Dampak Politik Reuni 212 bagi Prabowo Subianto

0
228

Nusantara.news, Jakarta – Reuni Akbar 212 yang digelar 2 Desember 2018 kemarin di Tugu Monumen Nasional (Monas) Jakarta dihadiri jutaan massa yang berasal dari berbagai daerah. Panitia Reuni Alumni 212 mengklaim jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 7,5 juta orang. Sebagian lainnya memperkirakan 8 – 10 juta. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Suyudi menyebut jumlah berbeda: 30 ribu.

Memang tak ada jumlah pasti perihal massa yang hadir, namun yang jelas berjumlah jutaan, sehingga tak mungkin 30 ribu seperti kata polisi. Menurut pemberitaan dan pantauan udara sejumlah media, lautan massa Reuni 212 tidak hanya memenuhi kawasan Monas, tetapi juga menyemut hingga Jalan M.H. Thamrin, Bundaran HI, Jalan Medan Merdeka Barat, dan Merdeka Selatan. Massa bahkan mengular mulai Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, dan Kuningan. Meski begitu, aksi yang dua hari ini memuncaki trending topic di Twitter tersebut berjalan lancar dan damai.

Serupa Aksi 212 tahun 2016, Reuni 212 tahun ini tidak dapat dipungkiri merupakan gerakan terbesar yang telah menyatukan umat muslim di Indonesia: lintas golongan, aliran, serta daerah untuk membela agamanya. Secara konsep, mereka bisa saja dikategorikan ke dalam kelompok kelas menengah atau mungkin masyarakat sipil (civil society). Tetapi mereka berbeda. Mereka berhimpun dalam satu gerakan tanpa identitas tunggal ormas tertentu, tanpa kekuatan tunggal politik tertentu. Kekuatan 212 kini hadir sebagai kelompok gerakan yang tidak saja sebagai simbol kekuatan baru umat Islam, tetapi juga memiliki pengaruh.

Meski berbagai cara ditempuh untuk menghentikan langkah mereka, pun himbauan dari beberapa tokoh ormas dan politisi agar tak menghadiri Reuni 212, kenyataannya mereka lebih memilih kata hati dan panggilan rohani. Jutaan massa yang hadir sekaligus menyisakan tanda tanya: apakah titah dan perintah para petinggi sudah tak bertuah? Atau para petinggi itu hanya punya kuasa dalam struktur tetapi sebenarnya sudah tak punya basis massa di akar rumput? Entahlah.

Di pihak lain, para penggerak Reuni 212 ini meski dalam kadar tertentu sering  dicap ‘radikal’ atau ‘kelompok intoleran’ oleh penguasa, juga mungkin dirugikan oleh pemerintahan Jokowi, namun mereka mampu menjadi magnet bagi kehadiran jutaan massa dan memandu aksi dengan santun, damai, dan tak menggiring massa untuk ‘menjatuhkan’ pemerintahan yang sah.

Selain itu, berkumandangnya lagu Indonesia Raya, berkibarnya bendera merah putih di samping bendera Tahuid, berbaurnya umat Islam dari berbagai daerah bersama beberapa orang non-muslim dalam acara tersebut, serta tema-tema kebangsaan yang didengungkan di luar tausyiah keagamaan, menunjukkan acara tersebut sarat kecintaan pada negara dan agama. Barangkali inilah salah satu faktor yang membuat Reuni 212 menjadi momentum yang selalu dirindukan ‘para jamaahnya’.

Lautan Massa dalam Kegiatan Reuni Akbar 212 di kawasan Monas Jakarta, 2 Desember 2018

Dampak Elektoral dan Citra Positif Prabowo

Namun di luar itu, meski dilabeli sebagai upaya akomodasi suara umat untuk menciptakan ukhuwah islamiyah, Reuni 212 juga membawa berkah politik bagi Prabowo menjelang Pilpres 2019. Hal tersebut dipertegas dengan kehadirannya di kawasan Monas, sekalipun dalam pidatonya ia tak berkampanye. Namun, Reuni 212 juga bisa digunakan sebagai panggung penguasaan ruang publik.

Hal serupa pernah juga dilakukan oleh kubu petahana lewat aksi teaterikal motor gede ala Jokowi di pembukaan Asian Games 2018 lalu. Di luar klaim Jokowi bahwa aksinya untuk memberi hiburan semata, dalam kapasitasnya sebagai capres 2019 tentu saja manuvernya itu dibaca sebagai usaha untuk menguasai ruang publik. Jokowi bahkan kerap menyinggung soal politik pilpres, misalnya saat berpidato dalam acara pembagian sertifikat.

Bagi Jokowi dan Prabowo, public speech adalah politik. Dan di tahun politik seperti sekarang ini, penguasaan ruang publik akan terus dikapitalisasi guna menaikan posisi tawar. Sayangnya, dalam konteks Reuni 212, posisi Prabowo lebih diuntungkan ketimbang Jokowi.

Tentu saja, aksi ‘curi panggung’ Prabowo bisa menjadi alat mencari top of mind awareness yang merupakan istilah marketing untuk melakukan branding sebuah produk. Semakin tinggi nilai produk tertentu dalam benak konsumen, maka akan semakin kuat merek tersebut. Dalam hal ini, Prabowo sedang memainkan peran ini agar popularitasnya semakin meningkat dengan angka elektabilitas yang bahkan bisa mengungguli Jokowi.

Bagi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, kehadiran Prabowo di Reuni 212 bisa jadi akan memberi efek elektoral Prabowo yang sangat tinggi. Efek elektoral itu disebut Fahri karena rakyat menganggap Prabowo bisa lebih memberikan kepastian. Prabowo, katanya, memberi masyarakat rasa aman, tenteram, dan adil.

“(Efek elektoral untuk Prabowo) sangat besar kalau menurut saya sih. Karena apapun kan calonnya cuma dua. Jadi orang ngebandingin itu apple to apple gitu. Jadi ada kekacauan yang menyebabkan orang ingin ada kepastian. Orang menganggap bahwa 2 kandidat ini, yang 1 mengirim ketidakpastian, yang 1 mengirim kepastian. Itu yang harus dibaca oleh tim sukses. Sekarang ini orang merasa bahwa Prabowo itu lebih memberikan kepastian hukum, keamanan, ketenteraman, keadilan, melindungi yang kecil,” jelas Fahri.

Keuntungan lain, citra bahwa Prabowo dekat dengan umat Islam akan semakin mengkristal, sementara persepsi Jokowi berjarak dengan Islam bahkan dituduh ‘mengkriminalisasi’ ulama juga kian kuat. Di titik ini, pengangkatan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang diharapkan dapat meredam segala tuduhan anti-Islam dan menjadi sumber limpahan suara umat Islam, tampaknya tidak akan banyak membantu Jokowi. Sebaliknya, jika dikaitkan dengan massa 212, konsolidasi politik umat Islam di kubu Prabowo tergolong sukses.

Sebab itu, Reuni 212 tidak bisa dianggap remeh oleh kubu Jokowi. Meskipun kegiatan ini sejatinya sebagai simbol yang bertujuan untuk mempersatukan ukhuwah umat muslim di seluruh Indonesia, semangat gerakan anti-pemerintah juga menyelimuti kegiatan yang melibatkan jumlah massa yang sangat besar ini.

Kegiatan itu bahkan menjadi sarana penyaluran ekspresi yang tepat bagi kelompok-kelompok yang selama ini merasa tidak mendapatkan tempat di pemerintahan. Maka tak heran, bila sejumlah pejabat dan tokoh politik yang selama ini dikenal kontra terhadap pemerintahan Jokowi terlihat hadir dalam acara tersebut. Sebut saja Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Ahmad Heryawan, Amien Rais, Eddy Soeparno, hingga Anies Baswedan menjadi tamu kehormatan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here