Cegah Degradasi Pilkada

0
149

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak pada pertengahan tahun ini di 171 provinsi, kabupaten dan kota, tanpa perlu dijelaskan lagi, adalah sarana memilih pemimpin eksekutif di daerah. Premis satu-satunya, mestinya, hanya itu: Memilih pemimpin. Ajang pilkada seyogianya jangan dipandang sebagai medan pertarungan memenangkan gengsi dan reputasi partai politik, kelompok koalisi politik, atau kepentingan lain di luar memilih pemimpin.

Ini perlu kita katakan, agar 171 daerah itu benar-benar mendapatkan figur pemimpin eksekutif yang bisa mengelola daerahnya menuju kemajuan. Kalau tidak, 171 daerah itu –yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten— itu akan mendapatkan pemimpin yang asal terpilih, tapi tak paham hendak diapakan daerah yang dipimpinnya. Jika itu yang terjadi, dampaknya akan terasa secara nasional. Sebab, akan ada hampir separuh jumlah provinsi dan kabupaten/kota, yang dipimpin kepala daerah asal terpilih. Ketimpangan pembangunan yang menjadi salah satu persoalan klasik dalam pembangunan Indonesia akan semakin melebar.

Padahal, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyebutkan, total anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah mencapai Rp 15,2 triliun. Rinciannya, anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun, dan pengamanan TNI-Polri Rp 339,6 miliar. Dan anggaran itu bisa menembus angka Rp 20 Triliun.

Di tengah kondisi keuangan negara sekarang, angka itu jelas tidak sedikit. Terlalu mahal, bahkan. Tapi, apa boleh buat, pesta demokrasi di daerah harus dilaksanakan.

Itu sebabnya, pesta mahal ini harus diberi arti, diberi keharusan pertanggungjawaban moral agar pesta tak berhenti pada sekadar kemeriahan –apalagi justru kerusuhan.

Pertanggungjawaban moral itu harus berujung pada terpilihnya pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dengan segala kualifikasi tertulis maupun tak tertulis.

Mengapa hal ini perlu diingatkan? Karena kita menengarai adanya perlombaan kepentingan di luar berlomba mencari pemimpin qualified. Negosiasi yang alot dan cenderung berputar-putar dalam penentuan pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah, mengindikasikan bahwa premis utama yang tengah berlangsung adalah egoisme partai politik.

Di Jawa Barat contohnya. Partai yang sudah menetapkan seseorang untuk mereka usung, tiba-tiba menggantinya dengan orang lain. Alasan menggantinya tak jelas, sama tidak jelasnya dengan alasan penetapan. Kalau memang calon yang diganti itu tidak memenuhi kualifikasi kepemimpinan, mengapa semula dijagokan. Artinya, pertimbangan perubahan calon yang hendak diusung, bukan berdasarkan kualifikasi kepemimpinan, melainkan faktor-faktor di luar itu.

Bagi partai politik, tak terlalu menjadi soal apakah yang dicalonkannya kader sendiri atau orang lain. Tak soal pula, apakah sang calon mempunyai rekam jejak yang bertentangan atau tidak dengan ideologi partai pengusung. Padahal sebenarnya, kalaupun mereka menang, itu adalah kemenangan semu, atau bahkan kekalahan yang sangat nyata. Sebab, di mana letak kemenangan partai, jika yang dimenangkan itu bukan kader yang mereka bina sendiri kualitas dan integritasnya. Justru sebagai partai, mereka telah gagal, karena tak berhasil melakukan kaderisasi kepemimpinan.

Kita khawatir proses ini adalah indikasi pendangkalan makna pilkada yang sangat mahal ini. Atau lebih menakutkan lagi, ada pembajakan kontestasi ini sehingga rakyat tersingkirkan, dan menyisakan partai politik sebagai penentu.

Kita menghendaki pilkada ini, selain sarana memilih pemimpin eksekutif di daerah, juga sarana memenangkan rakyat. Keduanya harus disebut dalam satu tarikan nafas. Tidak ada gunanya daerah  mendapatkan pemimpin baru, kalau rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Rakyat menang jika kekuasaan tidak menjadi pesta pora, jika pemimpin tahu kewajibannya, jika pemimpin mengerti apa yang harus diperbuatnya untuk daerah dan masyarakatnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here