“Clean Sheet” TNI

0
134

KARENA masyarakat tengah dilanda demam turnamen sepakbola Piala Dunia, kita sengaja memakai istilah “clean sheet” pada judul di atas. Clean sheet artinya kesebelasan yang gawangnya bersih. Tak pernah sekali pun kebobolan, sehingga sang kiper terpaksa harus memungut bola dari gawangnya dengan raut muka sedih dan malu.

Dalam “turnamen” Pilkada Serentak 2018 kemarin, praktis tidak ada yang mencapai prestasi itu. Sebab ada partai politik –kalau itu diibaratkan peserta turnamen—yang menang di satu daerah, tapi kalah di daerah lain. Artinya, gawang mesin politiknya masih kebobolan juga.

Tapi predikat clean sheet ini layak disandangkan kepada TNI, walaupun TNI bukan peserta kontestasi politik apa pun. Sebab, sejak suhu politik menghangat dengan adanya pilkada di 171 daerah ini, TNI berhasil mempertahankan posisinya sebagai alat negara yang kokoh dengan netralitasnya.

Ini berbeda dengan Polri yang kerap terjerembab menjaga gawangnya agar tetap netral. Seperti ditulis Nusantara.news beberapa hari lalu, ada sejumlah yang mengindikasikan anggota Polri diduga berpihak terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada kemarin. (Baca: https://nusantara.news/tahun-kehancuran-netralitas-polri/)

Di Maluku misalnya, Bawaslu mendapat informasi bahwa Wakil Kapolda Maluku, Brigjen Pol Hasanuddin mengajak untuk memilih salah satu calon gubernur, yakni Irjen Pol (purn) Murad Ismail, mantan Kapolda Maluku. “Informasi yang kami terima, memang ada ajakan dari yang bersangkutan untuk mendukung salah satu calon,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan.

Akibatnya Brigjen Pol Hasanuddin ditarik keluar lapangan karena diduga “memasukkan bola ke gawang sendiri”. Dia dimutasi ke Mabes Polri. Di sejumlah daerah lain juga ada indikasi serupa.

Tidak demikian dengan TNI. Setidaknya, hingga sekarang belum ada keluhan atau laporan masyarakat yang mengadukan tindakan aparat TNI yang menciderai netralitasnya. Barikade pertahanannya rapat. Padahal, publik tentu maklum, banyak manuver yang dilakukan berbagai pihak untuk mendapatkan celah menembus pertahanan tersebut. Banyak upaya –entah secara terbuka atau diam-diam—untuk menarik TNI ikut bermain ke lapangan.

Mengapa? TNI memang bukan partai politik, tetapi harus diakui TNI tetap diperhitungkan sebagai kekuatan politik yang menentukan. Apalagi sejak tak lagi berhubungan langsung dengan kancah politik kekuasaan, TNI terhindar dari kontroversi politis. Itulah yang membuatnya mendapat simpati publik.

Padahal tak mudah bagi pimpinan TNI untuk memelihara posisi netral itu. Selain harus pandai-pandai menghindari ranjau-ranjau godaan politik yang adakalanya tidak terlihat, juga karena pengalaman netralitas itu baru terbangun 20 tahun terakhir.

Selama 32 tahun di masa Orde Baru, TNI (waktu itu ABRI) mempunyai Dwifungsi ABRI, yakni fungsi pertahanan-keamanan dan fungsi sosial politik, sekaligus ABRI sebagai stabilisator  dan dinamisator. Bahkan para pimpinan TNI saat ini adalah lulusan AKABRI di masa itu, ketika TNI masih dalam posisi yang serba primus interpares. Artinya, di masa mereka masih perwira muda, mereka masih merasakan TNI sebagai kekuatan politik yang amat determinan di negeri ini.

Perwira militer yang benar-benar tidak menyisakan warna masa lalu di back mind  masing-masing, mungkin baru dapat diharapkan pada saat generasi muda TNI yang masuk Akademi TNI pasca reformasi menjadi pemimpin di organisasi mereka kelak. Sebab standar dan pendekatan pendidikan yang mereka dapatkan sudah berbeda dengan yang diperoleh senior mereka yang sekarang berada di elit pimpinan TNI. Di era mereka nanti, mungkin tak terlalu sulit untuk menghindari rayuan politik kekuasaan.

Namun, bagi pimpinan TNI saat ini, diakui atau tidak, butuh komitmen moral yang sangat kuat untuk tidak terperdaya oleh syahwat politik kekuasaan itu. Dengan pengalaman selama tiga dasawarsa berpolitik praktis, TNI sangat mampu melakukan berbagai rekayasa politik. Artinya, kalau mau, dari dalam barak sekalipun mereka tetap bisa melakukan aktivitas politik yang tidak netral.

Meski begitu, toh mereka berhasil tetap tegak di tengah. Inilah yang harus diberi apresiasi.

Kondisi inilah yang seyogianya dipelihara. Bahwa TNI akan konsisten dengan ajaran Panglima Besar Sudirman, “politik tentara adalah politik negara”, sebenarnya sudah berkali-kali diikrarkan pimpinan TNI selama era reformasi.

Pembuktian ikrar itu, dalam hemat kita, bukan urusan TNI semata. Seluruh bangsa ini wajib mendorong TNI menepati ikrarnya.

Maka, persoalannya adalah bagaimana kekuatan politik sipil menyikapi tekad TNI itu. Siapkah kekuatan politik sipil benar-benar konstruktif? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan pula tingkat konsistensi TNI menepati janjinya. Sebab, jika ternyata sipil tidak mampu mengisi panggung politik praktis secara konstruktif, TNI akan gatal tangannya kembali ke politik.

Artinya, jika supremasi sipil ini ternyata destruktif terhadap integrasi bangsa, itulah pintu gerbang pertama masuknya kembali TNI ke politik. Sebab, dengan menghapus fungsi sosial politiknya, dan menyisakan fungsi pertahanan saja, pasti energi TNI mengemban fungsi ini akan berlimpah, karena konsentrasi tidak lagi terbagi. Jika sedikit saja integrasi terganggu, TNI pasti segera bereaksi.

Jadi, perlu kita ingatkan, TNI memang haram berpolitik praktis. Tetapi, bukan berarti dia harus apolitis, yang tak acuh terhadap perkembangan faktual. TNI justru harus menyikapi perkembangan faktual di bidang apa pun. Sikap TNI itu semestinya menjadi masukan bagi otoritas sipil negara sebagai bahan pertimbangan kebijakan menghadapi ancaman kedaulatan negara. Agar di ujungnya nanti, TNI tetap tunduk kebijakan politik sipil.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here