Ciri Pemerintah Tak Inovatif Adalah Rajin Berutang

1
123
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dituntut kreativitasnya untuk mengatasi defisit APBN dan pembiayaan APBN tak hanya lewat utang.

Nusantara.news, Jakarta – Persoalan utang Pemerintah belakangan semakin menjadi sorotan, bahkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah sangat identik dengan utang. Sebagian masyarakat menyebutnya Ibu Utang Indonesia.

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli sejak awal mengkritik kepemimpinan Kementerian Keuangan di bawah kendali Sri Mulyani. Sebab yang ada di kepala Sri adalah utang, utang dan utang. Nyaris tak ada inovasi mengatasi pembiayaan APBN kecuali didominasi dengan utang.

Tengok saja pembiayaan terbesar dalam APBN 2017 ada pada pembayaran cicilan, pokok dan bunga utang, yakni mencapai Rp486 triliun. Melampaui anggaran pendidikan Rp416,1 triliun, infratruktur Rp387,7 triliun, perlindungan sosial Rp157,7 triliun, DAK fisik dan dana desa Rp118,3 triliun, dan kesehatan Rp104,1 triliun.

Ironinya, ketika Menkeu Sri mengkritik kebiasaan Dirjen Pajak lama yang melakukan ijon pajak, ternyata ia sendiri melakukan ijon utang sebesar US$4 miliar atau setara Rp54 triliun, belum lagi kabarnya juga melakukan ijon Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Karena Rizal menyarankan sebagai menteri, Sri ke depan bisa mengurangi utang pemerintah dengan cara yang lebih kreatif. Rizal juga berharap Menteri Keuangan bisa menyelamatkan anggaran dengan cara inovatif, bukan dari penambahan jumlah utang.

Can we reduce debt by innovative means? Is there other financing options beyond increasing govt debt? Kreatif dong, Innovatif lah,” tegas Rizal beberapa waktu lalu.

Pernyataan dia mencontohkan postur (APBN-Perubahan) 2017 yang mana ditargetkan penerimaan perpajakan sebesarRp 1.732,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.133,3 triliun yang artinya ada selisih Rp397,2 triliun. Selisih tersebut tentu yang dibiayai oleh utang.

Menkeu Sri mengatakan Indonesia menganut anggaran berimbang, sehingga selisih minus APBN dikafer dengan utang, atau memangkas pos anggaran lain. Artinya penggunaan utang memang tak terelakkan.

“Jadi kalau ingin APBN tanpa utang, maka belanja negara harus saya potong sebanyak Rp397,2 triliun, itu kan berarti balance?,” kata Sri beberapa waktu lalu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kemudian menanyakan jika anggaran yang hampir mendekati Rp400 triliun tersebut dipotong, maka pos belanja apa dulu yang kiranya akan dipotong pada pertama kalinya.

Dia pun membuat polling dan menanyakan pada audience. Sri memberikan pilihan pemerintah akan memotong anggaran gaji pegawai negeri sipil (PNS), alokasi anggaran untuk pendidikan, alokasi anggaran untuk kesehatan, alokasi anggaran bantuan sosial atau pemerintah akan melakukan utang.

“Gaji kan enggak mungkin saya potong, kalau yang enggak bisa dipotong seperti gaji TNI, Polri, guru, menurut Anda perlu saya potong enggak?,” tanya dia.

Kemudian Menkeu pun memberikan pilihan selanjutnya untuk memangkas anggaran infrastruktur yang saat ini memang sedang jadi fokus pemerintah.

“Infrastruktur saya potong MRT, LRT kita berhentikan ya? Mangkrak, Anda macet terus kan enggak apa-apa ya? Pokoknya kan enggak utang yang penting,” tukas Sri.

Utang memprihatinkan

Kapasitas likuiditas APBN-P 2017 diakui sangat mepet, sehingga untuk pembiayaan Januari 2018, Kementerian Keuangan harus menerbitkan utang baru sebesar US$4 miliar. Utang itu diterbitkan dalam tiga seri global bond yang diterbitkan pada November 2017, berjangka masing-masing 5, 10, dan 30 tahun, setara Rp54 triliun.

Sampai November 2017,  utang Indonesia sudah mencapai US$291,2 miliar atau setara Rp3.952 triliun, mendekati angka Rp4.000 triliun. Itu bukan lah jumlah yang membuat setiap orang di Indonesia harus menanggung utang senilai sedikitnya Rp15,5 juta per jiwa.

Kekhawatiran yang bukan tanpa alasan, karena utang baru dipakai untuk membayar hutang lama atau dalam bahasa teknis, APBN mengalami defisit keseimbangan primer. Utang bukan sepenuhnya dipakai untuk pembangunan.

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati menyebut utang yang banyak untuk membangun proyek infrastruktur telah menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia.

Apalagi kemudian utang-utang tersebut dikantongi oleh investor asing individu bukan utang dari negara bilateral atau multilateral. Kondisi justru lebih membahayakan bagi perekonomian Indonesia ke depannya.

“Hal itu menjadi persoalan besar bagi pemerintah. Bukan dipegang oleh bilateral atau multilatetal. Tetapi lebih banyak dari SBN (Surat Berharga Negara), sehingga akan lebih banyak tergantung pada psikologis pasar. Itu jauh lebih bahaya,” kata Enny beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kalau utang dari bilateral maupun multilateral, itu dilakukan negosiasi ulang terhadap utang-utang itu, baik itu melalui debt swap rescheduling atau lain-lainnya.

“Artinya kita bisa melakukan dalam skema antisipasi dari segi risiko utang itu. Tapi selama ini kan ketika pemerintah mengeluarkan bond 40% yang beli juga asing. Ini yang tak mudah dikontrol karena dipegang asing. Jadi risiko fiskal ini akhirnya tidak termitigasi secara penuh oleh pemerintah,” papar dia.

Di saat bersamaan, kata dia, jika dilihat dari defisit keseimbangan primer itu ternyata beban bunga dan cicilan ini sudah cukup besar. Sehingga karena penerimaan pajak juga terus menurun maka konsekusninya untuk memenuhi bunga dan cicilan, maka sebagiannya itu harus mengambil dari utang yang baru lagi.

“Masalahnya lagi debt to service ratio (DSR) juga rendah. Yaitu rasio utang terhadap pendapata, sehingga hal ini membuat utang yang ada semakin membahayakan,” cetus dia.

Menkeu menangkis

Di DPR Menkeu Sri juga sempat bicara blakblakan soal utang  negara saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Padahal beberapa anggota DPR menyarankan agar rapat digelar secara tertutup lantaran isu utang dinilai sangat sensitif.

Sri mengakui utang RI memang meningkat sejak 2015, 2016, dan 2017. Namun hal itu tidak terlepas dari kegunaan dan penggunaan fiskal di APBN. Tiga belanja negara yang langsung berpengaruh ke perekonomian dinaikan yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa, dan infrastruktur.

Selain itu anggaran perlindungan sosial masyarakat juga dinaikan dari Rp75 triliun pada 2014 jadi Rp215 triliun pada 2017. Begitupun dengan anggaran pendidikan naik dari sekitar Rp300 triliun jadi Rp447 triliun pada 2017.

Menurut Sri, kenaikan anggaran untuk masyarakat itu dibiayai oleh APBN yang sebagian dananya berasal dari utang. Ia menangkis anggapan bahwa utang yang ditarik pemerintah menguap entah ke mana.

Sejak 2015 tutur Sri Mulyani, selain membangun jalan, bandara, pelabuhan, jutaan masyarakat bisa menikmati kehadiran negara lewat beberapa program. Misalnya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang meningkat jadi 91 juta orang, imunisasi anak anak umur 0-11 bulan, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga program jaminan kesehatan yang naik 5 kali lipat.

Selain itu, ada juga program bidik misi untuk 450.000 siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk puluhan ribu siswa, hingga ribuan sekolah yang dibiayai lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Ibu bapak sekalian, ini untuk menjawab yang selama ini hoax menunjukan bahwa seolah-olah pemerintah tidak tahu ke mana utang itu pergi. Saya ingin sampaikan di sini, kami tahu. Ini adalah buktinya,” kata Sri Mulyani.

Dalam hitungan Nusantara.News, total utang luar negeri Indonesia sampai November 2017 tercatat US$343,13 miliar atau setara Rp4.636 triliun. Di luar itu ada utang pemerintah untuk BUMN kepada China sebesar Rp73,5 triliun dengan rincian, Mandiri Rp13,5 triliun, BNI Rp13,5 triliun, BRI Rp13,5 triliun dan BTN Rp10 triliun, Garuda Rp23 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memiliki utang kepada kreditor dalam negeri berupa Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.088 triliun serta utang dari dana haji sebesar Rp37 triliun.

Yang menarik, kabarnya pemerintah akan menerima utang dari China mencapai US$50 miliar sejak 2015 atau ekuivalen dengan Rp675 triliun. Namun utang itu seret turunnya sehingga membuat pembiayaan APBN tak sesuai dengan rencana.

Makin berat

Beban utang Indonesia tahun ini diperkirakan akan bertambah berat. Kenaikan beban terjadi sebagai akibat kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS). Di sisi lain kinerja ekspor masih belum cukup baik. Kondisi ini berdampak pada naiknya rasio utang terhadap pendapatan atau debt to service ratio (DSR).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memprihatinkan persoalan beban utang Indonesia yang semakin berat pada 2018. Menurutnya pembayaran bunga dan cicilan pokok ULN akan cenderung naik di tahun 2018. Hal itu dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan sebesar 1% atau empat kali kenaikan sepanjang tahun ini.

“Beban ULN yang dihitung melalui DSR diproyeksi terus meningkat hingga 35%-38% di tahun 2018,” kata Bhima belum lama ini.

Kenaikan beban pembayaran ULN yang tergambar dari DSR juga karena belum optimalnya pembiayaan domestik, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap ULN terus membesar. Di sisi lain ekspor Indonesia masih sangat tergantung pada komoditas.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, DSR tier-1 (pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek yang digunakan di tingkat internasional) pada 2015 sebesar 30,57%. Angka itu naik pada 2016 menjadi 35,35%. Lalu di kuartal III-2017 turun jadi 28,3%.

Sementara DSR tier-2 (pembayaran pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan utang dagang kepada non-afiliasi) di 2015 tercatat 62,95%, 2016 turun ke 61,56%, dan kuartal III- 2017 sebesar 53,53%.

Jumlah utang RI pun kian meningkat setiap tahun. Berdasarkan data BI, total ULN Indonesia per Oktober 2017 mencapai US$ 341,52 miliar. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding posisi akhir 2016 sebesar US$ 319,82 miliar

Angka DSR tahun depan diperkirakan bakal lebih tinggi seiring dengan kinerja ekspor 2018 yang tak akan setinggi 2017. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memproyeksi, harga komoditas andalan ekspor Indonesia di 2018 hanya tumbuh 0,5%, setelah tumbuh 22% di 2017. “DSR terus menunjukkan kondisi naik. Kalau utangnya bisa dilakukan dengan baik dan ekspor bisa lebih baik, maka DSR akan lebih baik,” demikian Gubernur BI.

Itu sebabnya ada kesan yang sangat kuat Pemerintah Jokowi dengan arrangement Menkeu Sri Mulyani akan memperbesar porsi utang ke Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund—IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Itu sebabnya annual meeting IMF-WB menurut rencana akan digelar di Bali pada Oktober 2018.

Sehingga Rizal Ramli kembali menyindir, “Apakah pemerintah bekerja untuk kreditor atau untuk rakyat?”

Melihat rajinnya pemerintah membuat utang dalam menanggulangi defisit APBN, menunjukkan betapa keringnya kreativitas pemerintah, khususnya di Kementerian Keuangan.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here