Catatan Satir dari Lebak : Mengenang 197 Tahun Multatuli

0
484
Eduard Douwes Dekker, orang Belanda pertama yang menaruh perhatian terhadap nasib bumi putera

Nusantara.news – Jauh sebelum Indonesia Merdeka, tercatat dalam sejarah hadirnya seorang pejabat kolonial yang menaruh kepedulian besar terhadap nasib kaum bumi putera. Seseorang itu Eduard Douwes Dekker yang bahkan rela berhenti dari jabatan Asisten Residen saat pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak menghiraukan rekomendasi yang dia sampaikan ke Gubernur Jenderal.

Eduard Douwes Dekker sendiri lahir di Amsterdam, Belanda, tanggal 2 Maret 1820 dan wafat di Jerman pada 19 Februari 1887. Dalam 66 tahun hidupnya dia hidup berpindah-pindah, bahkan sempat menjadi pegawai pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang bertugas di Pulau Sumatera hingga ke Pulau Jawa.

Kisah legendarisnya di Lebak bermula saat dia dilantik menjadi Asisten Residen Lebak yang berkedudukan di Rangkasbitung pada Januari 1856. Belum satu bulan menjabat dia menemukan kekejaman Bupati Lebak kepada rakyatnya sendiri. Bupati Lebak tak sungkan-sungkan menyuruh rakyatnya melakukan kerja rodi, mengutip pajak gelap, merampas ternak milik penduduk dan kalau membelinya dipaksa dengan harga murah.

Temuan itu dia sampaikan ke atasannya langsung, Residen C.P Brest van Kempen dengan bentuk pelaporan yang penuh emosi. Tapi laporannya dianggap angin lalu. Eduard pun meneruskan laporannya ke Gubernur Jenderal AJ Duymaer van Twist di Batavia, sekaligus merekomendasikan Bupati Lebak dan anak-anaknya ditahan. Setelah perkara diteruskan ke Batavia ternyata justru Eduard diberi peringatan keras. Dia pun memilih berhenti menjadi pegawai pemerintahan kolonial dan pulang ke Belanda.

Kelak setelah menjadi pengangguran dan digugat cerai oleh istrinya, Eduard menyewa sebuah losmen sederhana di Brussel, Belgia.  Dari losmen itu selama satu tahun (1859-1860), Eduard yang menginjak umur 40 menulis novel berjudul Max Havelaar. Dengan nama penulis samaran Multatuli, novel Max Havelaar ternyata laris di Eropa

Multatuli, nama samaran Eduard, diambil dari bahasa latin multa tuli yang berarti banyak yang aku sudah derita. Nama itu merefleksikan pengalaman hidupnya. Lahir dari kalangan berada, ayah seorang Kapten Kapal dari perusahaan besar, meskipun cerdas tapi drop out dari perguruan tinggi, pernah dipecat dari pegawai negeri dan beranjak tua hidup melarat.

Namun kepedulian Eduard terhadap kalangan bawah tidak perlu diragukan. Bahkan novel berjudul Max Havelaar menjadi inspirasi sastrawan dari generasi Poejangga Baroe, sekitar tahun 1920-an, tentang nasib bumi putera.  Novel yang terbit tahun 1860 itu berkisah tentang sistem tanam paksa yang menindas kaum pribumi, khususnya rakyat kebanyakan.

Kisah Saijah dan Adinda dalam buku Max Havelaar yang sangat mengharukan

Tahun 1972 novel itu diterjemahkan oleh HB Jasin. Dalam bagian novel itu terdapat tulisah tentang Saijah dan Adinda yang kisahnya sangat mengharukan. Tak pelak lagi, Max Havelaar yang berkisah tentang penindasan di Indonesia menjadi karya sastra warisan dunia. Gaya tulisan Eduard yang satir memberi warna baru dalam kepenulisan novel.

Kini, menjelang 72 tahun Indonesia merdeka masih adakah kisah-kisah tragis sebagaimana yang ditulis dalam novel Max Havelaar. Tragis sekali mungkin tidak. Rakyat yang hidup di seputar garis kemiskinan malah mendapatkan rupa-rupa santunan dari negara. Fasilitas kesehatan dan pendidikan sudah serba gratis. Terus apalagi yang kurang?

Kalau soal rupa-rupa tunjangan kepada rakyat miskin tentu bukan hal yang luar biasa dan patut dibanggakan. Sebab hampir semua negara, kecuali mungkin di negara-negara Afrika yang sangat terbelakang sudah melakukan hal itu. Karena memang, sistem kapitalis sendiri sudah memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat strata bawah. Artinya, cara penindasannya sudah lebih sopan ketimbang era kolonial.

Tapi yang menjadi persoalan, apakah menjelang 72 tahun Indonesia Merdeka negara sudah menjalankan fungsinya memberikan perlindungan kepada semua warga negara, memfasilitasi sumber penghidupan yang layak, mencerdaskan, dan bertindak adil kepada semua golongan? Meskipun sudah banyak fasilitas yang gratis, namun masih ada saja warga yang kebingungan bangsal rumah sakit karena tidak memadahinya fasilitas kesehatan.

Sudah itu tercatat berapa warga yang dipaksa mengungsi karena dibakar rumahnya hanya karena memiliki keyakinan minoritas di tanah airnya? Belum lagi adanya rasa was-was menjadi korban pembegalan di jalan. Ini kisah nyata. Di beberapa kawasan warga takut keluar malam karena sering terjadinya pembegalan di wilayahnya.

Artinya, selama rakyat belum bebas dari rasa takut, sesungguhnya pula tidak ada kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya bermakna independent, bebas dari campur tangan pemerintah kolonial, melainkan juga freedom. Bebas dari rasa takut. Untuk itu dalam pembukaan konstitusinya, secara jelas dan gamblang negara bertekad melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia.

Kesenjangan sosial dan kemiskinan masih tampak nyata. Buktinya hingga tahun 2013 tercatat sekitar 6,5 juta warga negara Indonesia yang menyabung nasib di 142 negara. Tahun 2014 saja diberangkatkan 429.872 orang ke luar negeri. Artinya,  kehidupan di dalam negeri tidak memberikan sumber penghidupan yang cukup bagi warganya.

Setiap tahun ada 2,8 juta angkatan kerja baru, sedangkan pertumbuhan yang hanya 5 persen maksimal hanya mampu menampung 1,25 juta angkatan kerja. Belum lagi ditambah kesenjangan sosial yang sudah begitu akut.  Ditambah lagi kebiasaan korupsi yang membuat keuangan negara tidak optimal membiayai proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan memberikan kemudahan kepada warga mengakses sumber-sumber penghidupan.

Semua itu membutuhkan perangkat kepemimpinan yang bukan hanya peduli seperti Multatuli. Melainkan juga yang mampu memberikan “jiwa raganya” untuk kebangkitan Indonesia. Tapi faktanya sebagian besar pejabat masih bekerja asal bekerja, malah menjadi benalu yang menggerogoti keuangan negara dalam pekerjaannya.

Singkat cerita, kalau jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada pejabat pemerintahan kolonial yang peduli terhadap bumi putera, setelah 71 Indonesia Merdeka yang banyak tampil adalah jenis pejabat multituli. Tuli terhadap kepedulian, tuli terhadap jerit kemiskinan, dan tuli terhadap segala-galanya.

Itulah Satir nyata setelah hampir 72 tahun Indonesia merdeka !!!

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here