Catat, Ini Komitmen Pemerintah Soal Swasembada Garam

1
172
Pekerja menutupi dengan terpal garam impor yang telah dimuat truk untuk diangkut ke tempat penampungan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (12/8). ANTARA FOTO/Zabur Karuru/pd/17

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berkomitmen mengejar target swasembada garam untuk kebutuhan, baik konsumsi maupun industri. Lahan seluas 22 ribu hektar pun dibidik untuk produksi garam.

Lahan seluas itu, papar Luhut, meliputi 15 ribu hektar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sisanya tersebar di Pulau Jawa, Madura, dan Janeponto (Sulawesi Barat). “Semua kementerian terkait sudah hadir. Kita sudah menginventarisasi, ada sekitar 22 ribu lahan yang bisa digunakan untuk membuat garam,”beber Luhut, di kantornya, Jakarta, Senin (14/8) kemarin.

Perluasan lahan untuk pembuatan garam, lanjut Luhut, diharapkan selesai tahun depan. Setelah itu baru penerapan teknologi yang mampu mempercepat masa panen. “Kita sekarang membuat teknologi, harusnya panen 15 hari bisa dengan hanya 4 hari, karena sistem yang dibuat BPPT itu memang bagus,” terang Luhut.

Selain menggenjot luas lahan yang difokuskan di NTT, lanjutnya, pemerintah juga akan mengupayakan mekanisasi pada tambak-tambak garam yang sudah ada dan tersebar di Jawa dan Sulawesi.

“Kita mau paralel yang di Jeneponto mau dimodernkan, Madura juga mau dimodernkan. Jateng juga. Tapi Jateng akan banyak kesulitan karena air lautnya sudah tidak terlalu bersih. Sudah banyak kontaminasi. Kita memang lebih memilih di Indonesia Timur karena airnya bagus. Jadi airnya itu jauh dari laut, disedot ke dalam sehingga air tuanya itu betul-betul dari air laut yang bersih,” tandas Luhut.

Garam kualitas tinggi itu, sambung Luhut, sudah dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). “Selama ini kita menggunakan teknologi yang tidak bagus, kualitas garamnya mungkin hanya 80 %. Harusnya kan 94-97%.  Nah sekarang BPPT sudah siapkan itu, dan PT Garam dan tadi dari kami sudah bersepakat menyusun program selama seminggu ini, bagaimana rencana kerjanya,” ungkap Luhut.

Tampaknya para pemangku kepentingan, khususnya PT Garam (Persero) diberikan tenggat hingga Senin (21/8) mendatang untuk menyusun rencana kerja, sejak dimulainya kontruksi hingga kapan Indonesia bisa menghentikan impor yang selama ini mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun. Kemudian berapa struktur biaya dan produksi garam yang dihasilkan, dan petani tidak lagi dirugikan.

Apabila menggunakan teknologi Rumah Prisma sebagaimana yang dikembangkan oleh Arifin, petani garam asal Lamongan, setiap hektarnya bisa memproduksi hingga 400 ton garam per tahun. Artinya, dengan potensi 22 ribu hektar lahan, sebut saja per hektarnya hanya mampu memproduksi garam 200 ton, maka  per tahun mampu memproduksi 4,4 juta ton garam dan itu sudah mencukupi untuk kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri.

Kendala Lahan

Bagi PT Garam (Persero) mencari lahan kosong untuk perluasan produksi garam di NTT bukan perkara yang mudah. Sebab sebagian besar lahan sudah dikapling oleh perusahaan swasta dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Kenyataan itu terungkap saat PT Garam (Persero) hendak memanfaatkan 3,7 ribu hektar lahan kosong di Teluk Kupang.

Ternyata HGU lahan seluas 3,7 ribu hektar itu sudah dikuasai oleh PT Panggung dan dibiarkan menganggur selama 25 tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengaku tidak bisa semena-mena mencabut HGU perusahaan itu. Yang bisa dilakukan BPN selain akan memberikan surat peringatan juga mendorong pendekatan business to business (B to B) antara PT Garam (Persero) dan PT Panggung selaku pemegang HGU.

“Kita ingin mereka selesaikan secara B to B, karena ada HGU milik perusahaan tapi sudah lama terlantar nggak digunakan apa-apa. Kita berikan peringatan, kalau You enggak gunakan dalam 90 hari akan dibatalkan (HGU). Tapi dalam 90 hari itu kita dorong mereka supaya bekerja sama dengan pihak lainnya supaya tanah bermanfaat,” ancam Sofyan Jalil di kantor Menko Maritim, Senin (14/6) kemarin.

“Yang sudah kita berikan untuk PT Garam 225 hektar. Itu sudah boleh langsung mereka pakai karena HGU sudah dibatalkan. Yang 3.700 hektar, belum dibatalkan. Tetapi kita akan berikan peringatan, mereka punya 90 hari untuk mencari solusi secara b to b,” lanjut Sofyan.

Untuk itu Sofyan berharap PT Panggung selaku pemegang HGU mau bekerja-sama, terutama dengan PT Garam (Persero) yang memang berpengalaman untuk memanfaatkan lahan yang dikuasainya untuk memproduksi garam. “Biarkan mereka kerja sama. Bagi pemerintah nggak penting siapa yang mengelola, tapi yang penting bagaimana tanah itu bermanfaat dan kita memproduksi garam,” tegas Sofyan.

Dari target 15 ribu hektar di NTT, ternyata mengutip pengakuan Menteri Luhut sendiri, PT Garam (Persero) baru merealisasikan 625 hektar (400 hektar + 225 hektar). Yang dibidik dalam waktu dekat baru 3,7 ribu hektar. Padahal target yang ditetapkan untuk NTT 15 ribu hektar atau masih kurang 10,7 ribu hektar lagi. Bagaimana pemerintah mengatasi kekurangannya?

Tampaknya pemerintah akan membuat percontohan lewat PT Garam (Persero). Apabila produksi garamnya bagus pemerintah berharap masyarakat ikut secara suka rela menggunakan lahan miliknya untuk memproduksi garam. Maka pemerintah optimis target perluasan 15 ribu hektar di NTT akan tercapai.

”Di Desa Bipolo (Kupang) itu misalnya, begitu PT Garam bikin ladang garam 400 hektar, dia lihat produktivitasnya tinggi, masyarakat menawarkan untuk ikut serta. Jadi nanti hubungannya adalah plasma inti saja,” jelas Sofyan.

Senada dengan Sofyan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Setyamurti Purwadi berkomitmen membentuk Tim yang bertugas mempercepat perluasan lahan garam di NTT.

Tim Kecil yang dibentuk itu akan dilaporkan ke Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (21/8) nanti. “Habis itu baru ke NTT. Kan ini tadi disampaikan diminta untuk bikin satu tim itu, untuk lakukan percepatannya seperti apa,” terang Brahmantya.

Artinya, perluasan lahan produksi garam sekaligus penerapan teknologinya yang menggunakan teknologi dari BPPT iti baru sebatas rencana. Apalah rencana itu bisa terwujud hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019 nanti? Nah, ini yang pantas dicatat sebab banyak komitmen yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tidak kunjung ditepati hingga berakhirnya masa jabatan.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here