Cek Kosong Ulama Mendukung Capres

0
152

DAHULU ulama atau kiai itu adalah tempat bersandar segala rupa persoalan kehidupan. Mereka menjadi tempat bertanya aneka ragam masalah. Tidak hanya untuk perkara agama, tetapi juga  soal lain, misalnya “hari baik bulan baik” untuk pernikahan, waktu yang tepat untuk nelayan mulai melaut, menyembuhkan orang sakit, atau bahkan jenis pupuk yang tepat untuk pertanian.

Seiring perguliran masa, peran itu berubah pula. Dalam beberapa hal peran kiai tergantikan oleh profesi modern lain. Untuk penyembuhan penyakit, orang mendatangi dokter atau puskesmas. Untuk keperluan pertanian, untuk bertanya kepada PPL (Petugas Pertanian Lapangan), dan seterusnya.

Oleh karena itu kiai sering dimanfaatkan untuk kepentingan sosialisasi program pemerintah. Di zaman Orde Baru misalnya, para ulama diminta bantuannya untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya program Keluarga Berencana. Atau sekarang mensosialisasikan tentang bahaya radikalisme.

Artinya ada pengakuan sosio-emperis bahwa kiai adalah jalur yang mangkus untuk menyakinkan masyarakat tentang apa saja. Sehingga jika para ulama didekati oleh para politisi, itu kegaliban yang lumrah belaka. Lihat saja setiap menjelang pemilu, ruang tamu rumah kiai selalu dipenuhi para politisi yang tengah ngalap kuasa.

Dalam perspektif itulah kita mencoba memahami fenomena mutakhir yang berkaitan dengan dukung-mendukung atau tolak-menolak calon presiden yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2019 nanti.

Ketika proses politik ditentukan oleh mekanisme one man one vote, sikap dan preferensi dari figur-figur keagamaan yang dianggap otoritatif sangat besar pengaruhnya terhadap pilihan masyarakat. Dari situlah bisa dipahami munculnya kelompok ulama tertentu yang melakukan  ijtima’ untuk memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan merekomendasikan beberapa orang tokoh untuk menjadi calon wakil presidennya.

Bisa pula dimengerti mengapa cara yang sama juga terjadi di pihak Joko Widodo. Sejumlah dukungan ulama telah mengalir pula padanya. Ada yang menamakan diri forum utama muda, ada forum ustad dan santri, dan aneka forum ini-itu yang tentu saja dengan label agama.

Apakah kelompok yang saling menyebelahi ini bisa disebut benar-benar mewakili ulama, biarlah itu urusan mereka.

Tapi, yang jelas, dalam budaya politik kita, ulama adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan politik. Ulama bahkan menjadi aktor ulama melawan kolonialisme dan pergerakan kemerdekaan. Ulama juga menjadi figur utama di berbagai partai politik.

Puluhan partai-partai Islam sudah berdiri sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Pada umumnya ada tokoh ulama di dalamnya. Sebab ulama adalah komoditas politik yang laku keras. Dia menjadi salah satu faktor determinan dalam penentuan preferensi politik masyarakat. Buktinya partai-partai yang berbasis keagamaan (Islam) dengan mengandalkan para ulama di kepengurusannya, cukup eksis dalam blantika politik nasional, kendati belum pernah meraih peringkat teratas.

Karena Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, citra Islamis itu menjadi penting secara politis. Bahkan PKI pun dulu berkampanye dengan menampilkan orkes gambus, musik yang dianggap identik dengan seni Islam.

Dari situ bisa dipahami mengapa sejumlah ulama disebut-sebut akan menjadi calon wakil presiden dari kedua belah pihak. Dari kubu Joko Widodo disebut nama Ketua Umum MUI K.H. Ma’ruf Amin. Dari pihak Prabowo dilansir pula nama Ustad Abdul Somad, da’i muda yang tengah berada di puncak popularitas.

Penyebutan nama-nama ini saja sudah memberi citra agamis (Islam) bagi masing-masing kandidat presiden. Targetnya memang hanya pada pencapaian citra itu saja, sebab siapa pun tahu bahwa bukan nama-nama ulama itulah yang bakal disandingkan dengan sang calon presiden.

Jadi, kalau para calon presiden ini memanfaatkan dukungan para kiai, itu memang bagian dari strategi mereka untuk meraih kemenangan.

Tidak mengapa jika  para ulama hanya menggunakan pengaruh sosialnya untuk menjadi preferensi pilihan politik bagi jamaahnya. Toh para ulama itu juga makhluk sosial yang tentu mempunyai sikap politik sendiri.

Masalahnya, dukungan tersebut hanya akan menjadi “cek kosong”, jika berhenti pada sekadar memobilisasi massa pemilih. Harus ada imbalan setimpal yang berdampak pada kemaslahatan umat Islam dan bangsa. Oleh karena itu, mesti jelas terlebih dahulu apa yang akan diperbuat para calon presiden itu untuk umat Islam jika mereka berhasil menduduki tahta istana.

Inilah yang selama ini belum kita dengar. Entah belum tersampaikan, atau memang tak ada yang mau disampaikan.

Senyampang masih ada waktu hingga pemungutan suara pada 17 April 2019 nanti, para ulama itu harus menagih program yang rasional dari para capres yang didukungnya. Program itulah yang semestinya menjadi penentu dukungan –bukan rasa suka atau tak suka pada kandidat tertentu.  Dengan demikian, ulama bisa menjaga kehormatan posisinya. Itu jauh lebih terhormat ketimbang menjadi mesin politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here