Dalam 5 Hari, PPP, PKB, Hanura Balik Dukung PT 20%, Ada Apa?

0
161

Nusantara.news, Jakarta – Tanggal 8 Juli 2017, rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu masih belum berhasil mengambil keputusan terkait angka presidential threshold (PT). Lima hari kemudian, yakni tanggal 13 Juli 2017, sekjen tiga partai (PPP, PKB dan Hanura) bertemu sekjen tiga partai pendukung pemerintah  (PDIP, Golkar, Nasdem). Tanggal 20 Juli 2017, pada Paripurna RUU Pemilu, enam partai sepakat PT 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Apa yang membuat PPP, PKB dan Hanura “takluk” hanya dalam tempo 5 hari?

Berubah Dalam 5 Hari

Pembahasan RUU Pemilu berjalan cukup lama. Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu terbentuk pada Rapat Paripurna ke-12 DPR penutupan Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2016-2017. Rapat Paripurna itu sekaligus  mengumumkan nama nama anggota Pansus RUU Pemilu. Sedang rapat pemilihan pimpinan pansus berlangsung  (21/11/2016) dengan ketua terpilih Lukman Edy (Fraksi PKB), didampingi tiga wakil meliputi Ahmad Riza Patria (Fraksi Partai Gerindra), Yandri Susanto (Fraksi PAN), dan Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat).

Pada awal-awal pembahasan, tidak ada masalah. Hampir semua berjalan lancar. Pembahasan mulai alot, ketika masuk pada satu poin krusial, yakni terkait pembahasan presidential threshold. Dalam RUU Pemilu yang disusun pemerintah, disebutkan angka PT, atau ambang batas sebuah partai bisa mengusung satu pasang calon presiden dan wakil presiden adalah  20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Angka ini dinilai tidak relevan dengan Keputusan  Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang mengajukan uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg alias tidak serentak.

Pada dasarnya, adalah Putusan MK itu yang memicu revisi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu, untuk mengakomodir pelaksanaan pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan legislatif  yang dilakukan secara serentak.

Angka PT inilah yang memicu masalah. Angka PT yang didukung tiga fraksi di DPR (PDIP, Golkar, Nasdem) ditentang oleh 7 fraksi  lain meliputi Fraksi Demokrat, Gerindra, PPP, PKB, PKS, Hanura, dan PAN.

Sesuai keputusan MK tentang pilpres dan pileg yang harus dilaksanakan serentak, maka tidak dikenal lagi presidential threshold atau ambang batas mengajukan calon presiden. Logikanya, ambang batas mana yang dijadikan ukuran mengingat pilpres dan pileg dilaksanakan serentak. Apabila diacu pada ambang batas hasil Pileg 2009 tidak relevan karena hal itu merupakan acuan dalam mengajukan capres/cawapres pada Pilpres 2014. Tujuh fraksi ini sepakat mengikuti logika putusan MK dengan ambang batas nol persen. Pakar tata negara bahkan mengatakan, angka PT harus nol persen kalau tidak melanggar konstitusi.

Pembahasan RUU berjalan alot bahkan sangat alot, karena 3 fraksi pendukung pemerintah tetap ngotot dengan PT 20 persen, sedang 7 fraksi bertahan dengan angka PT nol prersen.

Sedemikian alotnya, pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat mengeluarkan pernyataan yang mengancam pemerintah akan tarik diri dari pembahasan RUU Pemilu.

Partai papan tengah utamanya PPP, PKB dan Hanura, mengalah dan mengajukan titik kompromi dengan angka PT 10-15 persen. Sementara Demokrat tetap ngotot dengan angka PT nol persen. Namun pemerintah tetap ngotot pada sikap awal, yakni PT 20 persen.

Akibatnya, bayang-bayang pembahasan RUU Pemilu diprediksi mengalami jalan buntu. Bahkan mulai ada wacana membatalkan pembahasan RUU Pemilu dan kembali ke UU Pemilu yang lama dengan menerbitkan perppu. Wacana ini muncul karena Pansus RUU Pemilu dikejar waktu mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah harus memulai tahapan-tahapan pemilu.

Pansus RUU Pemilu kemudian membuat jadwal pengambilan keputusan. Tanggal 8 Juli 2017 ditetapkan sebagai rapat Pansus RUU dengan harapan dapat mengambil keputusan di internal pansus, dan tanggal 20 Juli 2017 ditetapkan sebagai jadwal rapat Paripurna DPR untuk mengambil keputusan final sekaligus pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu yang baru.

Pada rapat pansus tanggal 8 Juli 2017, pansus gagal mengambil keputusan. Tiga fraksi pendukung pemerintah tetap ngotot dengan PT 20 prersen, Demokrat tetap ngotot dengan PT nol persen ,sedang partai tengah utamanya PPP, PKB dan Hanura ngotot dengan angka PT antara 10-15 persen. Wacana kembali ke UU Pemilu lama dengan menerbitkan perppu muncul kembali.

Namun, tanggal 12 Juli 2017, Sekjen PPP Asrul Sani mengemukakan akan ada pertemuan 7 sekjen partai pada 13 Juli 2017 malam. Tujuh sekjen yang direncanakan bertemu itu adalah 3 sekjen partai pendukung pemerintah (PDIP, Golkar dan Nasdem) dan 4 sekjen partai penentang (PPP, PAN, PKB dan Hanura). Pertemuan itu disetting tidak dihadiri wartawan. “Tempatnya tidak usah kalian tahu,” kata Asrul Sani.

Pertemuan itu sendiri berlangsung tanggal 13 Juli 2017 malam, minus Sekjen PAN. Namun Asrul Sani tidak menjelaskan hasil pertemuan. Dia hanya mengemukakan, masih terbuka kompromi soal angka presidential threshold.

Tanggal 20 Juli 2017, atau satu minggu setelah pertemun 6 sekjen partai, berlangsung Paripurna DPR. Hasilnya, sikap keras PPP, PKB dan Hanura melunak drastis. Pada rapat Paripurna DPR tanggal 20 Juli 2017 itu, atau selang seminggu setelah pertemuan enam sekjen partai, tiga partai yang semula menentang, yakni PPP, PKB dan Hanura, berbalik mendukung pemerintah dan setuju angka presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Hasil voting di paripurna, suara enam fraksi yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB dan Hanura, bulat mendukugn PT 20 persen. Sementara 4 fraksi lain yakni Demokrat, Gedrindra, PKS dan PAN memilih tidak ikut voting alias walk-out.

Dengan bergabungnya PPP, PKB dan Hanura ke kubu tiga partai pendukung pemerintah, maka total suara kubu partai pendukung pemerintah membengkak menjadi 322 kursi, atau lebih setengah dari 560 total kursidi  DPR. Paripurna DPR yang berlangsung sampai dinihari, akhirnya ketuk palu, RUU Pemilu dengan PT 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, disahkan sebagai UU Pemilu yang baru.

Mengapa Begitu Mudah?

Pertanyaannya adalah, mengapa PPP, PKB dan Hanura begitu mudah berbalik arah bergabung dengan tiga partai pendukung pemerintah? Bukankah mereka sebelumnya kukuh mengatakan PT 20 persen tidak sesuai dengan keputusan MK tentang pemilu serentak?  Mengapa setelah pertemuan 6 sekjen partai yang hanya selang satu minggu jelang  Paripurna DPR, PPP, PKB dan Hanura langsung takluk? Apakah ketiga partai ini mendapat tekanan dari pemerintah atau mendapat tawaran menggiurkan?

Dalam era politik transaksional yang berkembang sejak reformasi, praktik saling tekan dan saing menawarkan merupakan hal yang dianggap sudah biasa. Walau tidak pernah ada pengakuan, tetapi publik menganggap transaksi politik merupakan fakta yang terjadi di hampir semua kesepakatan politik.

Unsur-unsur transaksi biasanya meliputi beberapa hal.

Pertama, tekanan politik. Tekanan politik biasanya dilakukan kepada pihak yang bermasalah dengan hukum, seperti korupsi, atau tindak pidana lainnya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini mengancam akan membeberkan dan menyeret ke meja hijau pihak yang bermasalah dengan hukum apabila tidak mengikuti keinginan pihak yang berkepentingan.

Kedua, yang sudah sangat lazim adalah bagi-bagi kursi di kabinet. Dalam hal ini, pihak pemerintah sebagai pihak yang berkepentigan menawarkan kursi di kabinet sebagai tawar penakluk agar pihak yang lain mengikuti keinginan pihak yang berkepentingsan. PAN yang akhirnya tidak ikut dalam koalisi enam partai dalam RUU Pemilu diancam akan mencopot  menterinya yang ada di kabinet.

Ketiga, tawaran berupa uang dalam berbagai bentuknya seperti akses atau informasi terkait sumber uang, proyek, atau mungkin juga cash-money yang tentu saja dibungkus apik dalam kemasan yang tidak mencurigakan.

Kita berharap, tidak ada pembicaraan terkait transaksi politik antara pemerintah dengan tiga partai (PPP, PKB dan Hanura) dalam pertemuan 6 sekjen partai, atau tekanan tekanan tertentu sehingga 3 partai akhirnya dengan mudah berbalik arah mendukung PT 20 persen. Sebab, transaksi seperti itu, menelikung nurani rakyat.

Transaksasi politik dalam RUU Pemilu juga bertentangan dengan semangat yang melatari keptusan MK soal Pemilu serentak saat membacakan amar putusannya mengatakan, penyelenggaraan pilpres tahun 2004 dan 2009 setelah pileg ditemukan fakta calon presiden terpaksa harus bernegosiasi (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang pada akhirnya mempengaruhi roda pemerintahan. Faktanya, tawar-menawar politik itu lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang. Presiden sangat tergantung pada partai-partai politik yang dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.

Menurut Mahkamah, hingga saat ini praktik ketatanegaraan pilpres setelah pileg ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki dan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan presiden tidak berjalan dengan baik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here