Cawali Kediri Samsul Ashar Terlibat Korupsi Rp 14 Miliar?

0
284
Samsul Ashar selaku mantan Walikota Kediri tahun 2010 dan bakal calon Walikota Kediri 2018 saat menjadi saksi kasus korupsi Jembatan Brawijaya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (5/2/2018). Sebagai saksi, Samsul sengaja menggunakan ‘jurus lupa’ agar lolos dari jeratan hukum. Hal ini memancing kemarahan hakim dan jaksa.

Nusantara.news, Surabaya – Kasus korupsi anggaran proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri 2010-2013 terus bergulir. Ada dua terdakwa. Kasenan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Wijanto mantan Kabid Permukiman Dinas PUPR. Mereka didakwa melakukan korupsi dana APBN Rp 66 miliar. Modus operandinya, terdakwa tidak membuat Harga Perkiraan Satuan (HPS) sehingga negara dirugikan sebesar Rp 14 miliar.

Dalam kasus ini, Kasenan selaku pengguna anggaran memberi perintah secara lisan kepada Wijanto, ketua panitia pengadaan di dinas PU, agar segera mengumumkan pelaksanaan lelang menggunakan engineering estimate (EE). Keduanya dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri, di penghujung November 2017 lalu.

Kasenan dianggap tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran. Sehingga berakibat nilai pembayaran lebih besar dari fisik jembatan yang terpasang. Kerugian negara diperkirakan Rp 14,4 miliar pada periode anggaran 2010 hingga 2013. Sedangkan total anggaran proyek jembatan yang saat ini masih mangkrak mencapai Rp 66 miliar. Ini berdasar audit BPKP Jatim.

Dengan adanya kerugian sebesar itu, ada beberapa orang yang diduga terlibat. Ya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri menduga ada keterlibatan mantan walikota Kediri Samsul Ashar dalam perkara korupsi proyek Jembatan Brawijaya. Seperti diketahui, Samsul Ashar saat ini juga merupakan bakal calon walikota Kediri 2018 yang diusung PDIP.

Dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Tipikor, setidaknya korps Adhyaksa menyiapkan sepuluh jaksa penuntut umum (JPU). Di antara sepuluh JPU tersebut, empat orang berasal dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Mereka akan mengajukan tuntutan hukum terhadap dua tersangka kasus korupsi tersebut.

Mengapa banyak JPU yang dilibatkan? Pasalnya, kasus korupsi anggaran Jembatan Brawijaya memang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Mengingat tebalnya berkas berikut barang bukti yang cukup banyak, pastinya akan kewalahan jika hanya sedikit JPU yang menangani. Diketahui, barang bukti yang diserahkan oleh tim penyidik dari Polda Jatim adalah tiga boks plastik besar kumpulan berkas-berkas.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (5/2/2018), JPU dari Kejari Kediri mendatangkan tiga saksi dalam sidang perkara korupsi proyek jembatan Brawijaya yang merugikan negara Rp 14 miliar ini.

Ketiga saksi tersebut adalah Abdullah Abu Bakar Walikota Kediri saat ini (dulu adalah wakil walikota, Samsul Ashar selaku Walikota Kediri tahun 2010 dan Nur Hasan anggota DPRD saat itu.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan, Samsul Ashar memberikan keterangan yang pertama. Selama memberikan keterangan banyak hal yang tidak diketahui oleh saksi. Terlihat Samsul Ashar seolah sengaja menggunakan ‘jurus lupa’.

Ketika jaksa menanyakan jumlah anggaran tahun 2010, dokter spesialis mata itu mengatakan lupa. Ada sebanyak 5 pertanyaan diajukan pada Samsul Ashar. Seperti saat ditanya apakah pada tanggal 24 Desember 2008, Samsul Azhar pernah menerima pinjaman dari Widianto Hadi Sumartoyo sebesar Rp 500 juta. Saksi bilang lupa. Apakah pada 6 Maret 2009, Samsul menerima pinjaman 300 juta, dia bilang lupa. Apakah pada 3 Januari 2011, Samsul menerima Rp 400 juta dari Rudi, dia kembali bilang lupa. Apakah Samsul juga menerima uang Rp 200 juta dari Rudi, dia lupa lagi. Bahkan saksi menjawab tidak mengenal Rudi. Kemudian apakah pada 5 Januari 2011, Samsul pernah menerima transfer dari PT Fajar Parahyangan Rp 100 juta, dia bilang tidak pernah.

Jurus lupa Samsul Ashar ini terang saja memancing amarah jaksa maupun hakim. “Anda ini di bawah sumpah jadi jangan banyak bohong,” ujar jaksa.

Kemarahan jaksa dipicu jawaban saksi yang ditanya perihal usulan proyek dari terdakwa Kasenan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR. Saksi mengakui adanya usulan tersebut dan kemudian memberikan disposisi serta membawa usulan tersebut ke DPRD.

Saksi juga mengakui bahwa pengadaan proyek Brawijaya ini memang pada masa dia menjadi walikota. Dia dilantik jadi walikota pada April 2009 dan usulan proyek ini pada Juni 2010. “Tapi saat itu saya tidak paham soal anggaran,” ujarnya.

Saksi juga tampak asal-asalan saat menjawab pertanyaan jaksa terkait dasar dia menyetujui proyek Brawijaya ini. “Karena proyek ini multi years,” jawabnya.

Kontan jawaban saksi ini langsung direspon oleh hakim anggota. “Jawaban Anda itu jelas tidak nyambung. Ditanya dasar kok jawabannya karena proyek multi years, ini kan tidak nyambung,” ujarnya.

Kasenan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang menjadi terdakwa kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya 2010-2013.

Sebelumnya Subdit III Tipidkor Polda Jatim, pada Selasa 19 September 2017 lalu, telah memanggil Samsul Ashar untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sumber Nusantara.News menyebut, Samsul mangkir dari panggilan itu dengan dalih sedang sakit. Dan hingga saat ini, belum ada pemanggilan berikutnya. “Saat itu dia (Samsul) tak datang ke Polda (Jatim) dengan alasan sakit,” kata sumber.

Sementara Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mengera saat dikonfirmasi mengatakan, untuk kasus Jembatan Brawijaya, Polda Jatim masih butuh banyak saksi lagi untuk dimintai keterangan, termasuk dari saksi Samsul Ashar.

Ditanya perkembangan pemanggilan saksi Samsul Ashar, Kabid Humas dengan melati tiga di pundaknya itu menyatakan masih belum ada peningkatan status. “Masih belum ada tersangka baru dalam kasus ini. Dan pemanggilan saksi masih terus dilakukan oleh penyidik,” pungkasnya.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Kediri Abdul Rasyid menjelaskan, dalam kasus korupsi anggaran proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri 2010-2013, kemungkinan adanya tersangka baru bisa saja. Apalagi sesuai fakta persidangan, ada keterlibatan Samsul Ashar. Namun hal itu dikembalikan lagi pada penyidik untuk mengembangkan kasus ini.

“Itu kewenangan penyidik, kalau dilihat fakta persidangan (Senin (5/2/2018) bisa jadi tersangka. Tadi ada dua penyidik Polda Jatim yang ikut memantau jalannya persidangan, jadi dari fakta persidangan inilah yang bisa dikembangkan,” ujar Rasyid.

Rasyid menambahkan, adanya keterlibatan mantan walikota juga bisa dilihat di persidangan mendatang yang akan mengkonfrontir dengan Fajar Purnama, kakak Samsul haji Syaiful dan juga Budi Siswantoro.

“Pada sidang sebelumnya, Budi Siswantoro menerangkan telah menyetor sejumlah uang ke walikota (Samsul Ashar) saat itu,” tandas Rasyid.

Jembatan Brawijaya dan Korupsi Kredit Bank Jatim

Kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri 2010-2013, berkaitan erat dengan kasus dugaan Korupsi Kredit Bank Jatim sebesar Rp 306 miliar yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155 miliar, yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan 3 terdakwa dari Bank Jatim Pusat.

Kasusnya bermula pada tahun 2003, di mana Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KMK) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang.

Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari bank.

Tujuan pemberian kredit, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.

Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011. Oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, di antaranya RSUD Gambiran II Kediri dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan dengan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun dengan pelaksana PT Idee Murni Pratama dan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang dengan pelaksana PT NAT dan nilainya Rp 54.183.811.000, pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim dengan pelaksana PT NAT dan nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun dengan pelaksana PT NAT (PT Nugraha Airlanggatama) yang nilainya Rp 46.668.046.000 serta pembangunan Kantor terpadu Ponorogo dengan pelaksana PT NAT yang nilainya Rp 42.148.000.000.

Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang pembangunannya mangkrak sejak Walikota Kediri dijabat Samsul Ashar. Pembangunan terhenti karena diduga anggarannya habis dibuat bancakan.

Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut disarankan kepada I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan Divisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut. Secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada Arya Lelana dan Wonggo Prayitno.

Wonggo Prayitno dan Arya Lelana melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang. Skema perhitungan yang dibuat oleh Arya Lelana dan Wonggo Prayitno telah melawan hukum. Sebab memberikan persetujuan untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.

Padahal mereka mengetahui bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan. Namun penambahan plafon KMK SBL oleh Arya Lelana dan Wonggo Prayitno yang kini menjadi terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit, sebab pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain. Namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, dengan jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan Jembatan Brawijaya. Padahal tidak diikat dengan cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie.

Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS, rupanya tidak ada satu pun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT SGS. Padahal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000.

Pada tanggal 19 Oktober 2011, dilakukan addendum sebagaimana akta addendum tambahan plafon kredit Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat Isy Karimah Syakir selaku Notaris di Surabaya, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank diikat secara cassie dan kuasa memotong pada proyek. Pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo hanya berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan terdakwa Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi KMK.

Pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim terhadap PT SGS tersebut, ternyata tidak semua dipergunakan untuk kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembayarannya. Tapi ada yang dipergunakan untuk membayar angsuran pokok KM standby lone dan bunga sebesar Rp 90.957.420.250,75, dan ditransfer ke rekening Thahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS sebesar Rp 51.772.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat edaran direksi nomor 048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here