Dalam Soal Politik, Rais Aam tak Didengar Kader NU

0
228

Nusantara.news, Jakarta – Nilai-nilai kepatuhan santri terhadap kyai/ulama di Nahdlatul Ulama (NU) secara perlahan mulai tergerus oleh arus demokrasi liberal. Faktanya, terlihat dari perbedaan sikap Rais Aam PBNU, KH Maruf Amin dengan sejumlah kader Nahdlatul Ulama (NU) yang duduk sebagai pimpinan partai politik (parpol) terkait dukungan kepada calon gubernur (cagub) DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), Djoko Edhi S Abdurrahman mengatakan, munculnya fenomena ‘perlawanan’ dari para kader NU kepada KH. Maruf Amin sulit dihindari. Penyebabnya, tidak lain dari perkembangan zaman dan masuknya paham demokrasi liberal.

“Saya melihat fenomena itu karena terpengaruh dari paham demokrasi liberal yang umumnya banyak diderita kader NU dari kalangan muda terpelajar. Jadi, sekarang ada kesan melawan sikap kyai,” katanya kepada Nusantara.news di Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Meskipun begitu, menurut Djoko, fenomena itu hanya terjadi di perkotaan. Sedangkan di daerah pinggiran atau pedesaan, nilai-nilai yang menempatkan kyai sebagai tokoh yang harus didengar dan dipatuhi, masih dipegang kuat.

Di sisi lain, Djoko juga memandang perbedaan sikap antara kyai dengan santri NU itu hanya sebatas pada soal-soal politik semata.

“Perbedaan sikap itu harus dimaknai bukan sebagai bentuk pembangkangan secara mutlak. Para Nahdliyin masih taat dan patuh pada kyai. Perbedaan yang muncul dipermukaan yang secara kasat mata terlihat itu bukan berarti perlawanan,” katanya.

Terlebih, saat ini banyak tokoh NU struktural yang juga ikut dalam ranah politik praktis. Seperti, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj yang menjabat anggota dewan pembina Baitul Muslimin Indonesia yang merupakan sayap PDI-Perjuangan.

“Jadi, kalau Pak Said berbicara kita harus lihat dulu posisinya sebagai apa. Karena, beliau juga ikut dalam Baitul Muslimin Indonesia punya PDI-Perjuangan. Dan, PDI-Perjuangan kan pendukung cagub Ahok,” jelasnya.

Begitupun dengan KH, Maruf Amin yang pernah terjun ke politik praktis. Maruf Amin tercatat pernah menjadi anggota DPRD DKI dari Fraksi PPP pada tahun 1971. Jabatan politik lain yang pernah diemban di antaranya Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (pertama), Anggota MPR RI dari PKB, Ketua Komisi VI DPR RI dari PKB, serta terakhir Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era SBY pada 2007-2014.

Mungkin karena faktor itu pula, sehingga saat ini bisa muncul perbedaan sikap dalam hal tertentu antara Maruf Amin dengan kader-kader muda NU yang aktif di parpol. Seperti Nusron Wahid di Golkar dan Romahurmuziy (Romi) sebagai Ketua Umum DPP PPP.

“Meskipun terlihat berbeda sikap, tapi kader NU tetap menghargai kyai. Bahkan, Nusron yang sempat berseberangan dengan Kyai Maruf sempat datang minta maaf ke rumah Kyai Maruf. Dan, saya yakin Kyai Maruf juga memahami semua itu hanya sebatas kepentingan politik,” kata Djoko.

Meskipun begitu, Djoko tetap menyayangkan munculnya perbedaan itu. Karena, sepanjang sikap kyai itu benar dalam pandangan Islam, seharusnya didukung dan dipatuhi. Apalagi, soal memilih pemimpin sikap NU jelas dalam hasil Muktamar NU tahun 1999 yang melarang memilih pemimpin non-muslim.

Djoko pun pesimis jika nilai-nilai luhur di NU, seperti menghargai dan patuh pada kyai itu bisa kembali seperti dulu. “Rasanya sulit untuk seperti dulu. Desakan globalisasi dan liberalisasi begitu kuat, sedangkan negara sendiri tak kuasa menahan gempuran itu. Nilai-nilai luhur bangsa seperti musyawarah untuk mufakat saja sudah digantikan dengan cara voting. Bagaimana dengan nilai-nilai lain yang mau dipertahankan?,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here