Cina Ingin Ambil Untung dari Kode Etik Laut Cina Selatan

0
60
Para Menlu ASEAN saling berpegangan tangan berfoto bersama saat pembukaan pertemuan ASEAN Regional Forum ke-50 di Manila, Sabtu (5/8). ANTARA FOTO/REUTERS

Nusantara.news – ASEAN dan Cina sepakati kerangka kode etik Laut Cina Selatan pada Minggu (6/8) di sebuah forum ASEAN di Manila Filipina. Ada yang mengatakan ini kemajuan bagi ASEAN untuk menekan ekspansi Cina di kawasan sengketa tersebut. Tapi sebagian justru menganggap  sekadar strategi Cina belaka untuk menunda-nunda waktu (buying time) seraya mengkonsolidasikan kekuatan militer maritimnya di Laut Cina Selatan.

Apa sebenarnya isi kerangka kode etik itu?

Para menteri luar negeri dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara berkumpul di Manila untuk menghadiri pertemuan para pemimpin ASEAN yang ke-50.

Selain merayakan setengah abad keberadaan ASEAN, forum ini juga sekaligus mempertemukan diplomat papan atas dari non-anggota ASEAN seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, India, Rusia, Australia, Selandia Baru dan para peserta di forum seperti Asean Plus Three, KTT Asia Timur dan Forum Regional ASEAN.

Kementerian luar negeri Filipina sebagaimana dilansir South China Morning Post mengklaim, para menteri luar negeri ASEAN itu bersama Cina telah secara resmi akan menyetujui sebuah dokumen yang disebut dengan “Kerangka kode etik di Laut Cina Selatan,” dalam pertemuan hari Minggu itu.

Kode etik adalah seperangkat aturan yang menjelaskan soal norma, peraturan, dan tanggung jawab bagi individu, kelompok atau sebuah organisasi.

ASEAN dan Cina telah sepakat untuk membuat kode etik di Laut Cina Selatan pada pertemuan puncak ASEAN tahun 2002, di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah perairan yang disengketakan tersebut. Wilayah dimaksud mencakup salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia yang kaya akan sumber daya mineral dan kelautan.

Namun sejak itu, karena terjadi perbedaan soal konsep dan pandangan antara ASEAN dan Cina, kode etik pun tak kunjung disepakati.

Beijing menginkan kode etik sebagai instrumen yang tidak mengikat, yang hanya dapat digunakan untuk memperbaiki kepercayaan regional, dan bukannya menyelesaikan klaim yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Sementara negara-negara ASEAN punya pendapat sebaliknya.

Rancangan kerangka kode etik tersebut sebetulnya telah dibuat dan difinalkan pada pertemuan pejabat senior ASEAN dan Cina bulan Mei lalu di provinsi Guizhou, Cina barat daya. Namun sejak saat dinyatakan final, kerangka isinya belum pernah dipublikasikan. Cina beralasan hal ini agar tidak memndapat gangguan dari pihak luar. Cina tidak menyebut pihak luar itu siapa, tapi diduga yang dimaksud adalah Amerika Serikat.

Pada bulan Mei lalu, Menteri Luar Negeri Singapura Chee Wee Kiong mengatakan, draf tersebut merupakan “momentum positif”. Dia berharap dapat membuat kemajuan berarti menuju sebuah kode etik yang substantif.

Namun sayangnya, sebuah draf yang sempat bocor ke media, justru menggambarkan kerangka kode etik itu lebih merupakan seperangkat aturan yang menguntungkan Cina belaka, tepatnya sebatas pada kerja sama maritim di Laut Cina Selatan, bukan sebagai instrumen untuk menyelesaikan perselisihan teritorial di kawasan tersebut.

Pengamat dan sejumlah diplomat meyakini bahwa draf kode etik itu lebih bersifat simbolis ketimbang substantif untuk menyelesaikan masalah di Laut Cina Selatan.

“Banyak prinsip, seperti perselisihan penyelesaian damai, telah disetujui oleh berbagai pihak bahkan tanpa kerangka kerja,” kata Zhang Mingliang dari Universitas Jinan.

Sejarah

Konsep kode etik pertama kali diangkat tahun 1990-an namun baru pada tahun 2002 dalam pertemuan para Menlu negara-negara ASEAN dan Cina di Phnom Penh, Kamboja, kode etik dimandatkan.

Sejak saat itu, hanya sedikit saja kemajuan yang dibuat, sementara ketegangan semakin meningkat di kawasan ini, laporan perselisihan tentang perikanan di kawasan tersebut juga meningkat.

Baru pada tahun 2013 disepakati memulai kembali konsultasi formal soal kode etik tersebut. Butuh waktu hampir empat tahun bagi para pejabat senior dari Cina dan negara-negara ASEAN untuk menyetujui sebuah kerangka kerja kode etik, walaupun isi kerangka itu belum pernah secara resmi dirilis ke publik.

Sebagai tuan rumah KTT ASEAN tahun ini, sekaligus pihak yang berselisih teritorial di Laut Cina Selatan, Filipina mendorong untuk memulai diskusi kembali tentang kode etik, segera setelah kerangkanya disetujui secara resmi pada hari Minggu (6/8) lalu. Tapi sebetulnya, banyak yang menganggap prospek tentang kode etik itu bisa disepakati tetap saja masih buram.

Bagi negara-negara ASEAN, kesepakatan akan kode etik justru akan mengarahkan mereka pada satu satu sudut pandang tertentu tentang Laut Cina Selatan. Sementara, seperti diketahui Beijing begitu ngotot mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Laut Cina Selatan. Menyepakati kode etik dengan konsep yang ada, bisa saja diartikan dengan “menyerahkan” kedaulatan wilayah Laut Cina Selatan kepada Cina.

Mampukah Filipina, sebagai “mediator” ASEAN dan Cina mendorong tercapainya kesepakatan kode etik?

Sementara itu, ketegangan baru di kawasan ini naga-naganya kembali akan memanas. Vietnam, yang juga anggota ASEAN, sejak Juni lalu malah mengebor minyak di perairan yang disengketakan dan diklaim oleh China sebagai wilayahnya. Sementara Cina juga telah membangun sebuah bioskop di Pulau Woody di Paracels, pulau yang diklaim sebagai wilayahnya oleh Taiwan dan Vietnam. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here