China Tiru Perang Candu Inggris untuk Kuasai Indonesia? 

5
4354

Nusantara.news, Jakarta – Penyeludupan narkoba dengan jumlah fantastis ke Indonesia,  yakni 1,6 dan 3 ton, tidak hanya menyita perhatian, tetapi juga membuat bangsa ini gelisah. Kita jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi sehingga peredaran dan penyeludupan narkoba tak kunjung berhenti?

Awalnya ada semacam harapan, setelah Freddy Budiman yang disebut-sebut gembong besar narkoba dihukum mati, peredaran narkoba di indonesia akan mengalami  penurunan.

Tetapi ternyata tidak. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat terkait lainnya masih saja sibuk, dan nyaris tak kunjung henti melakukan penindakan.   Entah berapa ratus orang sudah ditangkap. Tetapi penangkapan, penghukuman dan kerja keras BNN dan aparat terkait, seolah tak terkait dengan peredaran narkoba yang terus bersimaharajalela.

Kenyataan ini memastikan bahwa Freddy Budiman hanyalah salah satu bandar. Masih ada bandar lain dan terus beroperasi di Indonesia. Siapa dia atau siapa mereka? Mengapa bekum ditangkap atau tertangkap? Siapa backing mereka? Ini menjadi pertanyaan besar.

Belakangan jumlah narkoba yang diseludupkan ke Indonesia sangat besar yakni 1,6 dan 3 ton. Ini cukup membuktikan ada sindikat yang sangat besar yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah operasinya. Siapa sindikat sangat besar itu? Mengapa belum ditangkap atau tertangkap? Siapa backing mereka? Ini menjadi pertanyaan sangat besar.

Tak kunjung berhentinya peredaran narkoba dan penyeludupan yang dilakukan bahkan kian besar, memicu kita untuk mulai berfikir, masihkah peredaran dan penyeludupan narkoba tersebut berada dalam skop bisnis orang nakal yang dilakukan oleh para kriminal? Atau sudah masuk pada tataran politik seperti perang candu yang terjadi di China sejak 1840 hingga 1860?

Pertanyaan seperti ini dinilai perlu segera dijawab, karena terkait dengan cara mengatasinya.

Jika kita masih menilai peredaran dan penyeludupan narkoba yang tak kunjung menurun apalagi berhenti itu, masih berada dalam skop bisnis yang dilakukan para kriminal, maka penanganannya cukup dilakukan oleh aparat kepolisian dengan ujung tombak BNN. Tetapi kalau dianggap sudah mulai menyerempet masalah politik, atau ada tendensi politik di balik peredaran dan penyeludupan narkoba itu, maka penanganannya tentunya harus diubah.

Pertanyaan seperti ini perlu segera dijawab, pertama karena DPR sudah menjadikan revisi UU Narkotika sebagai program prioritas tahun 2018. Jawaban atas pertanyaan di atas, tentunya akan menjadi acuan seperti apa rumusan revisi UU Narkotika yang perlu dilakukan.

Pertanyaan di atas juga perlu segera dijawab, karena semakin lama jawaban diberikan, semakin dalam penetrasi narkoba, dengan sendirinya semakin besar tingkat kerusakan yang terjadi.

Pertanyaan di atas tentu saja harus dijawab secara akurat setelah melakukan pendalaman. Karena, salah  memberikan jawaban akurat, tidak saja akan menyebabkan salah dalam merumuskan cara penanganan, tetapi juga berdampak terhadap kecepatan kerusakan yang terjadi.

Jika kita beranggapan peredaran dan peyeludupan narkoba sebagai aksi para gembong narkoba, maka tingkat kerusakannya lama, karena serangannya mengarah ke masyarakat dalam bentuk semakin banyak jumlah masyarakat yang kencanduan dan semakin tinggi tingkat kecanduan yang dialami. Kerusakan terhadap pelemahan bangsa akan terjadi sesudahnya.

Tetapi, jika kita beranggapan bahwa peredaran dan penyeluduan narkoba tersebut sudah masuk pada tataran politik, maka kerusakan akan terjadi secara cepat, karena serangan mengarah pada pelemahan negara yang kelanjutannya merembet pada perampasan kedaulatan sebagaimana dialami China dalam perang candu selama 20 tahun.

Perang candu di China dilatarbelakangi oleh defisit neraca perdagangan antara China dan Inggris. Cadangan devisa Inggris selalu terkuras karena pembelian barang-barang dari China seperti porselin, sutra, rempah-rempah dan teh.

Upaya menyeimbangkan neraca perdagangan terinspirasi oleh perdagangan candu secara ilegal yang dilakukan India ke China. Besarnya keuntungan yang diperoleh India dari perdagangan candu secara ilegal, mendorong Inggris yang kemudian menjajah India menyeludupkan candu ke China.

Pada saat bersamaan di Inggris dan Eropa terjadi revolusi industri. Inggris harus mencari pasar dan bahan mentah. China menjadi salah satu sasaran, di mana Inggris menjadikan candu sebagai komoditi baik untuk menyeimbangkan neraca perdagangan maupun untuk memaksakan kehendak.

Ekspor candu ke China terus meningkat, mulai dari 15 ton pada tahun 1730 berkembang menjadi 75 ton tahun 1773. Candu-candu itu diselundupkan melalui laut dalam ribuan peti.

Berbagai upaya dilakukan China untuk menghentikan cara busuk Inggris. Kaisar Daoguang pada tahun 1799, menegaskan pelarangan impor candu, dan pada tahun 1810 dikeluarkan perintah candu adalah racun, bertentangan dengan tradisi dan moralitas, dan karena itu dilarang.

Juga ada perintah agar para raja muda, guburnur dan kepala bea cukai maritime untuk melakukan pencarian menyeluruh terhadap candu dan memotong rantai penyelundupannya.

Namun, perintah kaisar tidak membuahkan hasil signifikan. Jumlah pecandu terus meningkat, demikian juga candu yang diseludupkan terus bertambah menjadi 900 ton per tahun pada 1820-an.

Kaisar belum menyerah. Ia kemudian memberikan kewenangan penuh kepada seorang komisioner bernama Lin Tse Hu atau Lin Zexu untuk membasmi penyeludupan candu. Dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, Lin Tse Hu memaksa Inggris menyerahkan candu sekitar 20.000 peti untuk dibuang ke laut.

Tindakan ini malah menjadi bumerang, karena hubungan China dengan Inggris berkembang tegang.  Untuk mengakhiri ketegangan, kaisar memecat Lin Tse Hu, digantikan oleh Ch’i shan. Misinya, tidak lagi mengancam, tapi melakukan perundingan dengan Inggris guna menghentikan penyeludupan narkoba.

Naas bagi China, Inggris bersedia mengakhiri ketegangan dengan syarat, yakni apabila China dapat memenuhi semua tuntutan Inggris. Tuntutan itu adalah, menyerahkan Hongkong kepada Inggris, menjadikan Kanton menjadi pelabuhan damai, mengganti kerugian sebesar 6 juta dolar.

Persyaratan itu ditolak oleh kaisar karena terlalu berat. Perang tak dapat dicegah. Namun kapal perang China kalah canggih dibanding kapal perang Inggris. China akhirnya mengibarkan bendera putih menyerah dan memenuhi tuntutan Inggris termasuk menyerahkan Hongkong.

Sejak Presiden Jokowi, China menjadi negara yang sangat populer di Indonesia. Antara lain ada yang disebut dengan poros Jakarta – Beijing. Kemudian, China disebut sebagai mitra strategis Indonesia. China juga disebut-sebut akan menggelontorkan dana dalam bentuk proyek, penyertaan modal, dan lain sebagainya untuik Indonesia. Jokowi juga pernah menyebut akan menjadikan mata uang china, Yuan sebagai rujukan rupiah menggantikan dollar AS.

Namun pada saat bersamaan narkoba yang membanjiri Indonesia juga disebut-sebut berasal dari China. Kapal yang membawa 1,6 ton sabu juga dari China, termasuk empat nahkoda dan anak buah kapal yang merupakan warga negara China.

Posisi pembangunan China saat ini mirip dengan posisi Inggris saat membanjiri China dengan narkoba yang berlanjut perang candu. Pembangunan Inggris ketika itu menggeliat menyusul revolusi industri yang memaksa Inggris tidak saja harus mencari pasar tetapi juga mencari bahan mentah. Sementara China saat ini gigih memperjuangkan apa yang disebut dengan One Belt One Road (OBOR) yang diluncurkan tahun 2013, sebagai strategi geopolitik China dengan pemanfaatan jalur transportasi dunia sebagai jalur perdagangan yang tersebar di kawasan Eurasia untuk meningkatkan kesejahteraan dan perwujudan modernisasi China di tahun 2020.

Untuk menghemat devisa dan memaksa China sebagai pasar, sumber bahan mentah dan kemudian merampas Hongkong, Inggris melakukan cara busuk dengan menyeludupkan narkoba ke China secara besar-besaran.

Kita tidak berharap China sedang menduplikasi dan menjalankan cara busuk Inggris membanjiri Indonesia dengan narkoba untuk selanjutnya mengendalikan perekonomian dan kedaulatan Indonesia.

Dalam perspektif itu pula perlunya menjawab secara cepat apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan membanjirnya narkoba dari China ke Indonesia saat ini. []

5 KOMENTAR

  1. Seharusnya, darurat Narkoba dan Korupsi bukan hanya sumber berita dan Retorika belaka…tapi Segeralah pihak yg berkompeten/eksekutif,legislatif dan yudikatif serta pakar hukum, utk segera menerbitkan Undang Undang Darurat, abaikan HAM, Karena Narkoba dan Korupsi, Mudharatnya lebih besar dari pada Manfaatnya, membunuh dan menyengsarakan masyarakat…kalau tidak UU Darurat…paling tidak PERPU, kenapa Tidak…? Pilih salah satu…Save Indonesia…!

    • Betuul sodara Ku why…. Why …. Apa mau tunggu setelah para pemuda pd sakou di pinggir2 jln baru bilang menyesal sdh terlambat….

  2. Para bandar dan pengedar sebaiknya hukuman mati, jgn dilihat dari jumlah barangnya. Hukuman bagi pemakai ditiadakan Rehabilitasi dan hukuman seumur hidup atau 40 tahun kurungan. Alasan: Semua sipemakai Sekarang Narkoba atau Narkotika sudah tau bahwa barang tersebut dilarang oleh Agama dan Negara. Anggaran Rehabilitasi lebih baik dikasihkan/ditambahkan kepada Anggaran Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, anak telantar, orang miskin, Pendidikan, Kesehatan, Pelatihan keterampilan untuk wirausaha dan bidang industri. Terimakasih..!

  3. Mungkin sama pola pikir sy yg hanya tamatan.SMA .. Dgn para professor tp knp ga ada tindakan….. Tegas lagi2 cina…. Setelah itu hilang britanya….jgn sampai menyesal di kemudian hari…

  4. Innalillahi Wainnalillahi Rojiun , semoga Allah melindungi Bangsa ini dari kezholiman bangsa2 luar yg ingin menghancurkan NKRI

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here