebagaimana dikhawatirkan berbagai pihak. “Soal kedaulatan negara, penentuan wilayah kerja ada di tangan negara,” kata Arcandra dalam pidato pembukaan seminar mengenai skema gross split di Jakarta,  Kamis (19/1/2017).

Nah, sekali lagi, catat baik-baik ya, supaya kalau terjadi penyimpangan yang berakibat fatal bagi kepentingan nasional Indonesia langsung bisa kita tegur rame-rame. Setuju?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here