Jelang Pertemuan Donal Trump - Xi Jinping

Cina Pinta AS Patuhi Kesepakatan Internasional

0
60

Nusantara.news, Beijing – Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tak henti-hentinya “menekan” Cina agar mau menyesuaikan diri dengan keinginan AS dalam kerja sama, khususnya  perdagangan. Setelah bulan lalu, AS menolak sistem pasar bebas dan lebih mendorong proteksionisme di Forum G20, Jumat (31/3) lalu, Trump memerintahkan para pembantunya untuk mengkaji perjanjian perdagangan yang dianggap merugikan AS.

Cina menjadi “tembakan” utama karena mengalami defisit perdagangan terbesar dengan AS. Bahkan jelang beberapa hari sebelum pertemuan penting Trump dan Xi Jinping, Presiden AS itu memberi sinyal akan menegosisikan kerja sama dagang dengan Cina dengan isu nuklir Korea Utara. Trump mengatakan, AS akan memberi “insentif” untuk Cina dalam dagang, tapi memintanya menghentikan program nuklir Korut.

Selain kepada negara mitra dagang, Pemerintah AS juga mengkaji perusahaan-perusahaan yang mengekspor barangnya ke AS.

Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan, perusahaan asing yang sengaja menjual barangnya dengan harga lebih murah ke AS akan dikenai hukuman ‘anti-dumping’.

Sikap diskriminasi Pemerintah AS kepada Cina muncul baru-baru ini dalam proses akuisisi MoneyGram International Inc. oleh Ant Financial yang merupakan anak usaha Alibaba Group Holding Ltd, yang telah mengajukan penawaran akuisisi terhadap MoneyGram pada Januari lalu, senilai USD 800 juta. Namun dua pejabat DPR AS yakni Kevin Yoder dan Eddie Bernice menganggap aksi korporasi itu rawan disusupi oleh aksi pencurian data penduduk AS oleh pemerintah Cina.

Pemerintah Cina telah secara tegas meminta agar AS agar mematuhi segala bentuk kesepakatan dan aturan internasional yang berlaku selama ini, terutama di sektor ekonomi. Dengan kata lain, Cina ingin mengatakan agar AS “jangan seenaknya sendiri”.

Gubernur Bank Sentral Cina (PBOC) Zhou Xiaouchuan berharap agar negara anggota G-20 segera menemukan konsesus untuk menyikapi isu globalisasi yang sedang menjadi topik global. Dia ingin seluruh negara anggota menyatakan dukungan terhadap globalisasi dan menolak seluruh bentuk proteksionisme.

Menegaskan hal tersebut, Cina menggelar sebuah forum bernama BFA  (Forum Boao for Asia) pada 23-26 Maret lalu. Forum tersebut untuk memperingatkan bahwa hambatan globalisasi akan membalikkan pertumbuhan di seluruh dunia, dan memperlebar kesenjangan kekayaan. Meskipun pada kenyataannya globalisasi juga telah memperlebar kesenjangan.

Berlatar belakang meningkatnya proteksionisme di seluruh dunia dan ancaman terhadap globalisasi, khususnya di Barat, pejabat pemerintah tingkat tinggi dan eksekutif bisnis berkumpul  dalam BFA,  konferensi yang digelar tahunan di provinsi Hainan Cina Selatan.

Diskusi forum tersebut menyoroti pentingnya negara-negara Asia untuk mendukung integrasi ekonomi lebih lanjut dan memainkan peran lebih besar dalam menjaga perdagangan bebas secara global.

Konferensi di Boao, Cina, kota di mana BFA berkantor pusat, menjadi platform untuk mempromosikan globalisasi sebagai solusi untuk tantangan ekonomi masa kini.

Dalam suratnya kepada forum itu, Presiden Xi Jinping meminta agar peserta forum menyatukan kebijaksanaan mereka untuk memecahkan masalah utama yang dihadapi dunia dan ekonomi regional serta untuk mendorong proses globalisasi yang lebih dinamis, inklusif dan berkelanjutan.

Presiden memuji peran forum ini dalam membangun konsensus Asia, mempromosikan kerja sama Asia dan meningkatkan pengaruh Asia sejak berdirinya 16 tahun yang lalu.

“Globalisasi bukanlah sebuah konsep abstrak. One Belt One Road, OBOR yang diusulkan oleh Presiden Xi Jinping tiga tahun lalu, adalah solusi Cina untuk globalisasi, yang berusaha membangun sebuah takdir yang sama bagi manusia melalui konsultasi, konstruksi dan berbagi,” kata Sekjen BFA, Zhou Wenzhong.

Hans-Paul Burkner, ketua The Boston Consulting Group, mengatakan dalam konferensi bahwa dengan ketegangan dan langkah-langkah proteksionis yang menguat, negara-negara perlu terus membuka dan mendorong pertukaran barang yang adil.”

Salah satu pembahasan pada pertemuan kedua pemimpin negara ekonomi terbesar dunia, Trump dan Jinping, yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan adalah soal ‘keadilan’ dalam perdagangan. Mampukan dua pemimpin dunia yang sama-sama memiliki karakter “keras” ini menghasilkan kesepakatan yang ‘win-win’ atau justru berakhir tanpa solusi dan menambah ketegangan baru? Kita tunggu. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here