Coba Tanya Bung Karno…

0
110

BENAR, coba saja tanya Bung Karno, seandainya Sang Proklamator itu masih hidup: Apa pandangannya tentang keadaan menjelang Pemilu Presiden ini? Pasti dia akan berseru seperti yang diteriakkannya pada peringatan Kongres Pemuda 28 Oktober 1956 untuk mengubur partai politik.

Waktu itu Bung Karno berucap, “Ada penyakit yang kadang-kadang lebih hebat daripada rasa suku dan rasa daerah! Yaitu penyakit apa? Penyakit kepartaian saudara-saudara!… Tahukah saudara-saudara pemuda dan pemudi, impianku saat aku berpidato di hadapan saudara-saudara ini? Impianku, lha mbok ya pemimpin-pemimpin partai-partai ini, berjumpa satu sama lain, mengadakan musyawarah satu sama lain, dan lantas mengambil keputusan satu sama lain. Marilah sekarang ini bersama-sama kita kuburkan semua partai!”

Dua kali dia menyatakan itu. Sekali lagi dalam pidato di Kongres Persatuan Guru, 30 Oktober 1956.

Artinya, Presiden memang sudah berada di puncak kejengkelannya melihat ulah partai-partai politik yang susah sekali mencari titik temu. Persatuan yang hendak dibangun, di mata Bung Karno, terancam retak.  Padahal, “adab” politik di masa itu sangat tinggi. Para wakil mereka bertarung keras di parlemen, tapi dengan argumentasi yang sangat bermutu, visioner dan jauh sekali dari umpatan kasar. Namun pertarungan itu hanya berlangsung di ruang sidang. Di luar itu, para pemimpin politik itu bersahabat.

Tapi itu saja sudah membuat Bung Karno jengkel bukan kepalang. Sehingga baginya lebih baik mengubur partai-partai itu daripada bertengkar tiada henti.

Entah bagaimana murkanya Sukarno melihat keadaan sekarang. Mungkin akan terlompat dari mulutnya kata-kata yang jauh lebih seram dari kata “kuburkan”. Perdebatan di parlemen nyaris tak berkualitas, itu pun dalam ruang sidang yang tak terisi penuh. Elite politiknya bermulut lancang, penuh dengan pilihan kosakata yang membuat bulu roma meremang. Jika komunikasi di antara mereka menggunakan pilihan kata yang emosional, respon pun pasti bernada serupa. Pemilihan umum disikapi laksana menghadapi perang. Pemilu tidak lagi beraroma kompetisi, tapi sudah menjadi rivalitas dengan titik didih tertinggi.

Jika dulu partai menjadi alat perjuangan ideologis –karena waktu itu, partai boleh menganut sembarang ideologi – dan mempunyai kader-kader mumpuni untuk berkiprah dalam kancah politik, kini justru sebaliknya.

Lihat saja, berapa banyak kandidat yang diusung yang memang asli kader partai? Tak banyak. Sebagian besar justru “pemain lepas” yang diberikan endorsement partai dengan seremoni dangkal yang artifisial: Mengenakan seragam partai, meneriakkan yel, dan menandatangani memorandum kesepakatan yang tak jelas daya ikatnya. Selepas itu, sang kandidat akan beralih ke kantor partai yang lain dan melakukan prosesi serupa.

Lucu, dan sekaligus memilukan.

Lucu, karena menunjukkan betapa partai politik tidak memerlukan klarifikasi politis, ideologis dan platform kebijakan dalam memberikan dukungan terhadap seseorang untuk menjadi kepala daerah. Alasan dukungan amat sangat pragmatis: Elektabilitas! Padahal, para pemimpin partai politik selalu bicara tentang orientasi politik partai, ideologi partai, atau platform partai.

Memilukan lantaran partai ternyata tidak mempunyai stok kader yang cukup untuk dijadikan pemimpin daerah. Ini menunjukkan partai gagal menjalankan fungsi dirinya sebagai sarana rekrutmen calon pemimpin politik.

Tidak hanya itu, partai politik sering dituding menjadi aktor utama dalam praktek korupsi yang sedikit lagi bisa menumbangkan negara ini. Tuduhan seperti ini bukan hanya sekali dua kali. Sudah banyak partai yang diterpa tudingan semacam itu. Dalam kasus paling “fenomenal”, korupsi KTP Elektronik, tiga partai besar disebut sejumlah saksi dalam persidangan perkara itu telah menerima bagian dari uang haram tersebut. Partai itu adalah PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sejak awal era reformasi sampai sekarang, hampir semua partai politik, tokoh-tokoh dan fungsionarisnya disebut atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, wajar jika tingkat kepercayaan publik kepada partai akan mencapai titik terendah. Partai dianggap publik sebagai tempat pengembangbiakan korupsi, dan dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap parpol sebagai sarana penyaluran aspirasi menguap bagai embun pagi.

Masalahnya, seburuk apa pun rupa parpol, dia tetap dibutuhkan. Soalnya kita terlanjut meyakini partai sangat penting dalam negara demokrasi. “Political parties created democracy”, kata Elmer Eric Schattschneider, seorang ilmuwan politik yang pernah memimpin American Political Science Association. Menurut Schattschneider, partai politik harus selalu diperkuat kelembagaannya, karena tak bisa dibayangkan sebuah demokrasi modern tanpa partai politik.

Kemarahan Bung Karno untuk mengubur partai politik, untuk saat ini, mungkin sudah tidak tepat. Tetapi, relevansi kemarahannya tetap kita rasakan. Apa boleh buat, barangkali inilah jalan gelap demokrasi.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here