China di Belakang Bank Infrastruktur Asia (AIIB)

0
275
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyampaikan pidato di acara pembukaan pertemuan tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Jeju, Korea Selatan, 16 Juni 2017. Foto: REUTERS.

Nusantara.news Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau Bank Infrastruktur Asia, menggelar pertemuan tahunan di kota Jeju, Korea Selatan, Jumat 16 Juni lalu. Ini adalah pertemuan tahunan kedua yang digelar oleh organisasi tersebut. Pertemuan lembaga beranggotakan 80 negara itu, berlangsung di tengah isu penangguhan sistem anti-rudal Amerika Serikat (Terminal High Altitude Area Defense/THAAD) di Korea Selatan, yang dilihat berbagai pihak sebagai keberpihakan pemerintah baru Korea Selatan terhadap China. China, sejak awal telah melancarkan protes keras pemasangan THAAD milik AS tersebut.

Ada hubungan atau tidak dengan penangguhan THAAD oleh pemerintahan baru Korea Selatan, Moon Jae-in, AIIB yang saat ini dipimpin oleh Korea Selatan, pada akhirnya dilihat sebagai kepentingan Beijing terkait dengan program One Belt One Road (OBOR).

Lebih-lebih, Amerika Serikat dan Jepang yang bersama-sama China juga berada dalam Asian Development Bank (ADB) belum atau mungkin enggan bergabung dengan AIIB. Jelaslah bahwa AIIB sarat dengan persaingan dua blok raksasa ekonomi dunia: AS dan China.

Korea Selatan, pemimpin AIIB, didukung China dalam pertemuan tersebut memuji keanggotaan dan komitmen para anggota yang meningkat terhadap pembangunan berkelanjutan. Bahkan, saat kelompok lingkungan kecewa dengan keterbukaan AIIB untuk berinvestasi dalam proyek batubara.

AIIB dibentuk dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur di Asia sebesar USD 26 triliun sampai tahun 2030. Selain itu, institusi ini sekaligus untuk menunjukkan kepada dunia global bahwa China mampu memimpin sebuah institusi yang bisa memenuhi standar internasional dengan praktik terbaik. Sebagaimana diketahui, China memiliki saham paling besar di AIIB.

Persaingan China-AS tampak terlihat ketika AIIB, dalam pertemuan tahunan tersebut, sebagaimana dilansir The Globe and Mail.com, berjanji menggunakan investasinya untuk membantu anggotanya agar memenuhi komitmen mereka terhadap kesepakatan Iklim Paris, sebuah kesepakatan dimana Amerika Serikat menyatakan menarik diri di bawah perintah Presiden AS Donald Trump, yang artinya AS tidak lagi terlibat pendanaan dalam upaya pencegahan perubahan iklim sebagaimana dijanjikan pemerintah AS sebelumnya.

“Kami tidak akan mempertimbangkan proposal jika kita khawatir tentang dampak lingkungan dan reputasi,” kata presiden AIIB Jin Liqun, mantan wakil presiden ADB, pada hari Jumat, saat upacara pembukaan pertemuan tersebut.

Namun demikian, AIIB mendapat tekanan balik dari kelompok lingkungan hidup tentang komitmennya untuk bersikap hijau. Sejumlah LSM lingkungan mengatakan bahwa mereka kecewa dengan strategi industri energi baru dari bank tersebut, yang tetap membiarkan pintu terbuka untuk investasi di sektor batubara.

“Saya mengalami kesulitan untuk memahami sebuah penyataan mengenai strategi energi, dimana pada satu sisi mengatakan tentang tujuan strategi energinya adalah untuk membantu negara-negara memenuhi komitmen mereka berdasarkan Kesepakatan Paris, tapi di sisi lain akan membiayai proyek-proyek batubara,” kata Andrew Deutz dari the Nature Conservancy.

 

Jin mengatakan bahwa setelah banyak berdiskusi mengenai kebijakan bank tentang energi, “ini adalah yang terbaik yang bisa kita capai,” dia menambahkan bahwa tidak ada proyek batubara baru dalam jaringan investasinya.

Meski demikian kelompok lain melihat adanya perbaikan selama setahun terakhir tentang bagaimana bank AIIB terlibat bersama LSM tentang masalah energi.

“Kami pikir ini adalah kesempatan yang sangat menarik untuk melihat apakah institusi baru ini dapat mendorong berlomba-lomba ke puncak dalam menciptakan praktik kredit berkelanjutan, atau mendorong ke sebaliknya,” kata Katherine Lu dari Friends of the Earth (Sahabat Bumi).

Beijing di belakang AIIB

AIIB, adalah upaya pertama China untuk meluncurkan sebuah organisasi pembangunan multilateral, tapi telah begitu berhati-hati untuk menempatkan jarak antara kebijakan pemerintah China dan posisi China di AIIB karena adanya kekhawatiran AIIB akan menjadi alat dari kebijakan luar negeri Beijing, salah satunya OBOR yang membutuhkan begitu banyak infrastruktur.

Presiden AIIB , Jin, mengatakan “ada sejumlah kebingungan” tentang hubungan antara AIIB dan pembangunan infrastruktur “Belt and Road” atau OBOR yang begitu besar serta inisiatif kebijakan luar negeri China.

“Kami beroperasi sesuai standar kami, dengan tata kelola kami. Belt and Road adalah program yang luar biasa … tapi kami memiliki standar sendiri,” katanya dalam sebuah konferensi pers hari Sabtu (18/6) di kawasan wisata pulau Jeju, Korea Selatan.

Penetapan Jeju sebagai tempat pertemuan telah ditetapkan sebelum terjadinya perselisihan antara Korea Selatan dan China mengenai keputusan Seoul pada tahun lalu untuk menjadi menerima  sistem anti-rudal AS (THAAD). Gara-gara perselisihan tersebut China telah menahan warganya untuk berkunjung ke Korea Selatan, yang telah membuat pariwisata di Jeju menjadi lesu.

Bank AIIB telah beroperasi 18 bulan yang lalu dan telah menyetujui pinjaman sebesar USD 2,5 miliar. Diperkirakan akan mencapai sekitar USD 4 miliar pada akhir tahun 2017 ini. Sebagai perbandingan, ADB telah membuat komitmen sebesar USD 17,74 miliar pada tahun lalu.

AIIB memiliki sekitar 100 staf, dengan sejumlah keahlian, Bank tersebut sedang meningkatkan perekrutan, tapi tidak menargetkan berapa angka staf yang akan direkrut kemudian. Sebagai perbandingan, ADB saat ini memiliki 2.000 karyawan dan Bank Dunia memiliki lebih dari 10.000 orang.

“Oleh karena itu, AIIB lebih berkontribusi terhadap kesepakatan yang berasal dari pihak lain,” kata Nena Stoiljkovic, wakil presiden untuk membiayai keuangan dan kemitraan di International Finance Corporation Bank Dunia dan merupakan pejabat Bank Dunia paling senior yang ikut menghadiri pertemuan AIIB.

“Tapi saya berharap bisa melihat mereka, di tahun depan,” katanya.

Manfaat bagi Indonesia

Indonesia termasuk negara yang ikut bergabung dengan AIIB, bahkan Indonesia menduduki peringkat ke-8 pemegang saham terbesar di bank tersebut, atau sebesar USD 672,1 juta yang akan dibayar selama 5 tahun.

China sebagai penggagas, menyediakan hampir USD 30 miliar dolar sebagai modal utama bank  sebesar USD 100 miliar dolar dan memegang 25% hak suara. India menjadi pemodal kedua, disusul oleh Rusia di tempat ketiga.

Penandatanganan pendirian AIIB dilakukan di Beijing tahun lalu yang dihadiri oleh 58 menteri keuangan/ekonomi negara-negara pendiri. Presiden China Xi Jinping juga ikut menghadiri penandatanganan pendirian bank tersebut.

Setelah setahun berjalan, apa manfaat bagi Indonesia? Dimana Presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Menurut laporan terbaru, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ikut menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden AIIB Jin Liqun di Korea Selatan guna membahas rencana  tiga proyek infrastruktur di Indonesia senilai USD 2,449 miliar yang telah disepakati sejak awal beroperasinya AIIB tahun 2016. Ketiga proyek tersebut adalah National Slum Upgrading Project, Regional Infrastructure Development Fund serta Dam Operation Improvement and Safety Project Phase II.

National Slum Upgrading Project adalah proyek nasional yang bertujuan meningkatkan akses infrastruktur perkotaan dan pelayanan di kawasan kumuh, yang berlokasi kurang lebih di 154 kota di wilayah bagian tengah dan timur Indonesia. Dana dibutuhkan diperkirakan USD 1,743 miliar dan sampai saat ini dalam tahap merekrut konsultan guna membantu pelaksanaan proyek. Dana pembangunan akan berasal dari multilateral development bank (MDB) senilai USD 433 juta melalui pembiayaan bersama (cofinancing) antara AIIB USD 216,5 juta dan Bank Dunia USD 216,5 juta.

Berikutnya, proyek Regional Infrastructure Development Fund yang bertujuan meningkatkan akses terhadap pembiayaan infrastruktur di level daerah melalui lembaga perantara pembiayaan berkelanjutan (sustainable financial intermediary). Proyek ini membutuhkan pendanaan USD 406 juta. Hingga kini sudah ditandatangani perjanjian pinjaman (loan agreement) oleh pemerintah Indonesia dan masih dalam proses penilaian dari manajemen AIIB.

Lalu Safety Project Phase II bertujuan meningkatkan keamanan dan kegunaan dari bendungan-bendungan yang dimiliki Pemerintah di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) dan dalam rangka memperkuat kelembagaan untuk efektivitas operasional dari manajemen bendungan. Proyek ini membutuhkan pendanaan sebesar USD 300 juta, (loan agreement) telah ditandatangani pemerintah Indonesia, AIIB, dan Bank Dunia.

Jika dilihat fungsinya sebagai bank pembiayaan, AIIB hampir tidak ada bedanya dengan Bank Dunia dan ADB, hanya saja yang terbaru ini “dikendalikan” oleh China. Inilah yang pernah membuat AS marah, ketika Presiden Joko Widodo mengkritik Bank Dunia dan ADB, tapi tidak mengkritik AIIB, padahal sama-sama lembaga pembiayaan alias pemberi utang. Apakah karena Jokowi berkiblat ke China?

Pada akhirnya, Indonesia hanya akan menjadi pengutang dan pasar belaka, lepas dari jerat bank pembiayaan dominasi AS, seperti Bank Dunia dan ADB, terperosok ke AIIB yang didominasi China. Jadi, apa bedanya?

Lebih-lebih, jika AIIB hanya dijadikan sarana China untuk memuluskan program ambisiusnya membangun jalur sutra baru (OBOR). Jika Indonesia tidak mampu mengambil peran, lagi-lagi hanya akan menjadi penonton dan sekadar pasar oleh China.

Pemerintah China memang telah berjanji akan menyediakan dana miliaran dollar untuk program Silk Road Fund (SRF). Dana ini akan dipakai untuk membangun infrastruktur transportasi darat-laut, dan perdagangan yang akan menghubungkan China dengan kawasan Asia Tengah dan Selatan, Timur-Tengah, dan Eropa, tapi itu semua dana utang.

AIIB memang tidak dideklarasikan untuk menggusur keberadaan Bank Dunia dan ADB sebagai kreditur paling berpengaruh di Asia, setidaknya untuk saat ini. Namun yang jelas, lewat AIIB China ingin mendominasi Asia. Sebab, di balik tawaran menggiurkan China lewat bank tersebut, negeri Tirai Bambu itu sebetulnya ingin mengincar potensi besar Indonesia, baik sumber daya alam maupun pasarnya, karena dari jumlah penduduk yang terbesar di ASEAN. Lalu, apa yang akan didapat Indonesia? Paling-paling hanya utang dan utang yang akan membebani rakyat dan Negara, seperti halnya dulu IMF, Bank Dunia maupun ADB, yang keberadaannya pernah dikritik oleh Presiden Jokowi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here