China Izinkan Pemerintah Daerahnya Bangkrut Seperti Detroit

0
258
Presiden China Xi Jinping mungkin akan menempuh cara yang sama seperti Presiden AS Donald Trump yang mempermaklumkan daerahnya (Detroit) bangkrut gegara tak mampu mengendalikan utang.

Nusantara.news, Jakarta – Seorang pejabat bank sentral China mengatakan China harus mengizinkan pemerintah daerah untuk bangkrut untuk membantu mengendalikan pinjaman luar negeri dari pemerintah daerah.

Kasus seperti kebangkrutan Detroit akan meyakinkan investor bahwa pemerintah pusat benar-benar bertekad untuk menghilangkan keyakinan akan jaminan implisit bagi pemerintah daerah, Xu Zhong, kepala biro penelitian di People’s Bank of China, menulis dalam sebuah artikel di China Business Berita Senin (25/12), seperti dikutip Bloomberg.com.

Beberapa hari yang lalu, Kementerian Keuangan China berjanji untuk memecahkan “ilusi” bahwa Beijing akan menyelamatkan utang tersembunyi pemerintah daerah (local goverment’s hidden debt).

Seruan mereka untuk membatasi pinjaman lokal sesuai dengan kebijakan keuangan pemerintah pusat untuk tahun 2018. Presiden Xi Jinping mengatakan awal Desember 2017 bahwa prioritas untuk tahun depan adalah “mengendalikan” pengaruh secara efektif dan mencegah risiko utama dari utang daerah.

Gubernur bank sentral China Zhou Xiaochuan pada bulan Oktober 2017 mendesak untuk menjaga terhadap kendaraan pembiayaan pemerintah daerah dan cara lain yang digunakan “untuk menyamarkan utang” dan memperdebatkan reformasi fiskal.

Kekhawatiran di kalangan investor tentang kurangnya dukungan terhadap unit pendanaan pemerintah daerah telah menyebabkan merosotnya penerbitan utang pemerintah daerah (obligasi daerah–municipal bond).

Kendaraan bisnis (vehicle) untuk pembiayaan pemerintah daerah telah menjual 1,7 triliun yuan (ekuivalen dengna US$259 miliar) obligasi di pasar domestik dan luar negeri tahun ini, turun 23% dari level 2016, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Fitch Ratings mengatakan pada bulan September 2017 default obligasi pertama oleh kendaraan pembiayaan pemerintah lokal (local government funding vehicle—LGFV) China menjadi lebih mungkin terjadi.

Wakil Menteri Keuangan Zhu Guangyao mengatakan pada hari Sabtu (23/12) bahwa menangani “utang tersembunyi” pemerintah daerah dan hutang perusahaan milik negara merupakan kunci untuk mencegah risiko keuangan sistemik, China Securities Journal melaporkan.

Dari paparan di atas terlihat jelas bahwa pemerintah China sudah mulai kewalahan mengelola utang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan kewalahan itu sudah sampai taraf membolehkan pemerintah daerah untuk menyatakan pailit, sebagaimana pernah terjadi pada Detroit Shut Down di Amerika.

Setelah Amerika yang juga dikejar-kejar utangnya yang mayoritas berupa treasury bill (T-Bil), tampaknya akan menelan dan menenggelamkan negeri Paman Sam. Utang T-Bill Amerika berdasarkan nationdebtlocks.org hingga Rabu (27/12) tercatat sebesar US$20,49 triliun dengan kecenderungan terus meningkat.

Seperti halnya China, Amerika juga sudah mulai pasrah atas ketidakmampuannya membayar utang pemerintah pusat maupun pemeirntah daerah. Obligasi daerah Detroit yang sudah memasuki level default harus menggiring pemerintah daerah itu menyatakan pailit.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pertanyaannya, bagaimana dengan pengelolaan utang Indonesia? Apakah sudah separah China dan Amerika?

Walaupun tidak sebesar utang China dan Amerika, tapi arah dan tipikal serta kecenderungannya sama, yakni penuh risiko.

Sampai dengan September 2017, total utang Indonesia sudah menyentuh level Rp3.866 triliun, dimana 80% dari utang tersebut adalah utang kepada pasar lewat penerbitan berbagai instrumen aneka obligasi.

Tentu saja risiko di balik utang republik yang terus membesar itu sangat banyak, antara lain bunga utang obligasi pemerintah jauh lebih besar ketimbang bunga perbankan. Akibatnya terjadi crowding out effetc atau perebutan dana murah di pasar antara pemerintah yang menawarkan imbal hasil (yield rate) SUN yang jauh lebih tinggi dibandingkan bunga perbankan.

Pada bagian lain, meminjam utang ke pasar akan menghadapi risiko setiap saat dihukum oleh pasar jika pemerintah menerbitkan kebijakan yang tak bersahabat dengan pasar. Artinya, pasar setiap saat akan hengkang begitu mendapatkan sinyal buruk dari kebijakan pemerintah yang dianggap tak bersahabat dengan pasar.

Seperti krisis utang pada 1998, telah menimbulkan guncangan yang tak hanya pada sektor ekonomi, tapi juga politik hingga menjatuhkan kepala negara. Artinya pemerintah berisiko didikte oleh pasar.

Apalagi kita ketahui dominasi asing terhadap surat utang yang diterbitkan pemerintah semakin tinggi. Per pekan ketiga Desember 2017, investor asing yang memegang SUN mencapai Rp814,3 triliun atau 46% dari total SUN yang di jual di pasar.

Kita ketahui, Amerika di bawah Presiden Donald Trump sudah menerbitkan kebijakan reformasi pajak yang sangat signifikan. Pajak untuk korporasi bakal diturunkan dari 35% menjadi 20%. Pasar saham AS pun langsung menguat signifikan setelah disetujuinya aturan ini.

Hal ini dikhawatirkan akan terjadi capital outflow jika pemerintah Indonesia tidak mengantisipasi lewat kebijakan yang pas. Sebab investor di pasar uang maupun pasar modal dan pasar utang bisa berbondong-bondong kembali ke AS.

Jika demikian halnya, makin sulit bagi pemerintah untuk memulihkan kepercayaan, karena mayoirtas pelaku pasar dikuasai asing, kalau tidak boleh dikatakan bakal mendikte pasar. Jika hal itu terjadi, maka pada satu titik Indonesia akan kewalahan sebagaimana China dan Amerika yang kewalahan menservis utangnya hingga harus mempermaklumkan daerahnya bangkrut.

Mau tidak mau, pemerintah harus berbuat sesuatu guna mengurangi tekanan dari risiko utang negara, baik dalam bentuk SUN, SBN maupun sukuk.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here