Curiga Didalangi Freeport, Kaji TNI Tumpas KKB

0
245
Kelompok Kriminal Bersenjata di Tembagapura, Mimika, Papua

Nusantara.news, Jakarta – Aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tembagapura, Mimika, Papua terus berekskalasi. Kamis (15/11/2017) sekitar pukul 03.50 WIT, seorang anggota Detasemen B Polda Papua Brigadir Polisi Firman tewas diberondong senjata api KKB. Saatnya DPR kaji perlu tidaknya TNI turun tangan.

Selidiki Freeport Dalangi KKB

Ekskalasi aksi KKB patut dicuriga terjadi karena didalangi oleh PT Freeport Indonesia. Kecurigaan seperti ini bukan tanpa dasar.

Pertama, karena faktanya, anggota KKB pimpinan Ayub Waker menurut Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon diperkirakan hanya 30-50 orang dengan jumlah senjata hanya 10-15 pucuk saja.   Saat ini menurut klaim Gubsy alias Gusti yang bertindak sebagai Komandan Lapangan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Kodap III, Mimika, berjumlah 3.000 orang. Belum diketahui berapa senjata yang mereka miliki sekarang.

Gusti yang melayani wawancara kontributor Kompas.com melalui sambungan telepon seluler mengatakan, 3.000 personel kelompok yang disebut polisi dengan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu mengaku, menyandera ratusan warga pendatang dan warga lokal Papua selama tiga minggu terakhir.

Gusti juga mengakui pihaknya sempat menganiaya warga dan hal itu viral di media sosial. Alasannya menganiaya karena warga sandera itu dituding bekerja sama dengan TNI dan Polri. “…kita berikan hukuman,” kata Gusti seperti dilansir Kompas.com, Senin (13/11/2017).

Kedua, karena sampai saat ini, belum ada tanda-tanda KKB akan dapat diatasi. Proses komunikasi yang dilakukan pihak kepolisian dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama belum membuahkan hasil. Yang terjadi, KKB makin menggila dengan menembak mati seorang anggota Brimob dari Detasemen B Polda Papua, Brigadir Polisi Firman.

Ketiga, KKB juga berani mengatakan bahwa mereka hanya menyerang TNI dan Polri dengan menjadikan warga yang disandera sebagai perisai. Keberanian ini menindikasikan mereka merasa kuat.

Keempat, Polri sebelumnya mengatakan senjata KKB dipasok dari luar negeri, perlu diselidiki apakah terkait dengan jaringan Freepot atau tidak.

Kelima, antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia kini ada masalah. Masalah itu terkait dengan divestasi 51 persen saham PT Freeport kepada Pemerintah Indonesia. PT Freeport memang sudah menyetujui divestasi saham 51 persen itu. Tetapi, realisasinya tidak mudah, bahkan potensial menemui jalan buntu. Masalahnya terkait valuasi saham. Masalah ini muncul saat CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson pada 29 September 2017, mengirim surat berisi  penolakan PT Freeport atas pengajuan mekanisme divestasi yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia.

Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto itu, pada bagian awal, menyatakan, Freeport  tidak setuju dengan proposal yang sudah dikirimkan oleh pihak Kemenkeu. Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili oleh Richard dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya.

Setidaknya ada lima poin keberatan PT Freeport Indonesia terhadap proposal Pemerintah Indonesia, meliputi cara menghitung divestasi saham, mekanisme peralihan saham, hak dari pemerintah, kemudahan mengakses data, dan asumsi operasi Freeport.

Freeport menginginkan valuasi saham dilakukan berdasarkan asumsi operasi PT Freeport hingga 2041. Selain itu, Freeport juga menginginkan agar nilai saham memperhitungkan jumlah cadangan tambang yang ada. Freeport juga ingin memastikan siapa yang akan menjadi operator, apakah tetap perusahaan asal AS tersebut kendati nantinya bukan pemegang saham mayoritas (maksimal hanya 49%), atau pemerintah Indonesia yang nantinya memiliki saham 51%.

Terkait aset, setelah dihitung  berdasarkan jumlah cadangan kandungan perak, tembaga dan emas yang ada dan asumsi operasi hiongga 20141, PT Freeport mengklaim bahwa total aset Freeport mencapai US$105,6 miliar, atau setara dengan Rp1.365 trilun, dengan rincian kandungan cadangan perak sekitar US$2,2 miliar, cadangan emas US$36,0 miliar, cadangan tembaga US$66,9 miliar.

Sementara Pemerintah Indonesia meminta agar valuasi saham Freeport dihitung berdasarkan asumsi operasi hingga 2021 dan tidak memperhitungkan cadangan perak, tembaga dan emas.

Berdasarkan ini, maka menurut Pemerintah Indonesia, nilai seluruh saham induk usaha Freeport saat ini hanya mencapai US$20,74 miliar. Selisihnya sangat besar, yakni mencapai sekitar 80 miliar dollar AS atau setara dengan Rp1.040 trilun. Nilai Divestasi sebesar 51% dengan demikian mencapai sekitar Rp500 tiliun.

Angka ini sangat tinggi, karena menurut perhitungan Menteri ESDM Ignasius Jonan, setelah dikurangi saham Pemerintah Indonesia di PTFI yang ada saat ini yakni sebesar 9,36%, maka nilai  41,64% saham yang harus diambil itu,  hanya sekitar Rp44 triliun, atau selisih mencapai sekitar Rp450 triliun, atau hampir setara dengan 25 persen APBN tahun 2017.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan, penghitungan saham tersebut bisa selesai pada Desember 2018. Namun, mengingat angka yang harus dinegosiasi mencapai Rp500 triliun maka negosiasi diperkirakan akan menemui jalan buntu.

Mengapa, karena Pemerintah Indonesia diperkirakan akan keberatan harus membayar sekitar Rp450 triliun untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport. Keberatan karena sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum memperpanjang operasi Freeport hingga 2041. Pemerintah Indonesia tentu akan tetap pada asumsi operasi Freeport hingga 2021.

Pemerintah Indonesia juga tentu akan keberatan dengan cara Freeport menghitung aset yang memasukkan unsur cadangan kandungan perak, tembaga dan emas yang ada, mengingat tanah Papua, adalah tanah Indonesia.

Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, Pemerintah Indonesia akan mendapat sorotan jika memenuhi cara manajemen Freeport menghitung aset yang memasukkan unsur cadangan kandungan emas yang ada.

Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan, Holding BUMN yang melibatkan tiga BUMN, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang dipimpin Inalum akan memimpin pengambilalihan PT Freeport.

Ini juga akan menjadi persoalan PT Freeport, karena kontrol terhadap Freeport akan berada dalam pengawasan DPR RI, dalam pengawasan rakyat Indonesia. Ini sama saja “mengusir” manajemen PT Freeport dari Indonesia.

Kondisi inilah yang melatari mengapa perlu dicurigai Freeport sebagai dalang aksi KKB.

Dengan divestasi 51 persen saham Freeport, maka hubungan antara pemberontak dengan PT Freeport berubah. Dengan divestasi 51 persen saham PT  Freeport, maka manajemen Freeport yang sekarang tidak lagi berkuasa, karena akan digantikna oleh manajemen pilihan atau yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Ini berarti, sama saja Pemerintah Indonesia mengusir secara halus manajemen PT Freeport dari bumi Papua.

Kondisi ini yang dicurigai dimanfaatkan oleh PT Freeport. Apabila  dulu, pemberontak ditumpas oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi Freeport, maka sekarang terbalik, di mana Freeport memfasilitasi pemberontak untuk menentang pemerintah Indonesia, dan tidak tertutup kemungkinan PT Freeport akan terus menggerakkan pemberontak untuk memisahkan Papua dari Indonesia.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengungkapkan, anggota KKB mencuri alat berat berupa eskavator milik PT Freeport untuk merusak satu-satunya akses jalan darat dari Utikini ke Kimbely. Kelompok KKB juga dikatakan menculik salah seorang pegawai subkontraktor Freeport untuk mengoperasikan eskavator.

Aksi curi dan culik ini, tidak tertutup kemungkinan merupakan permainan antara manajemen PT Freeport dengan pemberontak. Namun apa pun alasannya, patut diselidiki kecurigaan PT Freeport mendalangi aksi KKB.

TNI Turun

Penyelidikan terhadap keterlibatan Freeport mendalangi aksi KKB dinilai penting karena sudah ada pernyataan bahwa KKB hanya menyerang tentara dan Polri. Pernyataan ini merupakan pernyataan perang. Kondisinya tidak berbeda dengan teroris yang kini mulai fokus memusuhi aparat. Bedanya, apabila teroris ingin mengubah ideologi negara, maka KKB ingin memisahkan Papua dari Indonesia.

Penyelidikan itu juga penting, sebagai bahan menolak apabila KKB memprovokasi warga Papua dan mendesak referendum.  Hasil penyelidikan juga penting untuk mementahkan kemungkinan dukungan dunia internasional terhadap provokasi KKB.

Lebih dari itu, hasil penyelidikan juga penting untuk menentukan apakah TNI perlu turun tangan atau tidak menumpas KKB.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (TNI) Mulyono, sudah memberikan penegasan bahwa prajurit TNI AD siap diterjunkan untuk mengatasi penyanderaan warga sipil yang dilakukan kelompok bersenjata di Tembagapura, Timika, Papua sehingga TNI-AD menunggu keputusan pemerintah dan DPR.

“Saya menunggu keputusan politik dari pemerintah dan DPR. Mau dibikin seperti apa Papua itu. Tapi, selama ini dan sampai saat ini kami masih mematuhi aturan. Namun, kami sudah siap untuk melaksanakan manakala dibutuhkan,” kata Kasad usai Sertijab empat panglima kodam dan enam pati lainnya di Makodam Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11/2017).

Seperti apa cara tentara menumpas KKB?

Panglima TNI Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya memiliki jurus tersendiri.

“Dalam pelaksanaan ini TNI mengadakan pengamatan, kemudian pengintaian, karena mereka menyandera masyarakat umum, maka penangannnya harus dengan teliti,” ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 9 November 2017.

“Kami akan lakukan tindakan dengan langkah-langkah soft bersama polisi, tapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakat. Apabila soft tidak bisa, maka kita lakukan tindakan selanjutnya,” tegas Jenderal Gatot.

Kehadiran TNI untuk menumpas  KKB bahkan perlu dilakukan secepatnya guna memotong waktu KKB mengonsolidasi kekuatan yang lebih besar sekaligus menutup celah KKB untuk melakukan penggalangan opini ke dunia internasional. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here