Cost Recovery ‘Mengganggu’ Mimpi Makmur di Atas Ladang Minyak

0
113
Sejumlah pekerja di lokasi proyek produksi minyak Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (24/4). Wakil Presiden (Wapres) Boediono yang melakukan kunjungan ke lokasi setempat memperoleh penjelasan dari SKK Migas bahwa perkembangan proyek Banyuurip Blok Cepu yang akan memproduksi minyak sebanyak 165 ribu barel/hari sudah mencapai 87 persen. ANTARA FOTO/Aguk Sudarmojo/ama/14.

Nusantara.news, Bojonegoro – Bayang-bayang memiliki dana abadi sebesar Rp20 triliun sudah mengawang di pelupuk mata warga Kabupaten Bojonegoro. Namun meninggalkan imej sebagai kawasan termiskin di Jawa Timur sebelum impian jadi kenyataan buyar. Datangnya kebijakan bernama cost recovery dari Jakarta membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat harus menghitung ulang pembahasan dana abadi migas.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bojonegoro Herry Sudjarwo kepada wartawan mengatakan, pemkab harus menanggung dana cost recovery cukup besar untuk proyek Blok Cepu . Mencapai Rp550 miliar. “Karena itu, pembahasan dana abadi migas menjadi sulit, sebab perolehan dana bagi hasil (DBH) migas harus dipotong cost recovery,” katanya, Kamis (4/5/2017).

Besarnya tanggungan itu rinciannya potongan cost recovery proyek Blok Cepu tahun ini sebesar Rp147 miliar ditambah pemotongan kelebihan salur DBH migas 2014 sebesar Rp87 miliar. “Dampaknya, untuk triwulan I Bojonegoro tidak memperoleh DBH migas,” ucapnya.

Pemkab sebelumnya memang sudah berencana membuat payung hukum. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Abadi Migas bahkan sudah berjalan. Namun, langkah itu kalah cepat dengan keluarnya Instruksi Presiden/Peraturan Presiden (Inpres/Perpres) tentang Dana Abadi Pendidikan yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Inpres/Perpres Dana Abadi Pendidikan memang tidak otomatis menghentikan rencana Bojonegoro untuk membuat Dana Abadi Migas. Bahkan aturan itu mengubah sikap PDI Perjuangan di DPRD setempat. Dari sebelumnya tidak bersedia menjadi menerima pembahasan tentang Dana Abadi Migas.

Namun ada syaratnya, seperti yang dilontarkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan. “Kami sepakat membahas raperda itu setelah berkomunikasi dengan pusat karena sudah ada payung hukumnya. Namun raperda itu harus diubah menjadi dana abadi pendidikan dengan tujuan alokasi dana abadi migas diperuntukkan pendidikan,” terangnya.

Perubahan sikap PDI Perjuangan ini dilatari pertimbangan masih adanya kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi. Seperti penanganan di bidang kesehatan, banyak banyak gedung sekolah rusak, bahkan guru tidak tetap (GTT) yang honornya minim. “Di Bojonegoro juga masih banyak jalan yang rusak membutuhkan perbaikan mendesak,” ucapnya menambahkan.

Tabungan Ketika Cadangan Minyak Habis

Dana abadi minyak dan gas (petroleum endowment fund) yang diproyeksi mencapai Rp20 triliun, sebelumnya dicetuskan Bupati Suyoto mengingat Bojonegoro diklaim menyimpan 20% cadangan minyak Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah Blok Cepu, Banyu Urip, yang diperkirakan mencapai kapasitas produksi maksimal sebanyak 165.000 barel minyak per hari dan dikelola perusahaan migas asal Amerika Serikat, Exxon Mobil.

Dana migas tersebut, kata Suyoto, akan digunakan sebagai modal pembangunan Bojonegoro saat cadangan migas telah dieksplorasi hingga habis. Dengan adanya dana abadi itu, menjadi sumber dana pembangunan 20-25 tahun kedepan ketika cadangan minyak habis.

Gagasan ini segaris dengan kenyataan bahwa Bojonegoro di dalam jangka panjang akan berkontribusi signifikan terhadap produksi migas dalam negeri dan juga kenyataan bahwa Bojonegoro telah berhasil mengentaskan kemiskinan, di satu daerah yang pernah dianggap sebagai kabupaten termiskin di Jawa ini.

Pembentukan Dana Abadi Migas juga didasarkan pertimbangan menghindari kutukan sumber daya alam. Berkaca dari pengalaman daerah-daerah kaya sumber daya alam, termasuk sumber daya migas, dimana justru tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusianya lebih rendah dibanding daerah-daerah miskin sumber daya alam. Tingkat konflik sosial cukup tinggi, kerusakan lingkungan cukup parah, dutch desiase, belanja berlebihan (over spending), korupsi tumbuh subur dan lain sebagainya.

Daerah-daerah penghasil migas sangat rentan mengalami volatilitas (naik-turun) penerimaan pendapatan, karena sangat dipengaruhi harga migas dunia. Naik turunnya pendapatan yang tidak pasti ini menjadikan pemerintah daerah menemui kesulitan menetapkan anggaran dan perencanaan yang realistis.

Pada saat penerimaan pendapatan migas ‘nyungsep’ daerah penghasil migas terancam gagal bayar, program pembangunan yang sudah direncanakan harus di-reschedule dan beberapa program pembangunan terancam tidak bisa terealisasi. Adanya dana abadi migas, diharapkan dapat dipinjam untuk stabilisasi fiskal saat penerimaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang sangat ekstrim.

Kendati baru pertama kali akan dilakukan di Indonesia, namun konsep dana abadi migas sudah lama diterapkan beberapa negara penghasil migas di dunia. Contohnya Kuwait, telah membentuk Dana Abadi Migas sejak tahun 1953. Abu Dhabi (UEA) sejak tahun 1974 dan Alaska (AS) sejak 1976. Di kawasan Asia Tenggara diprakarsai oleh Malaysia tahun 1988 dan Timor Leste (2005).

Draf Raperda Dana bagi hasil Migas sendiri sudah tersusun Desember 2014. Raperda itu bahkan telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Target besaran dana abadi migas sendiri sebenarnya sudah diturunkan Pemkab Bojonegoro dari Rp30 triliun menjadi Rp20 triliun yang dikalkulasi dikumpulkan dalam kurun waktu 30 tahun ditambah 20 tahun, bahkan bisa diperpanjang. Ketentuan perpanjangan dibuat bertujuan agar simpanan pokok Dana Abadi Migas tidak dapat diambil demi menjaga sifat keabadiannya. Namun perpanjangan itu harus berdasarkan persetujuan bersama bupati dan DPRD dengan pertimbangan dari Wali Amanah.

Konsep visioner yang melatari dana bagi hasil migas memang harusnya menjadi prioritas pengambil kebijakan. Sehingga kandungan sumber daya alam yang dikeruk saat ini, masih bisa dirasakan generasi penerus nanti. Hanya saja, prinsip transparansi pengelolaan harus dipegang erat agar niat mulia ini tidak berubah hanya menguntungkan sebagian kecil pihak saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here