Dana 14 Bank Digangsir Dengan Mudah, Mengapa OJK Tak Hadir?

0
453
Tiga direksi SNP Finance ditahan Bareskrim Mabes Polri. Sementara tak hanya 300 investor MTN SNP Finance yang ketar-ketir, 14 bank juga was was atas nasib kreditnya ke SNP Finance.  

Nusantara.news, Jakarta – Kejahatan industri keuangan makin aneh dan mudah, sementara korban semakin permisif. Kalau selama ini yang dijadikan korban para nasabah, kini giliran nasabah dan perbankan yang dibobol perusahaan finance. Itulah yang dilakukan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) atau SNP Finance terhadap 14 bank di tanah air.

Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas industri finance? Mengapa begitu mudah industri finance membobol industri perbankan sehingga 14 bank harus kehilangan dana Rp14 triliun? Apa benar jumlahnya Rp14 triliun? Kalau benar sungguh sangat keterlaluan.

Ihwal pembobolan dana perbankan memang seringkali terjadi satu dua tahun menjelang Pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg. Masih segar dalam ingatan ketika pada 1998 industri perbankan dibobol pemilik, direksi, nasabah, dan mungkin juga regulator, yang terkenal dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp145,54 triliun.

Lalu meledak lagi kasus pembobolan dana Bank Bali lewat modus cessie pada 1999 dengan total kerugian mencapai Rp659 milir. Selanjutnya kasus bobolnya dana Bank Century pada 2008 senilai Rp6,7 triliun, namun dalam perjalannya ada tambahan biaya Rp1,7 triliun sehingga totalnya menjadi Rp8,4 triliun.

Kini, sejak 2016 hingga 2017, sebanyak 14 bank digangsir oleh SNP Finance, anak perusahaan Columbia Group, perusahaan finance yang fokus meminjamkan peralatan elektronika, furnitur, ponsel, teknologi informasi, instrumen musik, perlengkapan pertanian dan otomotif.

Namun tidak jelas ke-14 bank dimaksud bank apa saja, hanya tersebut nama Bank Mandiri dan Bank Panin, tak jelas bank mana yang jadi korban, sementara sisanya tidak diungkap secara gamblang.

Menurut versi Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga, kasus ini bermula ketika SNP Finance mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan kredit rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016-September 2017. Plafon kredit yang diajukan sebesar Rp425 miliar dengan jaminan daftar piutang pembiayaan konsumen Columbia Group. Pada Mei 2018, terjadi kredit macet sebesar Rp141 miliar.

Kemudian, ada catatan pembiayaan kredit nasabah kepada SNP Finance tapi catatan itu fiktif sehingga tidak bisa ditagih dan para tersangka sampai saat ini tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak pembiayaan yang dijadikan jaminan.

Tak hanya Bank Panin yang menjadi korban, menurut Daniel, SNP Finance juga mengajukan kredit serupa kepada 13 bank lainnya yang terdiri dari beberapa Bank BUMN dan swasta dengan total kerugian atas pengucuran fasilitas kredit tersebut mencapai Rp14 triliun.

Sampai saat ini, Kepolisian sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka pada perkara tersebut yaitu DS selaku Direktur Utama SNP Finance, AP selaku Direktur Operasional, RA menjabat Direktur Keuangan, CDS sebagai Manajer Akuntansi, dan AS tercatat sebagai Asisten Manajer Keuangan.

Sementara tiga tersangka lainnya masih dalam tahap pengejaran karena melarikan diri yaitu LC, LD dan SL yang berperan sebagai pemegang saham, membuat dan merencanakan piutang fiktif yang jadi jaminan di 14 bank.

Sejumlah barang bukti yang disita dalam kasus itu di antaranya adalah fotocopy perjanjian kredit Bank Panin dengan PT SNP, fotokopi jaminan fidusia piutang yang dijaminkan kepada Bank Panin dan fotokopi laporan keuangan in house SNP Finance periode 2016-2017.

Modus operandi

Yang menjadi pertanyaan, mengapa perusahaan finance kecil bisa dengan mudah membobol 14 bank dengan nilai Rp14 triliun. Mengapa OJK sampai tidak tahu? Buat apa para pejabat OJK yang dibayar mahal sampai tidak tahu dua industri di bawah pengawasannya mengalami tindak kejahatan penipuan?

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Slamet Edy Purnomo mengungkapkan jika permasalahan pada SNP Finance sudah tercium sejak Juli 2017.

“Jadi yang membongkar awal adalah pengawas. Jadi di 2017 sudah tertangkap ada angka CAPS itu suatu aplikasi connecting antara SNP sebagai multifinance dengan bank seperti Bank Mandiri yang paling besar. Jadi ada beda itu (angka),” jelas kemarin.

OJK kemudian meminta dilakukan pemeriksaan kepada pihak perbankan secara internal dan oleh pengawas. Pada 2018, OJK kembali melakukan evaluasi. Lembaga ini dikatakan terlebih dulu memberi kesempatan kepada internal perbankan untuk menyelesaikan saat diketahui terjadi masalah.

“Jadi dilakukan oleh investigator internal Bank Mandiri dan ditemukan memang terrnyata tidak pernah dilakukan reconcile antara banking dan dari situ kita dalami lagi prosesnya dan ternyata ada kesalahan di sistem yang tidak sempurna,” demikian Slamet.

Slamet Edy menuturkan, terlepas dari kesalahan sistem yang bisa diperbaiki, tim kemudian berkoordinasi dengan pengawas SNP Finance di Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

“Lalu muncul akhirnya hasil seperti itu dan akhirnya ketemu lagi sampai masalah medium term notes (MTN).  Semua dipanggil Pefindo, semuanya dipanggil. Dan dari hasil pemeriksaan saya lihat semua pengawasan jalan baik dari Bank Mandiri,” tutur Slamet.

Dia menuturkan, jika permasalahan ada terkait data yang diberikan SNP. Adapun mekanisme pemberian pinjaman kepada SNP Finance yang dilakukan dengan sistem executing. Dimana bank memberikan kredit berupa joint financing atau memberikan langsung ke perusahaan pembiayaan tersebut. Kemudian SNP Finance yang meneruskannya kepada pengguna.

Untuk mendapatkan kredit ini, terlebih dulu ditunjuk auditor publik yang bertugas memeriksa laporan keuangan. Auditor yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte yang menilai kondisi keuangan SNP Finance.

“Kalau laporan keuangan dia bagus harus diaudit eksternal dan biasanya menunjuk standar internasional,” tutur Slamet.

Kemudian seiring dengan turunnya bisnis toko Columbia, kredit perbankan tersebut mengalami permasalahan menjadi bermasalah (non performing loan–NPL). Kondisi tersebut telah diantisipasi perbankan dengan melakukan pencadangan (PPAP) pada tahun yang sudah lewat, sehingga perbankan dapat menyerap risiko gagal bayar.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut adalah melalui penerbitan MTN, yang diperingkat oleh Pefindo berdasarkan laporan keuangan SNP yang diaudit DeLoitte.

Edy mengungkapkan penerbitan MTN tidak melalui proses di OJK. Ini mengingat MTN adalah perjanjian yang bersifat private, namun memerlukan pemeringkatan karena dapat diperjualbelikan.

SNP Finance mendapatkan peringkat efek periode Desember 2015-2017 idA-/stable dari Pefindo. Kemudian pada Maret 2018, rating SNP Finance naik menjadi idA/stable.

Namun Pefindo kembali menurunkan rating SNP Finance sebanyak 2 kali. Pertama pada bulan Mei 2018, diturunkan menjadi idCCC/credit watch negative dan pada bulan yang sama menurunkan lagi ke peringkat idSD/selective default.

Akhirnya, saat terjadi permasalahan, SNP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap kewajibannya sebesar kurang lebih Rp4,07 triliun, yang terdiri dari kredit perbankan Rp2,22 triliun dan MTN sebesar Rp1,85 triliun.

Informasi ini sama disampaikan Ongko Purba Dasuha, Corporate Secretary SNP Finance bahwa nilai kerugian tidak mencapai Rp14 triliun, tetapi Rp4.07 triliun. Tiga direksi SNP Finance sudah ditangkap dan kini tengah menjalani proses hukum.

Lagi, industri keuangan berduka. Perusahaan finance kecil mampu mengakali 14 bank besar, menengah dan kecil, sehingga memberi sinyal kepada kita bahwa ada masalah dalam pengawasan industri keuangan di OJK.

Kalau dulu OJK dibentuk karena Bank Indonesia bermasalah dalam pengawasan, sehingga seluruh unsur pengawasan perbankan ditarik ke OJK. Kini OJK ingin mengulangi lemahnya pengawasan perbankan dan finance, semoga ini bukan isyarat akan ada lagi perbankan yang bobol lantaran lemahnya pengawasan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here