Cuma Raja Tega yang Berani Bongkar Masjid

0
270
Detik-detik pembongkaran masjid DPRD Surabaya di kompleks gedung Balai Pemuda. Rencananya Pemkot akan membangun gedung baru dewan 7 lantai dengan anggaran Rp 59 miliar.

Nusantara.news, Surabaya – Banyak pihak mengecam pembongkaran bangunan masjid di area gedung DPRD Surabaya, sisi selatan atau tepatnya di kompleks gedung Balai Pemuda. Apalagi, pembongkaran masjid tidak disertai relokasi. Dewan sebelumnya memang mengusulkan relokasi, tapi alternatif relokasi dianggap tidak layak. Bahkan sebelum relokasi selesai dibahas, pihak proyek langsung melakukan pembongkaran masjid.

Siapa yang dirugikan? Tentu banyak orang. Umat Muslim paling dirugikan. Masjid itu bukan milik dewan saja. Melainkan banyak masyarakat di sekitar Balai Pemuda yang memanfaatkan untuk beribadah, terlebih saat shalat Jumat.

Di depan Balai Pemuda ada Hotel Garden Palace. Di samping kanan atau sebelah barat ada SMA Negeri 6 dan kantor gubernur. Di sebelah timur ada gedung-gedung swasta. Ada pula Plaza Surabaya dan gedung World Trade Center (WTC). Lalu sebelah utara tentu ada DPRD Surabaya yang mayoritas anggota dewan hingga staf memanfaatkan masjid untuk keperluan beribadah. Namun sejak masjid dibongkar, mereka kesulitan menjalankan shalat Jumat. Perkembangan terakhir, banyak karyawan di sekitar lokasi tersebut menggelar shalat Jumat di pelataran halaman parkir gedung WTC.

Penelusuran Nusantara.News, masjid dewan dibongkar karena dari awal ada proyek ‘gajah’ miliaran rupiah. Ya, Pemkot Surabaya sedianya akan membangun gedung baru DPRD Surabaya 7 lantai tahun ini. Diperkirakan pembangunan menghabiskan anggaran Rp 59 miliar. Dengan beberapa fasilitas bagi anggota dewan di antaranya, ruang bagi masing-masing anggota dewan, ruang komisi dan fraksi.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya hanya sebagai pelaksana pembangunan. Dia membongkar masjid karena menjalankan perintah.

Pihaknya menjelaskan tidak akan membongkar masjid jika tidak ada perintah dari dewan. “Kami tidak akan bongkar ketika tidak ada izin. Dipindah ke mana bukan ranah kami, cipta karya hanya pelaksana,” ungkapnya di ruang kerjanya, Jumat (27/10/2017).

Sebelum dibongkar, Dinas PU Cipta Karya mengaku sudah melakukan rapat dengan DPRD. Dan menurutnya, dinas siap mensupport pembongkaran masjid.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Hadi Siswanto, pihak dewan mengaku sudah mengajukan alternatif tempat ibadah sebelum pembongkaran masjid tersebut.

Mereka mengusulkan dua tempat ibadah alternatif untuk masyarakat umum dan pegawai di lingkungan DPRD Surabaya, pertama di atas basement dan tempat smoking room di lantai dua gedung DPRD yang selama ini tidak difungsikan. Namun, kedua tempat itu tetap dianggap tidak layak menggantikan masjid yang dibongkar.

“Dulu saya mengajukan gedung Balai Pemuda yang sebelah barat itu untuk pengganti Masjid untuk sementara selama proses pembangun ini. Nanti kita ubah untuk menjadi tempat ibadah,” ” ujar Hadi.

Hadi mengklaim, sebelum usulan tempat ibadah pengganti masjid disetujui, tiba-tiba berselang beberapa hari sudah dikirimi surat untuk penghentian aktifitas masjid. “Sebelum ada solusi itu minggu kemaren tepatnya Rabu 18 Oktober, sudah turun surat perintah penghentian aktifitas masjid, dan itu sudah kami koordinasikan dengan pimpinan,” katanya.

Hadi tidak membantah, sebelumnya ada rapat dengan pihak Bapeko dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya terkait pembongkaran masjid. Hasil rapat memutuskan, pembongkaran berdampak pada tempat beribadah di lingkungan dewan dan sekitarnya.

Semua pihak lebih sreg untuk melanjutkan proyek miliaran ketimbang mementingkan urusan umat. Membongkar masjid, tampaknya hanya urusan remeh temeh. Buktinya solusi alternatif yang dimunculkan dalam rapat antar SKPD Pemkot Surabaya jauh dari kelaziman untuk tempat ibadah bagi kaum mayoritas di Surabaya.

Taman Dirusak Ngamuk, Masjid Dibongkar Diam

Akibat pembongkaran tersebut, hingga kini polemik terus bergulir. Pasalnya, sampai sekarang tidak ada solusi yang jelas dari sejumlah anggota dewan. Malahan, anggota dewan yang terhormat terkesan mbideg (diam). Alih-alih memprotes atau melawan, mereka justru saling melempar tanggung jawab. Parahnya, sorotan media di lingkungan DPRD dianggap angin lalu.

Namun setelah organisasi pemuda Islam Surabaya yaitu Gerakan Pemuda (GP) Ansor memprotes keras pembongkaran masjid, terlihat sejumlah pejabat Pemkot Surabaya saling tuding menyelamatkan diri bila dikatakan kafir karena dianggap tidak peduli dengan tempat ibadah.

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Kembalikan Masjid Kami”, massa GP Ansor Surabaya menuju lokasi masjid yang berada di sisi belakang gedung DPRD Surabaya. Mereka menyerahkan nota keberatan dan protes keras atas cara-cara keji Pemkot membangun proyek dengan merobohkan masjid tanpa ada pemberitahuan ke umat Islam Surabaya.

GP Ansor Surabaya membentangkan spanduk bertuliskan “Kembalikan Masjid Kami”. Mereka cara-cara keji Pemkot Surabaya yang membangun proyek dengan merobohkan masjid tanpa ada pemberitahuan.

Kalau pun masjid dibongkar, menurut mereka seharusnya ada relokasi. Tapi, ini tidak. Pemkot dengan kejam tanpa mempedulikan aspirasi umat Islam, berani membongkar masjid. Seharusnya, kecam GP Ansor, ada pengganti masjid yang dibongkar sebagai pengganti tempat ibadah.

Ketua GP Ansor kota Surabaya HM. Faridz Afif mengaku sudah memerintahkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor untuk mengkaji apakah tindakan Pemkot membongkar masjid itu masuk pelanggaran pidana atau administratif.

Kalau nantinya masuk ranah pidana, pihaknya akan melayangkan laporan hukum secara resmi ke pihak penegak hukum. “Kami sedang mengkaji sisi hukumnya, kalau ada unsur pidana akan kami laporkan ke penegak hukum,” urainya.

Ditambahkan Afif, pihaknya berharap pekerjaan pembongkaran masjid atau pun pembangunan gedung baru harus dihentikan dahulu, sampai segalanya tuntas secara hukum dan administratif.

Ansor juga kecewa terhadap sikap Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) karena membiarkan aksi anak buahnya yang main bongkar tanpa ada koordinasi dengan pihak ormas Islam. Dikhawatirkan aksi keji ini menimbulkan masalah SARA. Karena itu pihaknya meminta kepada walikota untuk bertanggungjawab atas dibongkarnya masjid yang berdiri tahun 1997.

Karena itu GP Ansor Surabaya mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa lebih besar jika tidak ada tanggapan terkait alasan pembongkaran masjid dan mengajukan gugatan kepada Walikota Surabaya untuk membangun kembali tempat ibadah umat Islam di kawasan halaman gedung DPRD Surabaya.

Sejumlah aktivis Surabaya tidak ketinggalan mengecam pembongkaran masjid. Pantauan di jagat medsos, tampak ramai aktivis mendesak Risma untuk bertanggungjawab terhadap pembongkaran masjid. Tidak sedikit dari mereka yang menyebut Risma sebagai “Raja Tega” dan “Tukang Jagal”. Mereka geram bukan tanpa alasan. Sudah lama mereka mempertanyakan keseriusan Risma dalam menangani aset-aset Pemkot Surabaya yang banyak berpindah tangan ke swasta.

Ya, Risma dituding tidak becus mengurus permasalahan tanah di Surabaya. Tidak cuma itu, politisi PDI Perjuangan itu dianggap tidak pernah peduli dengan gedung-gedung cagar budaya sehingga banyak bangunan yang terlantar dan dihancurkan. Salah satunya bangunan cagar budaya Studio Pemancar Radio Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (RBPRI) Bung Tomo di Jalan Mawar 10, Surabaya. Bangunan bersejarah itu rata dengan tanah akibat dibongkar oleh pengusaha Jayanata. Ini membuktikan betapa tidak pedulinya Risma.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra, Abdul Malik, SH., MH., turut mengecam tindakan arogan Risma. Selama memerintah Surabaya, Risma menjadi pemimpin yang munafik. “Dia itu seperti anak kecil, merengek, mencak-mencak (ngamuk) tidak jelas. Seperti saat melihat taman kota dirusak. Dia marahnya bukan main. Tapi saat masjid dibongkar, dia justru diam. Di mana ketegasan Risma,” tegas Malik kepada Nusantara.News, Jumat (27/10/2017).

Seperti diketahui, Risma pernah marah seperti orang kesurupan di Taman Bungkul Surabaya, beberapa tahun lalu. Penyebabnya, taman yang pernah mendapatkan penghargaan dari PBB tersebut rusak parah gara-gara pihak panitia acara Wall’s Ice Cream Day menggelar acara bagi-bagi es krim gratis. Kemarahan Risma ini sempat disorot media. Saat itu Risma mengancam akan menuntut pihak penyelenggara yang telah membuat merusak taman kota yang susah payah ia bangun bersama warganya. Namun entah bagaimana, kemarahan Risma mereda. Ada yang menduga Risma telah mendapat ganti rugi dari pihak Wall’s.

Dan kini, bandingkan dengan pembongkaran masjid DPRD Surabaya. Sikap perempuan yang digadang-gadang maju Pilgub Jatim 2018 itu sangat bertolak belakang. Adanya dugaan pelecehan agama yang dilakukan jajaran Pemkot Surabaya tidak direspon sama sekali.

“Risma sebagai walikota tidak becus. Dia marah karena taman dirusak, tapi masjid umat dibongkar diam saja. Harusnya pihak-pihak terkait menyediakan lahan relokasi sebelum masjid dibongkar. Sikap ini menunjukkan sikap arogan,” terang Malik.

Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur itu juga mempertanyakan sikap anggota dewan Surabaya yang tidak bereaksi atas pembongkaran masjid. Menurutnya, dewan saat ini telah tertutup mata hatinya. Padahal sebanyak 95 persen anggota dewan Surabaya beragama Islam.

“Saya sangat menyayangkan tidak ada reaksi dari anggota dewan. Mereka mayoritas Islam tapi malah terkesan membiarkan pembongkaran masjid. Mata hatinya sudah dibutakan dengan uang. Surabaya mau kiamat, mereka diam. Padahal wakil-wakil rakyat itu adalah representasi dari rakyat. Mereka dipilih karena corongnya (mulutnya) yang kritis. Yang terjadi malah sebaliknya, mereka diam saat ada pelecehan agama terjadi di depan mata,” kritik Malik.

Ditambahkan, pihaknya berharap agar warga Surabaya membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Sebab, pembongkaran masjid DPRD Surabaya dinilai tidak sesuai aturan dan melanggar prosedur. Ada banyak pihak yang bisa dilaporkan, mulai dari pemborong proyek, pimpinan proyek (pimpro), pemberi ijin, anggota DPRD Surabaya, Pemkot Surabaya hingga Risma. Mereka-mereka inilah yang diduga terlibat dalam aksi pembongkaran masjid.

“Jangan takut untuk melapor. Karena ada bentuk pelanggarannya. Tidak bisa masjid seenaknya dibongkar demi alasan pembangunan gedung. Saya mendukung langkah Ansor yang bertindak tegas. Pemuda Muhammadiyah juga tidak boleh diam. Mereka harus kritis, dengan turun mengecam aksi arogan walikota dan jajarannya,” tutupnya.

Apapun alasannya, Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya tidak bisa semena-mena membongkar bangunan masjid yang digunakan beribadah oleh umat Islam. Apalagi banyak warga Surabaya di sekitar kompleks Balai Pemuda yang menjalankan ibadah di masjid, terutama pada hari Jumat. Tindakan kejam dan arogan ini, bila tidak segera ditangani dengan baik, akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam hal ini umat Islam yang dirugikan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here