“Coming Soon”, Perang Besar SBY-Mega

1
420
SBY dan Megawati

Nusantara.news, Jakarta – Dalam politik, ada istilah tak ada kawan dan lawan yang abadi. Namun agaknya hal ini belum berlaku pada hubungan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Megawati Seokarnoputeri (Mega). Meski SBY sudah mengulurkan tangan untuk berkomunikasi namun Mega seperti masih bergeming, belum mau menanggapi. Padahal, Mega-SBY pernah berhubungan cukup baik di masa lalu. Melihat “konflik abadi” keduanya itu, tak heran ada yang berseloroh “lebih mudah mengecat awan ketimbang mempersatukan SBY-Mega”.

Belum pulihnya perseteruan SBY-Mega bahkan diakui sendiri SBY setelah menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto di kediamannya. Hari berikutnya, SBY mengulang secara detail hubungannya dengan Mega usai bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dalam keterangan yang disampaikan di kediamannya, SBY mengungkapkan bahwa partainya sangat berat bergabung dengan koalisi Jokowi. Ada sejumlah faktor yang menyumbat langkahnya masuk dalam koalisi. Hambatan itu tak lain hubungannya yang tak harmonis dengan Ketua Umum PDIP itu.

“Realitas hubungan Ibu Mega dengan saya belum pulih, jadi masih ada jarak, masih ada hambatan,” ungkap SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Rabu malam (25/7/2018).

Direktur Eksekutif Populi Center Usep S Ahyar menilai, curhatan SBY tentang Megawati menjadi hambatan di koalisi dianggapnya sebagai kebalikannya. Menurut dia, sebenarnya ada keinginan dari SBY untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Namun begitu, SBY lebih mementingkan egonya karena ada hambatan secara psikologis dengan Megawati sehingga ia beralih koalisi ke kubu Prabowo.

Pandangan berbeda disampaikan Direktur eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan. Dia menilai pernyataan SBY itu sebagai penegasan bahwa Demokrat lebih condong memilih kubu Prabowo Subianto. Pilihan itu diambil lantaran adanya hambatan yang sangat berarti bagi SBY dalam kubu Jokowi. Sementara di kubu Prabowo, SBY mendapatkan iklim yang baik dan mutual respect.

Sebaliknya, Megawati pun sepertinya tak ingin ada ‘matahari kembar’ di koalisinya yang swaktu-waktu bisa mengambil alih kendali terhadap Jokowi. Di luar itu, dendam politik Mega pada SBY memang masih belum reda.

Kini, di masa Presiden Jokowi, hubungan pasang surut kedua mantan presiden ini juga kerap dipicu oleh isu-isu yang berkembang di media, seperti pengakuan Mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang terkesan dibekingi pemerintah Jokowi, juga mengaitkan SBY dengan kasus yang pernah membelitnya. SBY tersulut, anehnya keributan meluas antara pihak SBY dengan pendukung Jokowi. Isu lainnya, SBY merasa dihalangi untuk bertemu Jokowi, difitnah menjadi penyokong dana Aksi Bela Islam, hingga kritiknya terhadap ketidakadilan hukum, netralitas TNI-Polri, serta masalah ekonomi di era Jokowi.

Sementara Mega sendiri pada 2017 pernah menyinggung SBY dengan menyebut rakyat menangis (sengsara) saat SBY menjadi presiden. Teranyar, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding SBY sebagai “politisi baper (bawa perasaan)” dan selalu memainkan strategi playing victim setiap kali jelang pemilihan (pilkada/pemliu). Hal itu respons atas ungkapan tersirat dari SBY yang menyalahkan Megawati sebagai penghambat koalisi Partai Demokrat dengan Jokowi.

Riwayat Perseteruan SBY-Mega

Benih-benih konflik Mega-SBY bermula pada tahun 2003, saat itu muncul isu SBY akan maju sebagai capres. Tepatnya pada akhir 2003 beredar isu Menko Polkam SBY akan maju dalam Pilpres 2004. SBY sering muncul dalam iklan di TV untuk sosialisasi pemilu. Kubu Mega mencium aroma manuver politik SBY semakin jelas.

Manuver politik terus berlanjut sampai kemudian pada 1 Maret 2004, Sesmenko Polkam Sudi Silalahi menyatakan, SBY merasa dikucilkan oleh Presiden Megawati. Kala itu SBY mulai tidak dilibatkan dalam rapat kabinet, termasuk dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kampanye Pejabat Tinggi Negara.

Perang kedua kubu pun dimulai. Taufiq Kiemas menyebut SBY ‘jenderal kok kayak anak kecil’. Hal tersebut lantaran SBY mengumbar curhatan bahwa ia dikucilkan di kabinet sehingga namanya memantik simpati publik. Sebutan dari Taufiq Kiemas ini kemudian berbuntut panjang. Pada 9 Maret 2004 SBY mengirim surat pada Megawati, isinya berkonsultasi tentang tugasnya sebagai Menko Polkam. Mega tak membalasnya.

Akhirnya pada 11 Maret 2004, SBY mengirim surat pada Megawati untuk mengundurkan diri sebagai Menko Polkam. SBY kemudian tancap gas membangun Partai Demokrat. Hingga pada 13 Maret 2004, SBY memulai berkampanye di Banyuwangi untuk Partai Demokrat.

Di Pilpres 2004, SBY berduet dengan Jusuf Kalla (JK) sementara Mega berduet dengan Hasyim Muzadi. Memasuki masa kampanye pilpres, hubungan Mega-SBY semakin renggang. Pada 16 September 2004, saat debat capres di televisi, Mega berpesan kepada panitia bahwa tidak ada acara jabat tangan antar sesama capres.

Pasangan SBY-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2004 dengan selisih suara yang amat jauh. Kala itu Mega-Hasyim mendapat perolehan suara 44.990.704 atau 39,38 persen, sementara SBY-JK meraih 69.266.350 atau 60,62 persen. Setelah pengumuman pemenang pilpres oleh KPU, SBY hadir dalam HUT TNI dan menjadi ‘bintang lapangan’. Tempat duduk SBY dan Mega diatur sedemikian rupa sehingga keduanya tidak berjumpa.

Perang dingin berlanjut, pada 20 Oktober 2004, SBY membacakan sumpah presiden, namun Mega yang diundang menolak datang. SBY tak menyerah, saat Indonesia menjadi tuan rumah Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika tahun 2005, Presiden SBY mengutus Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang dianggap dekat dengan Mega untuk mengirim undangan pada Mega. Syangnya, Mega menolak menerima Purnomo.

Sejak itu, Mega beberapa kali tetap tak menghadiri peringatan HUT RI di Istana Negara. Mega kerap memilih menggelar upacara di DPP PDIP di Lenteng Agung atau di Kebagusan, Jakarta Selatan. Di sejumlah acara kenegaraan Mega juga tak hadir. Namun Mega sempat hadir saat SBY mengajaknya makan malam bersama Presiden AS Barack Obama yang sedang berkunjung ke Indonesia. Itu pun dengan suasana “perang dingin”.

“Perang Dingin” SBY-Mega

Pada Pilpres 2009, Mega harus kembali mengakui kekalahan atas SBY lebih cepat. Mega yang berduet dengan Prabowo Subianto tumbang hanya dalam satu putaran. SBY yang berpasangan dengan Budiono menang telak lebih dari 60 persen. PDIP pun kembali menjadi partai oposisi selama 10 tahun. Selama itu pula, Megawati enggan menghadiri acara kenegaraan karena tak mau bertemu SBY.

Keduanya bertemu kembali saat pemakaman suami Megawati, Taufiq Kiemas. Saat itu, SBY menjadi inspektur upacara pemakaman Ketua MPR itu pada 9 Juni 2013. SBY menyampaikan langsung ucapan ikut berduka atas meninggalnya Taufiq Kiemas. SBY, yang mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan peci, menyalami Megawati, menggenggam erat tangan kanan Mega dengan dua tangannya. Namun demikian, keduanya belum juga mau “berdamai”.

Pilpres 2019, Arena Perang Besar SBY-Mega

Tampaknya, Pilpres 2019 akan menjadi arena baru pertempuran SBY-Mega. Dendam pribadi, kepentingan dinasti, hingga pertaruhan terakhir reputasi politik keduanya bakal tersaji dalam satu tarikan nafas. Sebab itu, tak berlebihan jika kontestasi 2019 nanti disebut perang besar antara SBY dan Megawati.

Mengapa perang besar? Pertama, sudah menjadi rahasia umum konflik pribadi SBY-Mega yang berjalan 15 tahun ini, berimbas pada sikap politik. Di masa SBY berkuasa dua periode, selama itu pula partai besutan Megawati ogah bergabung ke dalam pemerintahan.

Sebaliknya, ketika Jokowi menjadi presiden yang didukung koalisi PDIP, partai SBY tak masuk ke lingkaran istana. Memang SBY menempatkan Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang, tetapi dalam perjalanannya lebih sering condong ke pihak oposisi. Sikap berseberangan dari kubu Jokowi makin jelas manakala baru-baru ini SBY memberi sinyal merapat ke kubu Prabowo (koalisi Gerindra).

Tak menyatunya SBY-Mega yang berlanjut pada politik “minyak dan air” bagi PDIP-Demokrat, menunjukan masih adanya luka lama yang belum kering. Keduanya masih menyimpan “dendam” akibat konflik masa lalu. Karena itu, Pilpres 2019 mendatang selain kontestasi politik merebut kursi istana, juga ajang pelepasan “dendam” pribadi SBY-Mega.

Kedua, Pilpres 2019 akan menjadi pertarungan gengsi antara SBY dan Megawati. Dulu mereka berhadapan langsung, kini berada di balik layar. Tentu saja, mereka tak ingin calon yang diusungnya dipermalukan. Sebab kekalahan bagi jagoan masing-masing sama saja menabur aib di muka SBY ataupun Mega. Ini soal harga diri para king maker.

Untuk membuktikan siapa yang paling digdaya, mereka akan all out mengerahkan kemampuan terbaik, strategi paling jitu, bahkan mungkin logistik yang tak sedikit. Terlebih, bisa jadi rivalitas SBY-Mega di Pilpres 2019 akan menjadi pertarungan terakhir bagi keduanya mengingat usia mereka yang sudah sepuh (tahun 2019 Mega berumur 74 tahun, SBY 70 tahun). Mereka belum tentu akan bertarung lagi di Pilpres 2024 atau pilpres-pilpres berikutnya: menepi dari politik dan menikmati hari tua adalah pilihan bijak.

Memang dalam Pilpres 2019 nanti, tak seperti Mega yang mengusung kadernya sendiri (Jokowi), SBY mendukung kandidat di luar partainya. Pun begitu, dengan mendukung Prabowo, SBY tak akan kendor memenangkan kontestasi. Faktor adu gengsi dengan Mega jelas jadi pemantik utama, selain juga semangat korsa antara SBY dan Praowo yang sama-sama ber-DNA tentara.

Ketiga, di atas semua itu, Pilpres 2019 bisa dikatakan pertarungan sangat pribadi kedua tokoh tersebut karena menyangkut masa depan politik bagi anak-anak mereka sendiri. Inilah pertarungan orang tua demi anak. Secara naluriah, orang tua mana pun akan melakukan apa saja demi “keberuntungan” anaknya. Dan kebetulan ‘pertarungan demi anak’ itu terjadi di lapangan politik, ujungnya bisa ditebak: melanggengkan dinasti.

Di pihak SBY, sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 sudah menerjunkan putera sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon gubernur. Meski kalah, langkah itu merupakan sasaran antara dan investasi awal SBY dan Partai Demokrat untuk menaikan posisi tawar sekaligus wadah pembenukan politik bagi AHY. SBY juga memberikan panggung pada AHY sebagai Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) seraya mendaulatnya berpidato politik di hadapan lautan massa Demokrat. Tak hanya itu, AHY kerap berkeliling nusantara untuk menyerap dan mengenal masyarakat.

AHY dan Puan: menanti perang politik generasi kedua SBY-Mega

Sedangkan trah Megawati, ada Puan Maharani. Ia pun meracik perjalanan politik Puan diantaranya sebagai Ketua DPP PDIP, anggota DPR, sebelum akhirnya menempati posisi strategis sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di era Jokowi. Sama dengan SBY terhadap AHY, panggung-panggung tersebut merupakan sasaran antara untuk menapaki jenjang karier politik tertinggi bagi Puan: presiden atau wakil presiden.

Harus diakui, para penerus dalam keluarga mantan presiden ini memiliki tingkat popularitas yang sama tinggi, juga usia yang sepantaran (sama-sama kelahiran 1970-an). Baik AHY maupun Puan selain memang disiapkan merebut tahta dinasti, juga menggambarkan rivalitas SBY-Mega sebagai pemoles politik. Jika track-nya lurus, trah Cikeas dan trah Teuku Umar ini akan bertarung di Pilpres 2024: inilah pertarungan generasi kedua SBY dan Mega.

Bagaimana nasib mereka di 2019? Tampaknya SBY dan Mega tak terlalu ngotot menjadikan anaknya sebagai cawapres apalagi capres karen mereka lebih berhitung pada soliditas koalisinya masing-masing. Kalau pun Puan dan AHY pada akhirnya bertarung di Pilpres 2019, rasanya terlalu dini.

Menarik untuk menunggu perang besar SBY-Mega di Pilpres 2019. Coming soon![]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here