“Cebongers” Men-downgrade Elektabilitas Joko Widodo

0
1312
Ilustrasi: Jokowi di antara pendukungnya pada Pilpres 2014. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Rocky Gerung (RG) merupakan salah satu musuh bagi “cebongers”—istilah netizen bagi pendukung fanatik Joko Widodo—karena mengatakan di akun Twitter-nya bahwa cebongers ber-IQ 200 tapi jika dikumpulkan sekolam. Cuitan tersebut tentu membuat para cebongers “belingsatan”. Sebab itu, saat mendapat momentum untuk “menghajar” RG yaitu ketika dia pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One menuai pro kontra dari ucapannya: “kitab suci adalah fiksi”. Keahlian RG mengolah kata-kata, akhirnya menjebak cebongers mengadukan RG ke polisi.

Lalu, demikian pula Amien Rais (AR) yang menyatakan bahwa 70% lahan di Indonesia dikuasai Asing. Pandangan AR justru ditanggapi cebongers dengan menyerang balik, dengan statemen bahwa, justru lahan banyak dijual ke Asing ketika Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN) menjadi Menteri Kehutanan RI.

Dengan gesit dan garang AR menanggapi balik, dan menyatakan bahwa bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Joko Widodo adalah “pengibulan”. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan sejumlah cebongers melaporkan AR ke polisi.

Berikutnya, pernyataan Prabowo Subianto bahwa Indonesia berpotensi bubar pada tahun 2030 jika tidak diantisipasi dengan seksama, sebuah skenario yang ada di dalam novel Ghost Fleet.

Celakanya, statemen ini juga ditanggapi emosional oleh cebongers yang merupakan fanboys’ Joko Widodo. Cebongers ibarat suporter fanatis sepak bola yang melihat dengan pola pikir “kacamata kuda”.

Puncaknya, ketika Joko Widodo di depan para relawannya mengatakan dengan penuh emosi bahwa “menjadi pemimpin itu harus optimis,” menanggapi pernyataan PS mengenai Indonesia berpotensi bubar di tahun 2030.

Nalar “cebongers yang terbatas

Fanatisme yang berlebihan kepada Joko Widodo dari cebongers membuat mereka tidak menyadari bahwa pembelaan yang dilakukan berakibat negatif terhadap elektabilitas Joko Widodo. Ibarat suporter sepak bola dengan klub pujaannya, seharusnya ada simbiosis mutualistis karena harus menjaga aturan dari politik elektoral, sebab publik menilai bukan hanya kandidat sebagai figur, tapi juga sikap dan perilaku para pendukungnya.

Dalam sepak bola jika suporter melanggar aturan dan ketentuan sebagai penonton yang dikenai sanksi justru klubnya. Ini yang tidak disadari Joko Widodo, bahwa sikap dan perilaku pendukung dan orang-orang dekatnya termasuk keluarga, serta kinerja kabinetnya menjadi citra, dan berkaitan erat dengan elektabilitas Joko Widodo.

Robohnya jembatan di Lamongan memang tidak ada urusannya dengan Joko Widodo, tapi citra sebagai ‘Bapak Infrastruktur’, peristiwa ini akan dikaitkan secara negatif dengan dirinya. Lalu, dengan robohnya jalan tol di Manado, seolah ada semacam teguran illahiah dimana ada “sesuatu” tentang diri Joko Widodo. Indonesian Police Watch (IPW) bahkan mencatat: 9 bulan terakhir ada 16 proyek infrastruktur yang ambruk.

Setelah dimoratorium, dan ada pengakuan dari Waskita Karya bahwa pembangunan yang “kejar tayang” berekses pada kekurang hati-hatian dalam pengamanan proyek. Kok bisa terus terjadi lagi? Hal ini memperlihatkan kepada kita mengenai program yang tidak terencana dengan baik. Spekulasi pun menjadi nyata bahwa gerakan anti-presiden bersifat masif karena kinerja Joko Widodo yang selalu dibela cebongers dengan “kaca mata kuda” ditanggapi asimetris oleh masyarakat.

Fakta menunjukan bahwa di media sosial cebongers tidak mampu memerangi “#Ganti Presiden 2019”. Hastag tersebut bergulir bak bola salju yang akan menggunung, membesar, dan men-downgrade elektabilitas Joko Widodo.

Beruntung kompetitor, dalam hal ini Prabowo Subianto, memperoleh bola muntahan. Tinggal disundul di depan gawang sebagai ekses perilaku Joko Widodo dan para pendukungnya. Diprediksi, kejadiannya hampir mirip dengan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dimana Ahok jatuh karena sikap dan perilakunya sendiri. Anies pun menang dengan sendirinya.

Jika kubu Joko Widodo tidak mampu mengatasi ulah cebongers, tentu bakal sama dengan yang terjadi pada Ahok. Keterbatasan nalar cebongers jika dibiarkan terus, justru memperlihatkan kepada publik bahwa kubu Joko Widodo juga terbatas nalarnya, dan cenderung emosional dalam menyikapi setiap fenomena politik elektoral.

Selayaknya petahana, pasti publik menyorot setiap aktivitas Presiden yang berbau kampanye. Terbelahnya parpol pendukung seperti pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 (jika PAN bergabung mendukung PS), tentu sentimen yang muncul adalah pendapat Amien Rais terkait Partai Hizbullah versus Partai Syaitan yang kontroversial itu.

Kasus Rocky Gerung, Amien Rais, dan Ahmad Dhani

Dalam kasus Rocky Gerung (RG), adalah keliru jika cebongers melaporkan pernyataan “Kitab Suci adalah fiksi”. Bareskrim Polri akan sulit mencari bukti materi untuk pasal ujaran kebencian, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pemeriksaan penyidik akan dihadapkan masalah semantik dan tafsir makna dari suatu kalimat. Jangan-jangan, RG akan menceramahi penyidik jika melanjutkan laporan itu, yang sejatinya cenderung ‘cari muka’ dalam membela Joko Widodo.

Lihat publik opini yang muncul, aktivis Pro-Demokrasi yang melibatkan tokoh-tokohnya sekelas Hariman Siregar menandatangani petisi, terhitung ratusan jumlahnya. Mereka mendeklarasikan dukungan terhadap RG di sebuah resto di Menteng pada Selasa, 17 April 2018 lalu. Advokasi dilakukan dengan dukungan puluhan pengacara sebagai pengawalan terhadap demokrasi, khususnya kebebasan berekspresi, dan beropini yang dijamin Konstitusi. Publik opini telah menyeret Joko Widodo pada citra negatif yang a-demokratis. Seyogyanya sebagai kepala negara yang bijak (apalagi sebagai kandidat) momentum itu digunakan untuk meningkatkan citra dirinya sebagai seorang demokrat. Hal ini sesuai pernyataan Joko Widodo pada Rapat Pimpinan Partai Demokrat, “Saya tidak ada tampang sebagai otoriter”. Di saat terjadi situasi yang a-demokratis, dia tak bergeming dan malah cenderung membiarkan hal tersebut terjadi. Seolah, publik diingatkan bahwa dia menyetujui pelaporan Cyber Indonesia oleh Aulia Fahmi. Kembali poin negatif yang dia peroleh, seharusnya bisa dipakai sebagai pencitraan positif.

Begitu juga dengan Amien Rais, yang kita kenal sebagai Bapak Reformasi. BEM UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) dan BEM se-Indonesia pada tanggal 20 Mei 2018 akan mengukuhkannya sebagai Bapak Reformasi Indonesia. Hal ini terjadi karena pelaporan Cyber Indonesia yang justru berekses dukungan publik kepada AR.

Pandangan AR soal Partai Hizbullah versus Partai Syaitan memang mengarah pada sentimen parpol pendukung Joko Widodo, seperti Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) versus Anies Baswedan. Jika PAN (Partai Amanat Nasional) bergabung mendukung PS, konstruksinya nyaris sama. Lalu bagaimana dengan publik opini yang terjadi, menanggapi AR?

Jika melihat sikap publik, belakangan hidup lagi sentimen agama, seolah AR menghidupkan sikap intoleransi dengan politik sektarian. Risiko ini seolah disadari oleh AR karena patron seperti Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 hidup kembali pada persaingan Pilpres 2019 antara Joko Widodo versus Prabowo Subianto.

Artinya, kembali Joko Widodo disudutkan pada ruang negatif seolah anti-Islam dan sejalan dengan ceramah Ustadz Abdul Somad yang viral: “Jangan pilih pemimpin yang tidak peduli terhadap Islam”. Jargon ini akan hidup dan akan membangkitkan semacam Gerakan 212 (2 Desember 2016).

AR adalah Bapak Reformasi (terlepas suka atau tidak suka), mantan Ketua Umum Muhammadiyah, yang memiliki 40 juta anggota, dan salah satu tokoh Gerakan 212, saat ini masih menjadi Ketua Dewan Pembina dan Pendiri Partai Amanat Nasional.

Hal terbodoh bagi seorang Joko Widodo adalah berseteru dengan AR, karena bagi AR dia akan “nothing to lose” (tidak rugi), dan berpotensi menjadi “pahlawan” bagi umat Islam. Kalkulasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mengancam AR justru menjadi bumerang. Istana membantah, pendapat LBP adalah pendapat pribadi, 1 – 0 untuk AR. Dengan pengaduan oleh cebongers, justru akan membesarkan masalah, dan sangat mungkin menjadi faktor pemicu anjloknya elektabilitas Joko Widodo. Apapun, publik Islam akan membela AR jika ia berseteru dengan Joko Widodo, apalagi dengan cebongers.

AR mengancam akan membuka dengan data dan kajian tentang bagi-bagi sertifikat Joko Widodo sebagai “pengibulan”. Hal ini sangat serius, apalagi nanti akan berbau pidana karena Presiden melebihi mandatnya dalam mengambil hak prerogatif.

Respon negatif dengan menyampaikan secara emosi atas pidato PS tentang Indonesia bubar, memperlihatkan kapasitas intelektual Joko Widodo dibanding PS terlalu “jomplang” (tidak seimbang).

Asumsi bahwa PS pesimis tentu akan ditertawakan oleh publik, karena novel yang ditulis oleh penulis sekelas Peter Warren Singer adalah sebagai “wake-up call” agar bangsa Indonesia sadar bahwa ada skenario global 2030 tentang perang dagang Amerika Serikat (AS) – Cina dalam hal energy and food security (ketahanan pangan dan energi). Justru dianggap sebagai sikap pesimis, karena tidak mengerti konteks skenario global. Bahkan cebongers kemudian mengolok-olok pidato PS yang justru pada akhirnya mengkonfirmasi kapasitas dan kapabilitas visi berbangsa dan bernegara mereka.

Dalam hal ini, jelas berbeda jauh karena bibit, bebet, bobot PS berasal dari kalangan intelek; kakeknya Raden Mas Margono Djojohadikosumo merupakan Pendiri Bank BNI 1946; ayahnya adalah ekonom utama Indonesia (Soemitro Djojohadikusumo) yang perannya sebagai petinggi Partai Sosialis Indonesia berhasil membuat program Benteng (1951 – 1952) di era Orde Lama di saat Perdana Menteri dijabat oleh M. Natsir (Masyumi). Program yang melahirkan pengusaha sekelas Bakrie, Soedarpo, Hasjim Ning, Kalla, Dusaat, Rahman Tamir, Pardede, untuk mengimbangi keberadaan pengusaha etnis Cina.

Walau PS ada darah Cina, tapi untuk urusan nasionalisme dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dia tidak diragukan lagi. Joko Widodo keliru jika memaksakan debat head to head dengan PS, karena akan masuk ruang tempur yang sangat dikuasai oleh PS. Kinerja pemerintahannya selama 3,5 tahun ini juga tidak banyak yang dapat dibanggakan karena Nawacita yang dulu menjadi unggulan dalam pesan-pesan kampanye Pilpres 2014, banyak yang kemudian tidak diwujudkan.

Menjadi lebih menarik ketika data sosial media menunjukkan bahwa cebongers tidak berhasil mematahkan kaos “#Ganti Presiden 2019” dan sudah ditanggapi 190 juta orang di Indonesia, setara dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dirilis KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Menjadi viral, karena Ahmad Dhani pada sidang pertama kasus ujaran kebencian yang disangkakan pada dirinya menggunakan kaos “#Ganti Presiden 2019”.

Ahmad Dhani jelas, sejak awal (tahun 2014) tidak menyukai Joko Widodo dan dia anggota Gerindra sehingga wajar bersikap begitu. Tapi bagaimana dengan Iwan Fals, yang menciptakan lagu “Menagih Janji Joko Widodo”? Lalu, Band Slank yang dulu mendukungnya sekarang berbalik menjadi haters karena kecewa dengan kinerjanya.

Sudah saatnya Joko Widodo menyadari bahwa politik pencitraan menjadi tidak penting lagi, karena petahana dicitrakan oleh kinerjanya. Jangan justru sikap, perilaku politiknya, dan para pendukungnya men-downgrade diri Joko Widodo.

Jika tidak ada keinginan berubah pasti akan menjadi bumerang, seperti yang baru terjadi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat dalam ulasan di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One pada Selasa, 17 April 2018 tentang “putusan pra peradilan” yang diajukan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) pimpinan Boyamin Saiman, dimana paksaannya adalah menempatkan Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century.

Seperti kita ketahui, Boediono adalah Wakil Presiden era Presiden SBY (2009–2014), dan melibatkan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), dan bukan hal mustahil ke arah SBY jika ditelusuri secara seksama, karena SMI berubah sikap, dan memutuskan bail-out setelah dapat telepon di saat KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) terjadi. Diduga terjadi spekulasi pada rapat Pansus Century, bahwa SMI mengambil keputusan setelah mendapat telepon dari SBY.

Hari Rabu, 18 April 2018 langsung ada pertemuan antara Wiranto dengan SBY, dan berujung dukungan Partai Demokrat pada Kubu Joko Widodo di Pilpres 2019.

Jika melihat besarnya partai pengusung PS pada Pilpres 2014, ternyata tidak memenangkannya, begitu juga dengan Joko Widodo pada Pilpres 2019. Pemilu serentak (Pileg dan Pilpres), sehingga konsentrasi parpol pendukung terpecah, dan mesin parpol Joko Widodo tidak akan optimal, karena perhatian di daerah pemilihan (dapil) sibuk oleh caleg masing-masing wilayah. Beda halnya dengan PS sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan mesin PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai partai kader all-out (dengan seluruh tenaga) memenangkannya di Pilpres 2019.

Sudah waktunya Joko Widodo menata relawannya yang terkategori ‘cebongers’, karena berdampak secara langsung pada elektabilitasnya yang semakin turun, dan membesarnya keinginan publik untuk ganti Presiden di tahun 2019. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here