Sindikat Keuangan Global Yahudi Israel (2)

Corporate Capitalism Vs State Capitalism

0
213
Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dalam sebuah pertemuan pemimpin bisnis di Beijing November 2017 lalu (Foto:Getty Images)

Nusantara.news – Pada tahun 1921 berdiri Council on Foreign Relations (CFR), dengan tujuan mendorong pengaruh kapitalisme dalam satu supervisi organisasi. Ditumbuhkan organisasi swasta yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) dalam suatu forum tukar pikiran. Dengan skema utama interdependence, semua negara menyerahkan kedaulatannya kepada supra-pemerintahan dunia, yakni AS. Maka kedaulatan negara-negara dunia berada di bawah kendali Yahudi. Dibuatlah sistem ekonomi dunia untuk memonopoli kekuasaan kapitalisme, dimulailah rezim mata uang, sistem perbankan, kredit, industri manufaktur dengan bahan baku diatur oleh kapitalisme.

Federal Reserve (the Fed)

Salah satu organisasi swasta yang diciptakan adalah Federal Reserve (the Fed) yang dimiliki 12 pemegang saham, berdiri sejak tahun 1913. AS “merelakan” the Fed mencetak uang dan melakukan penerimaan pajak melalui IRS (International Revenue Services), dan disahkan oleh Kongres AS.

Melalui undang-undang, AS dinyatakan bangkrut pada tahun 1929 dan seluruh hak warga negara, serta kepemilikannya menjadi milik the Fed. Setelah itu, the Fed mengontrol tidak saja keuangan AS, tapi juga keuangan dunia. Khusus untuk pembangunan negara berkembang diciptakanlah International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, sedangkan untuk di kawasan Asia melalui Asian Development Bank (ADB), di mana Prof. Iwan Jaya Azis (Guru Besar Cornell University, New York) pernah menjadi salah satu pemimpinnya. Begitu juga dengan Sri Mulyani Indrawati pernah menjadi Managing Director World Bank sebelum direkrut Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan RI (2014 – sekarang).

The Fed dimiliki oleh 12 pemegang saham, yakni: Sach of New York, Goldman of New York, Lehman Brothers yang pada tahun 2008 bangkrut, dan AS mengalami resesi karena kredit properti. Berikutnya, Chase Manhattan Bank, JP Morgan salah satu perusahaan keuangan Chase yang baru menurunkan peringkat Indonesia dua tingkat, lalu seminggu kemudian menaikkan kembali satu peringkat menjadi ‘netral’ setelah Sri Mulyani Indrawati memutuskan JP Morgan dari dealer utama SUN Indonesia. Lalu, ada pula Lazard Brothers of Paris-Finance, Rothschild Bank of London-England, Rothschild Bank of Berlin-Germany, yang kita ketahui berseteru dengan grup Bakrie di Bumi Resources. Selanjutnya, ada Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam. Itulah yang menguasai the Fed yang kita tahu sangat menentukan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Jadi jelas, AS sebagai soko guru kapitalisme korporatif, di mana bank sentralnya dimiliki swasta.

Komunisme Engels dan Marx

Engels adalah filosof dan tokoh kapitalis yang sangat kaya, membantu sahabatnya, Karl Marx menulis “The Communist Manifesto 1848”. Tahun 1859, Illuminati, Nihilist, Atheist bertemu di New York membentuk International Communism. Komunis hadir sebagai keseimbangan yang didikotomikan dengan kapitalisme agar keduanya mempunyai pengikut besar dan mendorong revolusi di Rusia untuk menghancurkan aristokrasi dengan pertentangan kelas (1917). Pada perjalanannya seperti kita ketahui, jadilah Uni Sovyet di Eropa Timur. Lalu, Cina sebagai negara komunis di Asia, selain Vietkong dan Korea Utara. Di Amerika Latin ada Kuba dengan Presiden Fidel Castro-nya, dan dengan hadirnya tokoh revolusioner sekelas Che Guevara, paham sosialisme pun hidup di Amerika Latin. Namun, pada era Gorbachev  (1989) Uni Sovyet bubar dan menjadi Rusia pada tahun 1991. Kemenangan kapitalisme menghancurkan negara-negara yang bernaung di bawah Uni Sovyet dan kapitalisme berjalan sendiri (1991-2008).

Cina, sebagai negara komunis, “cerdas” beradaptasi dengan kapitalisme, sehingga dimotori Deng Xiaoping Cina menjadi negara “State Capitalism”. Skema One State Two System memperlihatkan bahwa Cina berhasil sebagai negara nomor 1 dalam World Trade Organization (WTO) dan saat ini Cina pemilik Gross domestic product (GDP) terbesar di dunia. Hal ini kemudian menjadi salah satu isu sentral kemenangan Trump di Pilpres AS tahun 2016, dan Trump dilantik pada 20 Januari 2017 lalu. Sebuah pertanyaan menohok Cina dari Trump saat dia kampaye adalah, “AS dapat apa selama 20 tahun terakhir ini?”

Cina berjaya di sektor perdagangan, karena AS mengalami krisis ekonomi (tahun 2008) karena masalah kredit properti yang macet, sehingga Lehman Brothers bangkrut, dan Goldman Sachs nyaris bangkrut, padahal keduanya adalah soko guru perusahaan Yahudi dunia. Oleh karena itu, ketika Trump memasukkan nama salah satu keluarga Sachs ke dalam kabinetnya, ia mendapat protes keras dari rakyat AS, karena Sach dianggap menjadi penyebab krisis pada tahun 2008. Kritikan tajam ini berasal dari kelompok populis yang memilih Trump pada Pilpres 2016.

Trump mengecam Cina habis-habisan karena saat ini berhasil “menguasai” dunia, sementara, AS mendapat apa? Posisi sebagai polisi dunia, stabilisator moneter dunia dan penjaga demokrasi, serta membutuhkan biaya triliunan USD setiap tahunnya, tapi Cina malah yang menikmati, dan “AS mendapat apa?” kata Trump. Oleh sebab itu, lebih jauh, Trump ingin memenangkan perang dingin dengan Cina.

Pertanyaannya, apakah AS sebagai negara kapitalis, atau lebih jauh lagi, masalah perseteruan antara ‘kapitalisme vs komunisme’ atau tetap dalam kerangka keseimbangan dunia, karena kapitalisme jalan sendiri, sehingg menjadi tidak stabil.

Cina sudah berubah wujud menjadi ‘Yahudi Kuning’ (kapitalisme global). Apapun, kedua negara besar ini adalah ancaman bagi kedaulatan serta mengancam aset-aset strategis negara kaya dengan sumber daya alam (SDA) seperti Indonesia. Saat ini pasca-reformasi tahun 1998, kapitalisme global melalui multinational corporations (MNC) telah menguasai sekitar  85% SDA Indonesia.

Pertanyaannya, apakah SDA Indonesia yang masih kaya raya ini, juga menjadi incaran Cina, baik Cina sebagai State Capitalism atau China Overseas? Tentu saja, ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh pemerintahan Joko Widodo, yang terkesan “mesra” dengan pemerintah Cina dan sangat akomodatif terhadap taipan, misalnya dengan mengizinkan proyek reklamasi serta membuat Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang kepemilikan rumah tempat tinggal oleh orang asing yang tinggal di Indonesia. Terakhir, dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang BUMN agar mudah untuk meminjam uang dan melakukan privatisasi tanpa melalui DPR. Jika demikian, kita patut bertanya, bagaimana dengan masa depan Indonesia? [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here