Daerah Darurat Korupsi, KPK Perlu Rancang Cara Pemberantasan Massif

0
182

Nusantara.news, Jakarta –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah. Kali ini Bupati Nganjuk, Jawa Timur. Ditambah tangkapan sebelumnya, maka jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi sudah cukup banyak. Jika digabungkan dengan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD dan pejabat setingkat kepala dinas dan pejabat lain di daerah, maka rasanya sudah cukup kuat alasan untuk menyatakan daerah dalam status darurat korupsi. Karena itu pula KPK dinilai perlu dan sudah saatnya merancang cara bagaimana melakukan pemberantasan secara massif terhadap korupsi di daerah yang juga terjadi secara massif.

Daerah Darurat Korupsi

Dalam 5 bulan terakhir, hampir setiap bulan KPK menangkap kepala daerah yang terlibat korupsi. Bahkan ada yang dua dalam satu bulan. Betapa tidak.  Pada bulan Juni, persisnya, Rabu (21/6/2017), KPK menangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.

Selang dua bulan kemudian, KPK menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii sebagai tersangka, persisnya pada Rabu (2/8/2017).

Masih di bulan Agustus, persisnya pada (29/8/2017), KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno.

Pada bulan September, tepatnya Kamis (14/9/2017), KPK menangkap dan menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen sebagai tersangka.

Pada bulan September itu juga, persisnya Minggu (18/9/2017), KPK menangkap dan menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko sebagai tersangka.

Pada bulan Oktober, persisnya Rabu (25/10/2017), KPK menangkap dan menetapkan  Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka.

Sebelumnya sudah cukup banyak kepala  daerah seperti gubernur, bupati dan walikota yang masuk jerat KPK.

Sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan, ada 78 kepala derah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya. Bersama enam kepala daerah yang ditangkap terakhir berarti jumlahnya sudah mencapai 84 kepala daerah.

Jumlah total kepala daerah di Indonesia mencapai 588 terdiri dari 34 gubernur dan 524  setingkat bupati dan walikota. Ini berarti kepala daerah yang masuk dalam jeruji besi karena korupsi sudah mencapai hampir 20 persen dari seluruh kepala daerah.

Itu belum termasuk kepala daerah yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2016, sebanyak 343 bupati/walikota dan 18 gubernur tersandung korupsi. Berdasarkan data ini, maka sebagian besar kepala daerah tersandung kasus korupsi.

Itu baru kepala daerah. Sementara jumlah anggota DPRD yang terlibat korupsi juga sangat banyak mencapai ribuan.  Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari tahun 2005 hingga Agustus 2014, terdapat 3.169 anggota DPRD terlibat kasus korupsi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Belum dlagi kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala seksi dan lains sebagainya. Sejak Presiden Jokowi, ada aliran dana baru ke desa. Aliran dana ke desa ini juga kini dikorupsi.

Bagaimana bisa terjadi korupsi yang begitu massif di daerah? Salah satunya terkait dengan pemilihan kepala daerah yang memerlukan dana besar. Kepala daerah terpilih sudah barang tentu berusaha mengembalikan dana yang dihabiskan dalam pilkada.

Bentuknya macam-macam, mulai dari permintaan komisi proyek pemda, mark-up dan lain sebagainya. Yang juga tidak bisa diabaikan adalah “memperjualbelikan” setiap jabatan di daerah mulai dari jabatan kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala seksi dan lain sebagainya.

Yang terakhir inilah yang memicu korupsi di daerah berlangsung secara massif. Sebab jual beli jabatan setingkat kepala dinas dan seterusnya tadi, membuat para kepala dinas dan pejabat lainnya tadi, juga berupaya mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk membeli jabatan. Caranya, melakukan korupsi juga.

Jika dari atas sudah ada “restu” untuk melakukan korupsi maka logikanya juga akan terjadi pembiaran terhadap prilaku korupsi di tingkat lebih bawah. Renteten korupsi ini-lah yang membuat korupsi terjadi secara massif di daerah.

Juni mendatang, akan lahir 171 kepala daerah baru. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui organnya di daerah yakni Panwaslu, seharusnya memosisikan diri sebagai pengawas praktik politik uang yang menjadi awal korupsi di daerah.

Menurut UU Pilkada No 10 Tahun 2016, Panwaslu memiliki kewenangan yang besar dalam mengawasi jalannya proses pilkada. Tidak tanggung-tanggung, Panwaslu tidak hanya bertugas mengawasi jalannya proses pilkada, tetapi juga bisa melakukan penindakan terhadap kontestan pilkada dan juga peserta pemilu yang melakukan pelanggaran.

Bawaslu adalah KPK dalam hal pilkada dan pemilu. Kewenangannya bahkan melebihi KPK dalam hal korupsi. Tugas KPK paling tinggi hanya sebatas penuntutan, sementara Panwaslu bisa sampai penindakan.

Oleh sebab itu, Panswaslu  berpeluang besar meminimalisir praktik politik uang dalam proses pilkada, yang selanjutnya akan berkontribusi pada upaya meminimalisasi prilaku korup kepala daerah terpilih.

Masalahnya apakah Panwaslu memiliki kemampuan untuk itu?

Bawaslu memang sudah melakukan komunikasi dengan KPK. Namun, kualitas personel dan mental Panwaslu diyakini belum seperti KPK. Terbukti, sampai saat ini belum terlihat ada gerakan signifikan yang dilakukan Panwaslu dan juga Bawaslu. Padahal proses pilkada sudah marak dan massif di daerah.

Salah satu yang dilakukan Bawaslu, struktur pusat Panwaslu, adalah meminta KPU mencabut surat yang mewajibkan partai politik mengisi Sipol sebelum menyerahkan berkas pendaftaran. Surat tersebut kontra-produktif, dan akhirnya tidak dijalankan oleh KPU, karena Sipol memang sangat bermakna. Oleh sebab itu, pilkada di 171 daerah mendatang kemungkinan juga akan melahirkan koruptor baru di daerah.

Karena itu, KPK dinilai urgen merancang suatu aksi yang bisa melakukan pemberantasan secara massif terhadap praktik korupsi di daerah yang juga terjadi secara massif.

Optimalisasi Fungsi Supervisi

KPK memang tidak memiliki organ di daerah. Namun, KPK sangat bisa melakukan pemeberantasan korupsi secara massif di daerah. Sebab, KPK selain dapat melakukan pemberantasan sendiri, KPK juga diberikan kewenangan berkoordinasi dan melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah kejaksaan dan kepolisian yang memiliki organ sampai ketingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Tugas koordinasi dan supervisi tersebut diatur dalam Pasal 6 UU KPK berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Pada Pasal 7 disebutkan, Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada Pasal 8 (1) disebutkan pula, Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 6, 7 dan 8 UU KPK ini yang harus dioptimalisasi oleh KPK untuk melakukan koordinasi pemberantasan korupsi dengan kejaksaan dan kepolisian yang memiliki organ atau struktur sampai ke daerah setingkat kabupaten dan kota, bahkan kecamatan (cabjari untuk kejaksaan) dan polsek (untuk kepolisian).

Optimalisasi pasal 6, 7 dan 8 UU KPK ini sekaligus menjawab Pansus KPK di DPR yang mengkritisi peran koordinasi dan suvervisi KPK.

Bagaimana bentuk koordinasi ideal antara KPK, kejaksaan dan kepolisian? Tentang hal ini, ketiga lembaga pemberantas korupsi ini perlu duduk bersama. Ketiganya harus duduk di atas satu misi yakni melakukan pemberantasan secara massif terhadap korupsi di daerah yang terjadi secara massif.

Koordinasi ketiga instansi ini diyakini sangat potensial melakukan pemberantasan korupsi secara massif di daerah, karena kejaksaan dan kepolisian di daerah diyakini lebih familiar dengan prilaku korup pejabat negara di daerah masing-masing.

Tidak mudah memang menemukan format koordinasi antara tiga instansi ini. Namun, jika ketiganya duduk bersama dan keluar dengan sebuah memorandum of understanding, maka upaya melakukan pemberantasan secara massif terhadap korupsi yang massif di daerah sebagaimana diinginkan rakyat Indonesia, diyakini akan membuahkan hasil signifikan cukup dalam hitungan bulan.

Mengapa dalam hitungan bulan? Karena aparat kejaksaan dan kepolisian di daerah diperkirakan sudah memiliki setidaknya informasi awal mengenai prilaku korup para pejabat di daerah masing-masing. Tidak hanya prilaku korup kepala daerah, tetapi sangat mungkin juga mengetahui prilaku korup semua pejabat setingkat kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala seksi dan seterusnya. Informasi awal ini, ketika dipadukan dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK, maka hasilnya akan massif.

Akankah tiga lembaga pemberantas korupsi ini bisa duduk bersama dan keluar dengan sebuah memorandum of understanding yang disepakati oleh ketiganya? Atas nama pemberantasan korupsi seharusnya bisa. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here