Dampak Putusan MK Soal “Presidential Threshold” Terhadap Peta Politik Pilpres 2019

1
411

Nusantara.news, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017. Selain Partai Idaman, ada sejumlah pihak lain yang juga mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu. Mereka adalah Habiburokhman dengan nomor 44/PUU-XV/2017, Effendi Gazali dengan nomor 59/PUU-XV/2017, Hadar Nafis Gumay dengan nomor 71/PUU-XV/2017, serta Mas Soeroso dengan nomor 72/PUU-XV/2017.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018).

Dengan putusan ini, maka Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tersebut tetap berlaku. Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Dalam pertimbangannya, MK menilai presidential threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan presidential threshold, presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

Pun begitu, ada dua hakim MK yang mengajukan disssenting opinion atau perbedaan pendapat terkait putusan MK terhadap uji materi Pasal 222, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Kedua hakim itu sepakat ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 itu dihapus. “Ambang batas yang didasarkan pada pemilihan sebelumnya rentan terhadap dinamika politik,” ujar Saldi.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyayangkan putusan MK tersebut yang dinilainya tak sejalan dengan konstitusi. “Saya berpendapat bahwa Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan Presiden yang tetap dipertahankan oleh MK itu sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan spirit konstitusi kita,” kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2018).

Sikap serupa disampaikan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. Menurutnya, putusan MK tersebut selera partai penguasa. Yandri menuding, putusan MK sebagai bukti bahwa Presiden Jokowi melakukan segala cara untuk bisa menang dalam Pilpres 2019. Tidak hanya itu, dia juga melihat strategi Presiden Jokowi main dua kaki di pilkada serentak 2018.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto: Putusan MK tolak Presidential Threshold jelas selera kekuasaan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengkritik keputusan MK tersebut. “Pemilihan umum 2014 bisa dipakai kembali untuk mencalonkan seseorang untuk 2019, yang hasil 2014 dipakai untuk 2019. Menurut saya ini kehilangan kewarasan, kehilangan rasionalitas, kehilangan semangat dalam kesetaraan,” kata Muzani

Sementara itu, di kutub lain, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai, putusan MK sesuai dengan harapan dan juga akan memperkuat koalisi partai pemerintah untuk mengusung kembali Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Senada, Menko Polhukam Wiranto menyambut baik putusan MK tentang ketentuan ambang batas presidensial atau presidential threshold 20 persen.

“Keputusan tersebut diharapkan akan memperkuat sistem presidensial. Keputusan tersebut juga selaras dengan hakekat tujuan pemilu, di mana Presiden yang terpilih akan mendapat dukungan signifikan di DPR sehingga akan memperkuat kinerja pemerintah,” ucap Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (11/1/2017).

Menimang Putusan MK

Terlepas dari polemik yang berkembang, putusan MK soal presidential threshold membuat peta politik pada Pilpres 2019 tidak akan banyak berubah dibanding 2014. Juga, menyisakan beberapa catatan:

Pertama, putusan MK soal presidential threshold yang diyakini akan memperkuat sistem presidensial tak memiliki basis empiris yang kuat. Dengan presidential threshold, presiden terpilih memang dapat memiliki kekuatan di parlemen. Namu pada kenyataannya, penetapan ambang batas pencalonan presiden yang tinggi tidak selalu menciptakan pemerintahan yang stabil. Gonjang-ganing politik tetap mewarnai sepanjang perjalanan politik tanah air.

Dengan dalih memperkuat sistem presidensial, partai-partai politik (utamanya koalisi besar yang tergabung di pemerintahan), hampir dipastikan kembali merapat ke Jokowi. Partai Golkar, NasDem, PKPI, dan Hanura, bahkan telah sejak awal akan mengusung Jokowi sebagai capres 2019. Partai-partai koalisi pemerintah, entah dengan alasan melanjutkan pembangunan, atau pengamanan terhadap pendanaan dan elektabilitas partai masing-masing, tentu berkepentingan memperkuat presiden dan sistem presidensial.

Namun di sisi lain, ketika hampir semua partai merunduk ke penguasa, ditambah suara opsisi seperti PKS dan Gerindra yang minim, maka checks and balances terhadap pemerintah akan sangat lemah. Partai-partai akan terjebak selalu membenarkan segala kebijakan presiden, terlepas itu bertentangan atau tidak dengan kepentingan rakyat. Manakala checks and balances dan oposisi memudar, sistem pemerintahan demokratis pun terancam. Tak hanya itu, presiden yang terlalu kuat juga berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoriter dan oligarkis.

Kedua, MK terlihat sangat memaksakan argumennya. Dengan menarik isu ke penyederhanaan partai politik, menghindari konflik, dan open legal policy. Tapi MK tidak berhasil membangun argumen yang logis tentang mengapa ambang batas pencalonan presiden konstitusional dengan hasil pemilu sebelumnya. Pada 2019 pemilihan presiden digelar bersamaan dengan pemilihan legislatif, dan hitungan yang digunakan adalah hasil Pemilu 2014. Ini bertentangan dengan logika demokrasi, karena situasi politik dalam rentang lima tahun itu sangatlah berbeda.

Sehingga Putusan MK tersebut, sebagaimana disebut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, agak sulit dicari konstitusionalnya. “Sulit sekali membaca putusan ini konstitusional. Bukan karena kami pemohon. Tapi pokok-pokok pikiran MK melompat logikanya. Seperti pengamat politik,” tukas Titi.

Ketiga, ditolaknya uji materi yang diajukan sejumlah partai politik dan perseorangan tersebut menutup peluang partai politik mengajukan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Karena tak satu pun partai peserta Pemilu 2014 memenuhi syarat minimal 20 persen, partai-partai harus berkoalisi. Kondisi ini hanya akan mempertajam kontestasi 2 kubu pada 2019, yakni pendukung pemerintah dan oposisi. Peluang calon presiden alternatif pun jelas tertutup. Karena itu, peta politik pada Pilpres 2019 tidak akan berubah banyak dibanding 2014.

Jokowi dan Prabowo, kedua tokoh ini diprediksi akan kembali “head to head” di Pilpres 2019

Pemilihan presiden bisa jadi hanya akan diikuti dua pasangan calon seperti pada 2014, karena partai-partai besar sudah membangun koalisi dengan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. PKS dengan alasan ideologis, dan Gerindra dengan alasan sentimental-psikologis, hampir dipastikan tak akan mengubah haluan mendukung Jokowi. Begitupun dengan PDIP dan koalisnya, sulit menyeberang ke Prabowo. Kecuali jika ada semangat “anti-Megawati” atau “anti-Jokowi” di kemudian hari akibat sesuatu hal, formasi dukungan kemungkinan bisa berubah.

Berikut jumlah kursi 10 parpol tersebut di DPR:

  1. Partai Nasdem (36 kursi atau 6,4 persen)
  2. Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi atau 8,4 persen)
  3. Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi atau 7,1 persen)
  4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi atau 19,4 persen)
  5. Partai Golkar (91 kursi atau 16,2 persen)
  6. Partai Gerindra (73 kursi atau 13 persen)
  7. Partai Demokrat (61 kursi atau 10,9 persen)
  8. Partai Amanat Nasional (48 kursi atau 8,6 persen)
  9. Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi atau 7 persen)
  10. Partai Hanura 6.579.498 (16 kursi atau 2,9 persen)

Peta koalisi bisa dilihat dari komposisi parpol pendukung pemerintah versus oposisi. Parpol pendukung pemerintah mendominasi, bisa dilihat dari kursi PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan PAN yang mencapai 68,9 persen.

Meski demikian, gabungan parpol oposisi, yakni Gerindra dan PKS sebesar 20,1 persen, sudah cukup untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, kekuatan oposisi masih bisa bertambah apabila Demokrat yang selama ini memosisikan diri sebagai penyeimbang ikut bergabung. Belum lagi jika PAN yang selama ini kerap berseberangan dengan pemerintah, akhirnya memutuskan menyeberang dari partai pemerintah menjadi partai oposisi.

Kemungkinan lain, Demokrat yang selama ini terkesan tak kemana-mana, dan PAN yang dianggap kemana-mana (cair), pada 2019 bisa jadi membentuk poros koalisi baru. Jika tidak, opsinya tiga: (1) merapat ke kubu Jokowi, (2) bergabung dengan koalisi Prabowo, (3) demokrat absen dalam dukung-mendukung calon. Semua itu tergantung dinamika politik dan deal kepentingan.

Keempat, putusan MK tentu saja secara politik sangat menguntungkan Jokowi. Dengan dukungan beberapa partai di luar PDIP, apalagi jika ditambah restu PDIP, pamor dan peluang Jokowi sebagai capres 2019 akan sangat mendominasi. Bahkan, jika pun tanpa dukungan PDIP, Jokowi sudah aman melenggang ke pencalonan lewat kendaraan Golkar, NasDem, PKPI, dan Hanura.

Jika koalisi pemerintah versus oposisi saat ini solid, kemungkinan hanya akan muncul dua pasang calon seperti pada Pilpres 2014. Namun, jika koalisi pecah, bisa muncul lebih banyak capres.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here