Dalam Enam Bulan, Moratorium Kapal di Selat Bali Harus Selesai

0
12
Banyak kapal fery yang sebenarnya tidak laik angkut tetapi dipaksakan oleh pemiliknya untuk tetap beroperasi. Akibatnya, ketika terjadi kecelakaan, banyak penumpang yang menjadi korbannya. Untuk menanggulangi keadaan seperti ini, Kemenhub Budi Karya sumadi melakukan sidak ke Pelabuhan Ketapang dan memberikan peringatan keras kepada pengusaha untuk mengganti kapalnya yang tidak laik angkut. Jika diabaikan, Kemenhub akan mengambil tindakan tegas secara sepihak.

Nusantara.news – Banywangi, Kementerian Perhubungan  Budi Karya Sumardi memberikan peringatan kepada pihak ASDP supaya mengganti atau membenahi kondisi kapal penyeberangan yang tidak memadai karena kuantitas kapal sudah terlalu banyak dan jumlahnya sudah kebanyakan.

Hal ini dikatakan Menhub Budi ketika melakukan sidak di Pelabuhan Ketapang, Sabtu (19/6/17). Sidak ini dilakukan demi  mengamankan transportasi laut, khususnya di wilayah penyeberangan Jawa-Bali,

Menurut Budi, kuantitas kapal penyeberangan Merak-Bakahuni sudah kebanyakan kebanyakan. Kita akan batasi dengan kapal yang kecepatanya lebih dan tinggi daya angkutnya,” ungkap Menhub Budi Karya Sumardi di sela-sela sidak.

Hasil sidak Kemenhub memberikan deadline kepada pengusaha kapal terkait moratorium bahwa maksimal selama enam bulan. “Seluruh kapal yang tidak memenuhi kriteria harus diganti,” ujarnya.

Pihaknya juga memberi peringatan kepada pihak pengusaha agar memperhatikan kualitas kapal mereka karena pelayanan tersebut menyangkut  keselamatan para penumpang. Jika peringatan ini tidak dilaksanakan, pihak Dishub tidak segan-segan akan menghambil keputusan secara sepihak terhadap pihak pengusaha.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto menambahkan, pihaknya akan bergerak cepat sesuai dengan instruktur dari Menhub terkait moratorium kapal di penyebrangan Jawa-Bali.

“Cukup banyak memang kendalanya. Untuk itu kita akan segera mendiskusikannya  dengan para pengusaha. Kami optimisme, enam bulan seluruh persoalan ini akan terselesaikan,” ujarnya.

Menurut Pudji, idealnya untuk satu pasang dermaga maksimal dilintasi empat kapal dalam kondisi cuaca normal. Akan tetapi, yang terjadi di Ketapang untuk satu pasang dilintasi hingga lima kapal. “Peraturan moratorium diharapkan mampu membenahi dan mempercepat transportasi kapal”, katanya.

Menanggapi pesan yang bernada ultimatum dari Kemenhub, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) Faik Fahmi mendukung penuh kebijakan moratorium yang dicanangkan Menhub. “Sebagai operator, kami  siap menjalankan peraturan yang dinginkan pemerintah,” tegasnya.

Berkembangnya wacana moratorium memang tidak terlepas dari kondisi yang sudah mengarah pada persaingan tidak sehat antar pengusaha di wilayah penyeberangan Jawa-Bali. Saat ini terdapat 52 kapal yang beroperasi di wilayah penyeberangan, padahal idealnya hanya 30 kapal saja untuk penyeberangan tersebut.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here