Cina Inginkan Ekspansi Tanpa Gaduh

0
288
Pemandangan pembangunan Kunming Rail-way di Kunming, Provinsi Yunnan, Cina. Foto: Xinhua

Nusantara.news – Gejolak di sejumlah wilayah pada saat rencana investasi besar-besaran Cina rupanya menjadi perhatian pemerintah Cina. Mereka tidak mau ekspansinya ke sejumlah negara terganggu karena kegaduhan yang muncul akibat resistensi penduduk lokal. Investasi kereta cepat Jakarta-Bandung  yang pernah tertunda selama setahun, karena penolakan masyarakat, cukup menjadi pelajaran bagi Cina untuk melancarkan ekspansi tanpa kegaduhan.

Strategi ini mulai terlihat dari dalam negeri Cina sendiri. Di Kunming misalnya, ibu kota provinsi Yunnan, yang merupakan tempat terpenting dalam upaya diplomasi ekonomi Cina, karena merupakan ujung dari jalur pipa minyak dan gas dari Teluk Benggala, Myanmar dan juga sebagai titik awal jaringan kereta api yang rencananya akan dibangun melalui Indo-China sampai ke Singapura.

Sebagaimana dilaporkan South China Morning Post, di kota ini sekarang pemerintah Cina mengaburkan peta online dari lokasi kilang migas penting yang tengah dibangun itu, sehingga tidak mudah bagi orang baru untuk mencapainya. Pemerintah juga mewanti-wanti media agar tidak lagi menggunakan istilah ‘Trans-Asia Railway’ untuk mengaitkan dengan rencana proyek rel kereta lintas Asia dari Kunming-Vietnam-Kamboja-Laos-Thailand dan Malaysia sebelum berakhir di Singapura. Jaringan kereta api yang digadang-gadang sebagai bagian penting rencana Beijing untuk konektivitas regional yang lebih besar dan mengubah Kunming menjadi pusat transportasi.

Di Kunming, dimana telah dibangun kilang minyak dan gas baru senilai 29,2 miliar yuan atau USD 4,27 miliar yang berada di ujung pipa sepanjang 2.500 km dari Myanmar, pembicaraan mengenai rail-way atau jaringan kereta api seolah menjadi tabu.

Sopir taksi di Kunming, sebagaimana dilaporkan SCMP mengeluh bahwa aplikasi peta online-nya tidak dapat menunjukkan lokasi kilang yang di Cina sendiri merupakan proyek kontroversial dan perah didemo besar-besaran oleh warga pada tahun 2013.

“Terakhir kali, saya tersesat ke jalan-jalan buntu saat mencoba mencari proyek (kilang) ini,” kata sopir taksi Ge Changshui.

“Sangat mudah untuk melihat cerobong asap yang menjulang tinggi di udara dari tempat yang sangat jauh. Tapi untuk mendekatinya pertama kali pasti akan tersesat,” kata dia.

Ge juga mengatakan, tidak ada rambu jalan yang mengarah ke kilang tersebut dan bahkan tidak ada tanda apa pun di pintu masuknya.

Selain itu, menurut Jay Chen, reporter sebuah surat kabar di Kunming, di kota ini dari mulai pegawai negeri, pelajar, sopir taksi dan reporter media pemerintah telah diberitahu oleh kantor masing-masing untuk tidak membicarakan proyek kilang tersebut di depan umum.

Kantor berita pusat seperti Xinhua memang bisa memuat informasi tentang proyek tersebut, tapi tidak ada media lain yang berani memuat berita tentang itu secara independen, karena meraka tahu hal itu dilarang.

Kenapa Cina memberlakukan kerahasiaan dua proyek besar di Kunming sedemikian rupa?

Pasalnya, kedua proyek terkait dengan skema pengembangan perdagangan ambisius pemerintah Cina “Belt and Road”. Proyek ini telah memicu protes tidak saja di Yunnan, Cina, tapi juga di negara-negara tetangga saat Cina menyampaikan janji tentang perdamaian dan kemakmuran lewat proyek ambisius tersebut.

“Belt and Road Initiative” yang pada intinya ingin menghidupkan kembali jalur sutra baru diresmikan oleh Presiden Cina Xi Jinping pada bulan September 2013, bertujuan menghubungkan Cina dengan puluhan negara di Asia, Afrika dan sekitarnya melalui jaringan koridor darat dan rute laut yang akan berekses pada pembangunan infrastruktur, keuangan dan hubungan perdagangan.

Dalam rangka itu, China National Petroleum Corporation (CNPC) misalnya sudah membuat kilang baru di Anning, pinggiran barat Kunming. Kilang yang sudah mulai operasi percobaan bulan ini diperkirakan mampu memproses 13 juta ton minyak mentah per tahun. Kilang berada di ujung jalur pipa yang melintasi Myanmar, mengiris jarak tempuh 1.200 km dari Timur Tengah dan Afrika serta menghindari pengiriman kapal tanker lewat Selat Malaka.

Selain itu, pipa gas paralel di jalur tersebut juga telah mengirimkan 13,5 miliar meter kubik gas alam ke Cina sejak tahun 2013, sebagaimana dilaporkan Xinhua. Kedua jaringan pipa tersebut bisa membawa 22 juta metrik ton minyak mentah dan 12 miliar meter kubik gas alam ke Cina setiap tahunnya.

Sebagai gantinya, Myanmar akan menerima USD 13,81 juta per tahun dengan royalti dan biaya transit minyak sebesar USD 1 per ton. Sebagai bagian dari perjanjian 30 tahun itu juga, Myanmar akan mendapatkan 2 juta ton minyak mentah dan gas alam hingga 2,4 miliar meter kubik per tahun.

Namun konflik di Myanmar utara yang meletus akhir tahun 2016 lalu menimbulkan risiko yang serius pada jaringan pipa tersebut. Peng Nian, spesialis studi internasional di Hong Kong Baptist University mengatakan, jika konflik terus meningkat arus minyak dan gas melalui jalur pipa tersebut bisa dihentikan.

Trans-Asian Railway

Topik lain yang tabu dibicarakan di Kunming adalah “Trans-Asian Railway”. Departemen propaganda Cina memerintahkan media lokal untuk berhenti menggunakan istilah tersebut.

“Istilah tersebut terdengar sangat agresif bagi negara lain,” kata pejabat departemen terkait, dan menambahkan bahwa kesan itu bisa membuat negara-negara tetangga menjadi takut ketimbang menerima program ekonomi Cina. Jaringan kereta api single-gauge yang diusulkan dimulai di Kunming lalu ke Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand dan Malaysia sebelum berakhir di Singapura.

Cina menilai sebagian besar negara yang terlibat itu telah memiliki sistem perkeretaapian namun beroperasi pada jalur dengan standar masing-masing, yang berarti barang harus dibongkar dan dipindahkan ke kereta lain untuk melanjutkan perjalanan. Dua tahun yang lalu, wakil kepala insinyur China Railway Tunnel Group, Wang Mengshu mengatakan, sistem perkeretaapian yang ada itu akan diubah mengadopsi teknologi Cina dengan standar Cina.

Tiga belas jalur kereta api yang akan membentang sejauh lebih dari 2.300 km itu kini sedang dibangun di Yunnan tahun ini dengan biaya lebih dari 244 miliar yuan, namun agak tersendat pada jalur-jalur di Asia Tenggara karena penolakan masyarakat lokal.

Pada 11 Juli lalu, Thailand menyetujui USD 5,2 miliar dolar untuk membangun jalur rel pertama kereta api berkecepatan tinggi yang telah lama tertunda, yang akan menjadi bagian dari Trans-Asia Railway. Proyek ini telah mengalami bermacam perselisihan dari mulai biaya, pembagian investasi dan hak pengembangannya.

Pada Juni lalu, para teknisi Thailand yang menuntut transfer teknologi dari Cina sebagai dari proyek kereta api Thailand-Cina yang menghubungkan Bangkok-Nakhon Ratchasima sejauh 250 km. Hal itu sempat meningkatkan ketidakpastian tentang proyek tersebut, meski akhirnya pemerintah Thailand berjanji mengatasi masalah tersebut.

Proyek perkeretaapian China Railway Group di Laos juga tertunda karena masalah dana, pembebasan  lahan dan relokasi pemukiman.

Kemudian, pembangunan jalur kereta cepat di Indonesia, yang menghubungkan Jakarta-Bandung juga  tertunda selama satu tahun karena penentangan masyarakat terhadap rute tersebut. Namun demikian, China Railway dan mitra di Indonesia kemudian mendapatkan izin untuk memulai pembangunan jalur tersebut pada bulan Maret lalu.

Lee Chih-horng, seorang peneliti di Longus Institute for Development and Strategy di Singapura, mengatakan bahwa pemerintah Cina di negaranya dapat dengan mudah menghalangi protes dan kekhawatiran publik tentang proyek infrastruktur.

“Tapi itu tidak bisa dilakukan dalam proyek lintas batas negara, karena bukan lagi mengenai strategi nasional Cina atau kinerja politik pejabat Cina, tapi sudah berhadapan dengan berbagai kepentingan dan keterlibatan orang-orang di luar negara Cina,” kata dia.

Lee juga mengatakan, penundaan sejumlah proyek lintas batas negara merupakan peringatan bagi pemerintah Cina tentang adanya potensi masalah dari proyek-proyek ambisius tersebut. Di Afrika, Angola, Pakistan, Sri Lanka, maupun Indonesia masyarakat sudah merasakan dampak ekspansi Cina demi ambisi Belt and Road lewat pembangunan infrastruktur baik darat maupun laut (pelabuhan). Cina tentu, dengan berbagai cara, menginginkan ekspansi ke negara-negara “koloni”-nya dengan cara yang smooth, halus, tanpa kegaduhan. Sebab itu, negara-negara target, termasuk Indonesia, tidak boleh lengah dan harus tetap terjaga. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here