Cegah Eskalasi Faksionalisme Politik, Jokowi Harus Netral

0
325

Nusantara.news, Jakarta – Wacana politik indonesia saat ini diwarnai munculnya faksionalisme politik yang ditandai dengan munculnya kembali istilah khilafah dan komunisme. Belum terang, apakah isu khilafah dan komunisme ini nyata adanya, dalam arti sedang diperjuangkan oleh pengikutnya, atau sekadar dimainkan oleh penumpang gelap untuk suatu tujuan tertentu. Tetapi, apa pun jawabnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai  kepala negara, dinilai perlu mengantisipasi guna mencegahnya bereskalasi, lalu mengganggu kestabilan politik nasional.

Khilafah dan  Komunis

Secara kronologis kemunculan isu khilafah dan komunisme, mudah dikaitkan dengan kasus penodaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu yang direspon umat Islam dengan menggelar aksi bela Islam yang dihadiri jutaan umat.

Tetapi kalau dicermati, dalam aksi bela Islam tidak muncul isu khilafah. Yang muncul istilah Islam saja. Isu komunis juga tidak muncul. Yang menonjol adalah isu kristen dan China merujuk pada etnis dan agama Ahok.

Isu khilafah dan komunis baru muncul setelah Pilkada DKI Jakarta masuk putaran kedua. Itu pun tidak keras.  Situasinya belum dapat disamakan dengan kemunculannya pada masa orde lama.

Pada zaman itu, perseteruan kedua ideologi ini berlangsung terbuka, karena keduanya mengelompok dalam partai politik.

Sementara sekarang, perseteruan hanya beredar terbatas dari satu WA ke WA lain dari satu pembicaraan informal ke pembicaraan informal lainnya.

Sampai saat ini juga belum ada yang secara terbuka mengatakan mengusung kedua ideologi i yang sudah diharamkan oleh Pemerintah Orde Baru.

Dari segi peluang keberhasilannya, isu khilafah dan komnunis juga patut dipertanyakan. Sebab, apa pendukung kedua kubu itu yakin masih bisa menghadapi ketangguhan Pancasila yang sudah diajarkan di sekolah sekolah sejak orde baru? Pertanyaan lain, di era seperti sekarang ini, apa masih ada persaingan ideologi? Bukankah persaingan antar negara sekarang ini nyaris didominasi oleh persaingan ekonomi, persaingan dagang?

Lebih dari pada itu, apa rakyat kebanyakan masih percaya kepada pemimpin ideologi bahwa mereka benar-benar berjuang untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan bukan untuk kesejahteraan para elitnya saja. Adakah suatu negara dianggap ideal karena berhasil mensejahterakan rakyatnya berdasarkan suatu ideologi tertentu?

Pemimpin Revolusi Prancis Napoleon Bonaparte jauh sebelunya sudah mencemooh ideologi sebagai khayalan belaka, yang tidak mempunyai arti praktis, yang hanya semacam impian yang tidak akan menemukan kenyataan.

Kalaupun masih ada yang bermimpi mendesakkan ideologinya, apakah Golkar, PDIP, dan partai tengah, terutama TNI akan diam?

Propaganda

Betapapun kemunculan faksi khilafah dan komunis diwarnai banyak kemuskilan,  tetapi adalah fakta bahwa isu itu kini mewarnai jagat politik Indonesia. Oleh sebab itu tetap harus diantisipasi. Karena, yang namanya perjuangan ideologi, biasanya diwarnai dengan aksi agiprop atau agitasi (penghasutan) dan propaganda (menggelembungkan isu secara sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran, dan memengaruhi perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki).

Teknik propaganda bisa bermacam-macam. Ada yang disebut “propaganda putih.” Propaganda jenis ini tidak berbahaya mengingat pelakunya dapat diidentifikasi karena melakukan propaganda secara terbuka. Ada lagi propaganda hitam.  Propaganda  jenis ini berbahaya, karena berasal dari sumber yang dianggap kawan, akan tetapi sebenar-benarnya bermusuhan.  Yang paling berbahaya adalah “propaganda abu-abu,” yakni propaganda yang dianggap berasal dari sumber yang netral tetapi sebenarnya bermusuhan.

Kasus bunga untuk Ahok, tidak tertutup kemungkinan merupakan bentuk proganda terkait khilafah dan komunis itu. Sebab, sampai saat ini tidak jelas siapa pengirim begitu banyak bunga ke alamat Ahok di Balaikota. Awalnya diduga, bunga itu dikoordinir oleh pihak Ahok karena berasal dari satu toko bunga. Tetapi toko bunga yang dimaksud kemudian mengatakan, tidak ada yang mengkoordinir, karena pesanan datang dari individu-individu  secara langsung maupun melalui internet.

Setelah rangkaian bunga membanjiri Balaikota, Djarot dan Ahok akhirnya minta pendukungnya untuk menghentikan kiriman bunga. Tetapi, yang terjadi bukan berhenti, sebaliknya melebar ke alamat kepolisian, istana dan belakangan  muncul di Surabaya.

Ada kesan, pengirim rangkaian bunga ingin mengopinikan bahwa Ahok berada dalam satu kubu dengan kepolisian dan istana.

Sayangnya, aparat kepolisian belum melakukan investigasi siapa yang berada di balik kiriman rangkaian bunga untuk Ahok tersebut. Sehingga, isunya terus melebar bak asap yang bertebaran tak jelas.

Situasinya bisa bertambah parah, karena setting politik yang berkembang saat ini adalah, Ahok diposisikan sebagai representasi komunis, karena dikaitkan dengan Pemerintah China Komunis. Sementara faksi khilafah diasosiasi dengan aksi bela Islam yang sangat besar, padahal faksi khilafah hanya serpih kecil dalam gerakan Islam di Indonesia, itupun cenderung masih dalam bentuk wacana, belum dalam bentuk  gerakan yang terorganisir rapi.

Sedemikian rupa, “Bunga Untuk Ahok” yang belum jelas siapa di baliknya itu, untuk sementara ini, bisa dikategorikan agak mirip dengan isu “Bung Karno Sakit Keras” yang ditiupkan entah oleh siapa, tetapi memicu terjadinya percepatan perebutan kekuasaan yang diawali dengan pembunuhan tujuh jenderal tahun 1965.

Netralitas Jokowi

Isu khilafah dan komunisme itu berpotensi besar bereskalasi di ajang pilkada serentak Juni 2018 medatang. Tidak tanggung tanggung, ada 171 daerah yang mengikuti pilkada yang proses pentahapannya mulai Agustus 2017. Dari 171 daerah yang mengikuti pilkada serentak. Sebanyak 17 merupakan pilkada provinsi memilih gubenur. Selebihnya pilkada memilih bupati dan walikota. Pilkada memilih gubernur meliputi  Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua dan Maluku Utara.

Pilkada di 171 daerah ini, berpotensi sangat besar dijadikan lahan subur untuk menyemai sekaligus memperkeras perseteruan khilafah dan komunisme.

Jika pasca Pilakda DKI Jakarta diwarnai aksi bunga untuk Ahok yang tidak jelas siapa di belakangnya, maka paska pilkada di 171 daeah nanti, berpotensi muncul hal sejenis dalam bentuk berbeda, tetapi intinya sama, yakni memperkeras perseteruan isu khilafah versus komunis.

Apa jadinya jika di 171 daerah mengeras opini perseteruan antara khilafah dengan komunis? Pemerintah mungkin harus menetapkan keadaan darurat, yang berarti lampu merah untuk perebutan kekuasaan.

Oleh sebab itu, mumpung masih kecil, isu perseteruan khilafah dan komunisme harus diantisipasi serius. Lepas dari apakah isu khilafah dan komunisme memang sedang digerakkan oleh pendukungnya masing-masing, atau sedang dimainkan oleh penumpang gelap (di luar faksi khilafah dan komunisme), isu itu tetap harus diantisipasi.

Bentuk antisipasinya tentunya harus hati hati, karena salah salah justru bisa membesar isu, ibarat menyiram bensin ke bara api kecil.

Apa bentuk antisipasinya? Pendekatan keamanan seperti yang dilakukan Pemerintah Orde Baru, mungkin sudah tidak zamannya. Pendekatan sinkretisme yang mensenyawakan aneka faksi ke dalam satu flatform seperti Nasakom pada zaman ode lama, juga berpotensi memperkeruh suasana. Demikian juga menetapkan Pancasila sebagai satu satunya azas, mungkin sudah tidak aktual, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang berpihak pada kemerdekaan berpendapat.

Harus dicari atau dikaji alternatif baru sebagai solusi.  Tetapi, apa pun bentuk solusinya nanti, Presiden Jokowi harus turun tangan. Mengapa, isu ini mengadung potensi bereskalasi dan mengancam Pancasila dan NKRI. Kedua, yang paliung penting adalah karena Jokowi diasosiasi berada dalam salah satu faksi, yaitu faksi Ahok yang diasosiasi sebagai representasi sebagai komunis.

Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, harus mampu memosisikan diri secara meyakinkan sebagai negawaran yang setia tegak lurus dan tanpa reserve, tanpa tedeng aling-aling kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Yang paling penting adalah Jokowi juga harus mampu mengubah opini publik yang sudah terbentuk terkait kedekatan dan perkawanannya dengan Ahok, terkait keberadaannya sebagai petugas partai (PDIP), juga terkait bohir yang dengan caranya mengeluarkan dana untuk keperluan kampanye saat running menjadi presiden.

Netralitas Jokowi dalam hal ini menjadi batu ujian, karena sepanjang Jokowi tidak bisa dan tidak berhasil mengubah opini tentang keterkaitannya dengan Ahok, PDIP dan rengrengannya, maka sepanjang itu pula isu khilafah dan komunisme merasa memiliki alasan untuk terus berseteru, atau terus dimainkan oleh penumpang gelap untuk tujuan mengacaukan situasi. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here