Cuci Gudang Kredit Macet Bank Pelat Merah

1
2603
Kredit bermasalah bank-bank BUMN akan direstrukturisasi, bahkan ada pula yang di-write-off oleh lembaga yang akan ditunjuk Kementerian BUMN dalam waktu dekat.

Nusantara.news, Jakarta – Perbankan Indonesia ternyata memiliki bakat seperti keledai, mau-maunya terjerembab dalam kubangan masalah yang sama: kredit macet. Kabarnya akan ada cuci gudang kredit macet perbankan nasional, khususnya kredit macet bank-bank pelat merah.

Akan kah lahir Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) edisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Atau cukup semacam Asset Management Credit (AMC), atau malah dipindahtangankan penagihan (cessie) atas kredit macet tersebut ke perusahaan BUMN atau swasta?

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia per September 2017, total kredit yang disalurkan industri perbankan nasional sebesar Rp4.580,40 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp1.853,36 triliun, sementara kredit bank swasta tercatat sebesar Rp2.727,04 triliun.

Dari kredit yang disalurkan tersebut ternyata, menurut Biro Riset Infobank, ada sebesar Rp259,90 triliun harus direstrukturisasi karena masuk kategori kredit bermasalah (non performing loan—NPL). Jumlah itu hampir separoh dari jumlah kredit macet industri perbankan pada 1998 sebesar Rp650 triliun.

Dari jumlah kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp259,90 triliun tersebut, 51%-nya berasal dari bank pelat merah. Jumlahnya mencapai Rp132,60 triliun.

Rinciannya, kredit bermasalah Bank Mandiri yang harus direstrukturisasi mencapai Rp49,93 triliun, BRI Rp41,37 triliun, BNI Rp28,54 triliun dan BTN Rp12,76 triliun. Itu sebabnya, ini adalah rekor baru setelah krisis 1998, dimana kredit bermasalah bank-bank pelat merah hampir mencapai Rp300 triliun saat itu.

Keledai itu kini harus terjerembab lagi ke kubangan kredit bermasalah yang lumayan besar. Lantas apa pemicu kredit bermasalah perbankan nasional, khususnya bank-bank BUMN begitu besar?

Aturan kredit di-off-kan

Ihwal kredit macet dan kredit bermasalah belakangan ini tak lepas dari persoalan di masa lalu. Dimana industri keuangan secara keseluruhan mengalami tekanan akibat dampak eksternal, ekonomi global goyah dan merambat ke tanah air.

Pada akhir 2013 dunia menghadapi kebijakan quantitative easing (QE)—penghentian kebijakan mengguyur likuiditas dolar AS ke pasar secara bertahap–-oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS). Ekonomi Indonesia kala itu mengalami tekanan besar, aliran modal asing keluar, kurs rupiah jebol lebih dari Rp14.500 per dolar AS, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) longsor ke posisi 3994, dan situasi bisnis mengalami kelesuan.

Situasi itu berlanjut hingga akhir 2014, dimana kelesuan industri berdampak pada merosotnya kinerja perbankan nasional. Bahkan situasi semakin parah, seperti terjadi percepatan perburukan situasi pada 2015, sehingga OJK melakukan simulasi stress test, yakni tes daya tahan industri perbankan terhadap krisis.

Hasil stress test itu adalah, jika rupiah tembus di atas level Rp15.000, atau pertumbuhan ekonomi turun tinggal 1%, maka sedikitnya ada lima bank yang akan tutup. Tahap selanjutnya, tentu akan ada bank-bank lain yang terkena rambatan krisis karena memang terkait interbank call money dengan bank-bank yang berpotensi ditutup tersebut.

Jadi, gejolaknya hampir mirip-mirip dengan krisis 1998, hanya saja skalanya lebih rendah. Namun demikian solusi atas stiuasi yang ada berbeda dengan krisis 1998, dimana pemerintah saat itu di-advise oleh Dana Moneter Internatioal (IMF). IMF menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan uang ketat (tight money policy—TMP), tapi dampaknya ada sekitar 67 bank ditutup, dimerger dan diambil alih.

Pada medio 2015, situasi perbankan kacau balau, kinerja terkait kredit merosot begitu cepat, sehingga jika aturan-aturan terkait kredit diberlakukan apa adanya maka banyak bank yang melanggar.

OJK akhirnya mengambil kebijakan anti-siklikal, atau kebijakan yang bertolakbelakang dengan kebijakan yang direkomendasikan IMF agar tidak banyak memakan korban. OJK meng-off-kan aturan-aturan yang terkait dengan kredit sampai situasi stabil.

Seperti aturan NPL dan rasio NPL, aset tertimbang menurut risiko (ATMR), penetapan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio—CAR), dinonaktifkan (di-off-kan). Rencana saat itu, aturan-aturan terkait kredit itu di-off-kan selama dua tahun, 2015—2017.

Benar saja, situasi perbankan hingga Desember 2015 berlangsung aman, OJK berhasil mencegah gempa di industri perbankan lewat aturan tadi. Kini, setelah tutup tahun 2017, ketika situasi sudah membaik dan relatif stabil, ternyata aturan-aturan yang terkait kredit tersebut dihidupkan kembali.

Kini kita dikagetkan dengan melonjaknya kredit bermasalah di industri perbankan sebagai warisan sisa krisis 2015. Ibarat menyembunyikan kotoran di bawah karpet, kini karpet itu sudah tersingkap kembali, maka sampah perbankan itu pun kini kelihatan kembali.

Saatnya cuci gudang

Kini, ketika aturan-aturan yang terkait kredit di-on-kan kembali, ternyata kita baru tahu, dari total Rp4.580,40 triliun kredit perbankan, terdapat Rp259,90 triliun kredit yang bermasalah sehingga harus direstrukturisasi. Sebagian menempuh langkah penghapusan buku (write off), namun tetap tidak menghapus tagih. Tujuan write off kredit tersebut tentu untuk memoles kinerja perbankan nasional, khususnya bank-bank BUMN.

Data OJK menunjukkan, rasio kredit bermasalah perbankan menunjukkan peningkatan. Pada 2017, NPL (gross) tercatat sebesar 2,96%. Angka tersebut meningkat dibandingkan rasio NPL (gross) pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,93%. Angka NPL tersebut sebelu dilakukan restrukturisasi dan penghapusbukuan.

Pertumbuhan Kredit Macet Bank BUMN (Rp triliun)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia September 2017

Rasio NPL diperoleh dari total NPL dibagi dengan total kredit. Apabila total kredit mengalami pertumbuhan yang tidak terlampau tinggi, maka NPL akan mengalami sedikit peningkatan.

Data OJK menunjukkan, restrukturisasi kredit perbankan pada Oktober 2017 sebesar Rp267,63 triliun, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp261,5 triliun. Sementara hapus buku tercatat sebesar Rp275,63 triliun pada Oktober 2017 dibandingkan Rp272,37 triliun pada September 2017.

Namun demikian, regulator memandang bahwa rasio NPL sebenarnya mengalami tren penurunan. Sebab, sebelumnya NPL berada pada level kisaran 3%, yakni pada bulan Agustus 2017.

Tahun 2017, nilai  hapus buku kredit macet empat bank BUMN mencapai Rp34,25 triliun. Jumlahnya membengkak 38,22% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut seiring dengan lonjakan rasio NPL di empat bank BUMN tahun lalu.

Di antara empat bank BUMN, Bank Mandiri tercatat melakukan hapus buku terbesar yaitu Rp15,54 triliun. Selain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga tercatat melakukan hapus buku dengan nominal besar yaitu Rp9,53 triliun. Sedangkan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) masing-masing melakukan hapus buku sebesar Rp8,73 triliun dan Rp450 miliar. 

Nilai Hapus Buku Kredit Macet 4 Bank BUMN (Rp triliun)

Sumber: Laporan keuangan bank-bank BUMN September 2017 (Diolah)

 Pada dasarnya, kebijakan hapus buku perlu dilakukan untuk memperbaiki neraca keuangan bank. Sebab kalau tidak melakukan penghapusan buku, maka kredit bermasalah itu akan terus menggelayuti neraca bank, hanya saja sebenarnya bank masih melanjutkan penagihan kepada debitor nakal.

Dengan hapus buku, neraca kembali bersih sehingga mendukung langkah bank untuk ekspansi. Meski pun demikian, hapus buku tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sebab, ada kriteria-kriteria sebagaimana diatur oleh otoritas, di antaranya sudah melakukan berbagai upaya penagihan atau penyelamatan terhadap kredit macet tersebut. 

Bank-bank harus merestrukturisasi dulu kredit bermasalah, baru setelah itu dilakukan kebijakan hapus buku. Adapun upaya penagihan terus dilakukan bank, termasuk melakukan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian, di antaranya dengan menjual aset-aset yang menjadi jaminan kredit. Dengan demikian, masih ada potensi penerimaan dari kredit-kredit macet tersebut.

Bank bisa menerapkan hapus tagih bila pengembalian kredit tak mungkin lagi diupayakan lantaran, misalnya, debitur telah bangkrut. Adapun potensi hapus tagih dari total hapus buku sangat beragam, atau yang kerap disebut recovery rate, sangat tergantung pada maksimalisasi penagihan.

Mengacu pada laporan keuangan konsolidasi Bank Mandiri, ada beberapa kriteria debitur yang kreditnya bisa dilakukan hapus buku. Pertama, kredit telah ditetapkan macet. Kedua, bank telah mengalokasikan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 100% dari pokok kredit macet.

Ketiga, bank telah melakukan berbagai upaya penagihan dan penyelamatan, namun tidak berhasil. Terakhir, usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek alias kinerja debitur buruk atau debitur sudah tidak ada kemampuan untuk membayar.

Adapun, hapus buku dilakukan terhadap seluruh piutang kredit yang dimaksud, artinya tidak bisa dilakukan pada sebagian kredit. Ketentuan-ketentuan ini seperti dirinci dalam peraturan Bank Indonesia yang kini sudah diadopsi dalam peraturan OJK (POJK). Sedangkan, untuk hapus tagih, dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh piutang kredit.

Lantas siapa yang bertugas melakukan cuci gudang sisa-sisa kredit bermasalah 2017? Kabarnya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), perusahaan sekuritas plat merah, yang akan melakoni. Bahana akan bertindak selaku BPPN kredit macet bank-bank BUMN, adapun kredit macet bank-bank swasta akan ditangani oleh Bank CIMB Niaga dan Bank J Trust Indonesia (ex Bank Century).

Tentu saja cuci gudang ini akan diikuti oleh banting harga (fire sale) hingga lelang atas aset-aset debitor yang kreditnya macet. Seberapa besar recovery rate yang diharapkan dari cuci gudang tersebut, tentu harus lebih baik dari recovery rate yang dilakukan BPPN sebesar 28%.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here