China di Belakang Jokowi? ‘Libido’ Freeport Memuncak

0
620
Foto: Istimewa

Nusantara.news, Jakarta –Tiba-tiba saja, Pemerintah Indonesia  “bernyali besar”  untuk menolak  menuruti  kemauan Freeport yang sejak 42 tahun selalu dimanjakan oleh pemerintahan sebelum era Presiden Jokowi. Padahal, sejak Orde Baru berkuasa, segala keinginan Freeport selalu dituruti. Maklum, sebab kehadiran Freeport di sini merupakan  hadiah besar atas kontribusinya menggulingkan Presiden Soekarno yang oleh Washington dianggap “keras kepala” alias tidak mau diajak berkompromi  soal tambang yang ada di Grasber, Papua itu. Setidaknya, begitulah kesimpulan dari paparan Lisa Pease, seorang wartawan yang menulis di pada 1996 silam.

Menurut catatan Lisa Pease, yang dimuat di majalah Probe  bertajuk “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“, Soekarno pada 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Adalah  Augustus C Long pemimpin Texaco (perusahaan patungan Caltex dengan Standard Oil of California), juga salah seorang dewan direksi Freeport  dan seorang tokoh di belakang keberhasilan Presiden Johnson dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, marah besar kepada Soekarno.

Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Oleh karenanya sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain. Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri.

Dengan segala konsekuensi dari liku-liku perjalanan sejarahnya, Soekarno akhirnya tumbang juga berhadapan dengan kapitalis global. Soeharto yang mengambil alih pucuk pimpinan Soekarno, malah sebaliknya berubah 180 derajat dari keinginan Soekarno.   Orde Baru-lah yang memuluskan langkah Freeport memasuki Papua yang sangat kaya emas, tembaga dan perak juga mengandung uranium.

Ada cerita di balik cerita, saat itu ketika sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, tiba-tiba kedatangan Soeharto yang mendarat dengan helikopter. Kepada peserta rapat, Soeharto mengatakan bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju dengan rencana nasionalisasi perusahaan asing itu. Hal ini diungkap oleh sejarawan LIPI  Dr Asvi Marwan lewat sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Soeharto, kata Asvi, sangat berani saat itu sedangkan Bung Karno saja pernah memerintahkan seperti itu.

Sejak Soeharto berkuasa itulah Freeport menancapkan kukunya di bumi Papua tanpa halangan yang berarti. Boleh dibilang, penggarukan kekayaan sumber daya mineral itu dicentengi  rezim Orde Baru. Banyak kisah di balik cerita yang memilukan masyarakat  Amungme dan Timika sejak Freeport  mengeksploitasi  besar-besaran  di tanah Papua.  Bila muncul suatu keadaan yang tidak beres,  pihak keamanan akan datang  cepat  ‘membereskan’  demi langgengnya operasi  penambangan Freeport yang menguntungkan segelintir elit penguasa.

Tetapi, di hari-hari terakhir ini pihak Freeport dibuat tercengang juga oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang bersikeras  dengan PP No.1 Tahun 2017. Kalau dulu pemerintahan Orde Baru harus pada kehendak  Freeport, sebaliknya, di bawah pemerintahan Jokowi, Freeport-lah yang dipaksa untuk mengalah. “Siapa takut” kira-kira begitulah keberanian Jokowi menghadapi Freeport McMoran Inc yang kantornya berpusat di AS.

Presiden Jokowi  berani memaksa Freeport mematuhi aturan dan ketentuan baru yang berlaku untuk menyerahkan divestasi   51 persen saham Freeport  kepada Pemerintah Indonesia, termasuk harus mengubah status Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK). Konsekuensi dari perubahan status itu, pajak Freeport yang awalnya bersifat tetap (naildown) berubah menjadi tidak tetap (prevailing). Termasuk juga syarat di mana Freeport harus membangun pabrik pemurnian bijih konsentrat (smelter). Lima tahun yang lalu, Freeport memang berjanji membangun smelter.  Tetapi, hingga kini, janji-janji itu tidak pernah direalisasikan. Inilah salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan perusahaan global itu.

Langkah Jokowi yang berani memaksa Freeport  tunduk mendapat perlawan sengit dari Dirut dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson yang setelah mendapatkan status IUPK  ternyata menuntut  dikembalikannya ‘hak istimewa’  seperti  dalam status Kontrak Karya (KK), yakni tidak mau membangun smelter, meminta jaminan kepastian hukum dan fiskal. Akibatnya, seperti dua kutub yang saling bertolak belakang,  front pertentangan semakin terbuka lebar. Adkerson membuktikan ancamannya memecat sekitar 3000 karyawannya, yang membuat tenaga kerja yang kebanyakan orang Papua kelabakan dibuatnya, juga disertai ancaman berikutnya, membawa persoalan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

Ancaman demi ancaman Freeport tidak membuat Presiden Jokowi dan Menteri ESDM  bergeming dari pendiriannya. Bahkan Jonan sempat mengatakan, “Cuma bisa ngasih Rp 8 triliun saja, kok Freeport rewel banget.” Belakangan, sikap pemerintah mendapat dukungan dari DPR-RI. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun menyatakan bahwa regulasi UU Minerba No. 4 Tahun 2009 merupakan kewajiban para investor yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, mengenai pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian tambang mineral (smelter).

Namun, sikap Presiden Jokowi yang  tiba-tiba menjadi pemberani itu, belakangan menjadi tanda tanya bagi sebagian orang.  Ada apa di balik keberanian Jokowi menentang Freeport? Orang lalu dengan mudah menarik kesimpulan berdasarkan indikasi yang terjadi selama ini. Ada yang bilang, keberanian Jokowi pasang badan karena dia di-back up China. Mereka bisa dengan mudah menarik kesimpulan lantaran selama dua tahun berkuasa, Jokowi terbilang getol mendekati investor Cina. Apalagi, pemerintah Cina juga sedang libido-libidonya berinvestasi di Indonesia. Jokowi lebih getol melawat ke negeri Cina daripada ke Barat. Apakah Presiden Jokowi merasa sakit hati ketika mau berkunjung ke AS, karena Obama hanya berkenan menerima kedatangannya di layer tiga. Tidak sebagaimana mestinya diterima sebagai tamu kepresidenan.

Ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita, di antaranya adalah:

Pertama, seberapa besar persiapan pemerintah Indonesia ‘mengantungi peluru’ untuk menghadapi Freeport untuk memenangkan perseteruan di hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional? Kita pasti tahu, bahwa Amerika Serikat tak akan tinggal diam di dalam kasus ini mengingat Garsberg adalah gunung tambang emas, tembaga, dan uranium terkaya di dunia. Tidak menutup kemungkinan AS yang berpangkalan militer di Darwin akan mengajak konco-konconya, seperti Australia, Inggris dan beberapa negara persemakmurannya mempersiapkan segala kemungkinan termasuk mengepung Papua jika Gunung Garsberg diprediksi akan jatuh ke lain pihak. Perlu dingat, Inggris dan negara-negara persemakmurannya seperti Australia, Malaysia dan Singapura sudah terikat dalam perjanjian pertahanan persemakmuran.

Kedua. Mungkinkah sejarah kejatuhan Soekarno lewat operasi intelijen (CIA) yang disponsori  Freeport akan terulang lagi terhadap rezim Jokowi? Jika hal itu merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh, perusahaan global  ini  pasti akan memainkan remote-nya, memanggil para ‘kompradornya’ yang selama ini bergentayangan sambil nyelam minum air. Apakah berbagai serangan opini terhadap Jokowi yang begitu massif belakangan ini juga merupakan bagian dari skenario ini? Sejarah yang kelak akan menjawab.

Ketiga. Apakah tindakan Presiden Jokowi merupakan sikap sebagai seorang nasionalis sejati, atau karena ada ‘bisikan’ lain yang akan berperan menggantikan peran Freeport di Papua? Masalahnya, di tengah iklim politik dalam negeri yang kurang kondusif, ‘menantang’ AS sebagai negara adi daya, tindakan Jokowi tergolong terlalu berani. Apalagi pertumbuhan ekonomi kita yang sedang merangkak naik sambil tergopoh-gopoh di tengah pelemahan perekonomian global.

Keempat. Libido investasi Cina ke Indonesia yang cukup besar membuktikan bahwa negara itu bukan hanya berniat investasi modal, tetapi telah mengalirkan ribuan tenaga kerja dari negerinya, di mana hal ini akan mengancam posisi tenaga kerja domestik yang begitu besar belum mendapatkan pekerjaan di rumahnya sendiri.

Kelima. Tidak menutup kemungkinan, para mafia migas yang kecewa terhadap pembubaran Petral yang dilakukan Jokowi lewat Menteri ESDM Sudirman Said, akan mengamini tindakan asing yang ingin meruntuhkan kekuasan Jokowi. Banyak orang yang selama ini mengeruk miliaran dollar dari bisnis migas melalui Petral merasa sakit hati atas gebrakan Presiden Jokowi. Mereka tentu tidak tinggal diam, pasti akan melakuan perlawanan.

Hasil audit forensik oleh Auditor Independen dari Australia mengungkap adanya transaksi illegal di Petral merugikan keuangan negara hingga 18 miliar dollar AS! Padahal audit forensik itu baru transaksi crude oil (minyak mentah) dan bahan bakar minyak (BBM) hanya dalam kurun waktu 3 tahun (2012-2014). Bisa dibayangkan jika audit forensik dilakukan terhadap transasksi 10 atau 15 tahun sebelumya. Saat debat Pilpres, Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran uang negara, berarti dia sebenarnya tahu sepak terjang mafia migas.

Desakan resuflle kabinet yang melengserkan Sudirman Said dari kursinya sebagai Menteri ESDM dipandang sebagian orang merupakan desakan para mafia migas yang merasa terganjal  bisnisnya. Sikap Sudirman Said yang ingin membongkar mafia migas membuat geram sejumlah pengusaha mafia migas. Membaca gelagat yang tak menguntungkan mereka, akhirnya, lewat tekanan senayan, Sudirman Said diganti. Tapi, dia sempat membongkar praktik pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK dalam kasus “papa minta saham”.

Orang membaca gelagat politik yang ‘mencengkram’  Jokowi saat ini tidak bisa lepas dari potensi pengaruh  dua negara besar; Amerika Serikat dan China. Nafsu Cina yang begitu besar melebarkan investasinya ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dianggap penting karena negeri ini adalah pasar yang luas dengan jumlah penduduk sekitar seperempat milyar dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Tidak heran jika Cina pun sedang mengincar pertambangan Grasberg dan Ersberg di Mimika, Timika, Papua yang semunya belum dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia. Di kedua pegunungan ini masih tersimpan kandungan biji tembaga, emas, dan uranium. Mendirikan pangkalan militer di Darwin empat tahun lalu adalah salah satu upaya keras AS untuk melindungi  pegunungan Grasberg  di Papua dari pengaruh-pengaruh Cina yang belakangan ini semakin dominan di kawasan Asia Tenggara.

Diakui memang,  dalam beberapa tahun terakhir ini, Cina adalah  investor paling agresif di sektor migas Indonesia. Pada awal 2002, CNOOC mengakuisi seluruh operasi migas Repsol-YPF senilai US$ 585 juta sehingga menjadikannya produsen minyak lepas pantai terbesar di Indonesia dengan output 125.000 barel per hari. Selanjutnya September 2002, CNOOC juga menandatangani kontrak US$ 500 juta untuk membeli 2,6 juta ton per tahun gas alam dari Tangguh, Papua. Dalam waktu yang hampir bersamaan pula, pengakuisian  CNOOC atas Repsol-FPF, PetroCina juga berhasil membeli seluruh aset Devon Energy (AS) di Indonesia seharga US$ 262 juta. Beberapa saat kemudian, Petro China sudah mendapatkan kontrak kerja sama migas dengan Pertamina di Sukowati dan Tuban, lapangan migas yang bertetangga dengan Blok Cepu.

Diberlakukannya Perjanjian Perdagangan Bebas China –ASEAN ( Asean-Cina Free Trade Agreement/ACFTA) pada 1 Januari 2010 bagaikan dibukanya pintu air bah yang mengalirkan barang-barang Cina membanjiri pasar Indonesia. Bayangkan, Cina tentu saja senang dengan bea masuk 0% , karena produk-produknya bisa dijual semurah-murahnya. Bicara soal kualitas belakangan. Yang penting murah. Payung Rp 10.000 murah tapi baru dipakai dua minggu, tulang-tulangnya sudah amburadul.

Bergairahnya  perdagangan Cina lewat ACFTA yang  menyerbu pasar Indonesia  memancing  beberapa perusahaan raksasa China mengalir hadir dalam berbagai pameran teknologi dan produk China. Hingga saat ini lebih 1.000 perusahaan China beroperasi di Indonesia, baik  bidang infrastruktur, kelistrikan, energi, komunikasi, agrikultural, manufaktur dan sektor lainnya.

Konflik antara Freeport dengan pemerintah Indonesia sudah terjadi, di satu sisi Indonesia mempertahankan kedaulatan negaranya, yakni menjalankan perintah konstitusi Undang-Undang Minerba Tahun 2009, dimana Freeport harus membangun smelter dan divestasi saham 51%. Di sisi lain Freeport sebagai perusahaan raksasa merasa pada era perjanjian awal (1967) telah membuat perjanjian khusus dengan Presiden Soeharto kala itu. Terkesan semacam hadiah, karena berhasil membantu Indonesia merebut kembali Irian Jaya (1962), dan menggulingkan Soekarno (1965). Kemudian Caltex (migas di Riau), dan Freeport di Papua seolah menjadi bonusnya.

Di mata Amerika Serikat, Freeport sangat strategis.  Tetapi, di balik semua itu, segalanya bermuara pada masalah  aset strategis yang dalam proxy war sebagai hal utama. Perlu diingat pula, selain emas, perak dan tembaga,  ada unsur uranium di tanah Papua, yang bagi industri pertahanan AS adalah segalanya, tidak saja nilai materi, tetapi juga nilai strategisnya. Apalagi Cina sebagai seteru perang dingin AS yang ditarget oleh Trump, telah berkebun secara masif di bumi Papua karena mengetahui di bawah tanahnya ada uranium.

Kasus Freeport bukan sekadar sengketa bisnis, tapi persoalan geo-strategis. Jadi hendaknya Pemerintah Indonesia harus lebih ekstra hati-hati. AS pasti menilai bahwa pemerintahan Joko Widodo lebih berpihak ke Cina. Jika Jokowi membuka front dengan AS, resikonya tentulah sangat tinggi mengingat saat ini karena Freeport adalah sokoguru partai Republik yang kini sedang di atas panggung memimpin AS.

Hendaknya, kehadiran militer AS di Darwin itu harus dilihat sebagai sebuah “peringatan” bagi Indonesia. Apalagi, AS  sudah menyatakan kekhawatirannya tentang pergerakan China. China sudah berhasil memasukan perusahaan gas miliknya ke Tangguh, Papua Barat. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah boleh jadi penempatan marinir di Darwin dalam rangka menyambut perubahan yang mungkin bisa terjadi di Indonesia yang berdampak di Papua.

Yang perlu diperhitungkan adalah, jika situasi dan kondisi di tanah Papua semakin  panas dan Indonesia tidak memiliki kemampuan mengatasinya, maka AS bersama-sama Australia sewaktu-waktu dapat “menyelamatkan” Papua. Kita pasti paham, “penyelamatan” yang dilakukan AS dan Australia tentu mengundang multitafsir. Tetapi yang sudah pasti jelas, Indonesia akan mengalami kerugian paling besar sepanjang sejarah peradaban Negara Kesatuan RI.

Jokowi juga harus memahami, dengan sikapnya itu makin memuncakkan  ‘libido’ AS. Sebagai negara adi daya yang disegani dunia,tentu saja kita harus siap menanggung resikonya. (berbagai sumber)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here