Dana Desa, Berkah yang Membuat Banyak Pihak Gerah

0
73
Bupati Pamekasan Achmad Syafi'i (tengah) dengan dikawal Polisi keluar dari ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Surabaya, Kamis (3/8). Foto: ANTARA

Nusantara.news, Surabaya – Roda pemerintahan terancam mandeg, hukum dan tidak terserap jadi kekhawatiran penyaluran Dana Desa di berbagai daerah. Pemahaman hukum agar tidak terjerumus jadi persoalan utama yang harus diberikan kepada kepala desa. Baik oleh aparatur di atasnya atau pun pendamping Dana Desa.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Achmad Syafi’i dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya beberapa waktu, seperti jadi akumulasi contoh betapa Dana Desa membuat banyak pihak kelabakan. Banyaknya jumlah penerima kucuran ditambah nominal yang cukup fantastis jika mengacu pada anggaran pemerintahan desa (Pemdes) sebelumnya, memang membuat ngiler dan bisa langkah dalam pemanfaatannya.

Di Jawa Timur saja, untuk tahun anggaran 2017 total Dana Desa mencapai Rp6.339.556.181.000 dibagi 7.724 desa yang masing-masing mendapat Rp720.442.000.  Kendati sudah ada payung hukum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan diperbarui dengan PP Nomor 6 Tahun 2017.

Dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan, Dana Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di Pemdes, sepertinya aturan itu butuh waktu untuk dipahami.

Kondisi ini tak hanya terjadi di Pamekasan yang sampai membuat kepala daerah ikut terjerumus. Di wilayah yang relatif dekat dengan Surabaya pun, seperti Kabupaten Mojokerto juga masih ditemui. Setidaknya ada 7 desa penerima yang bermasalah secara administratif maupun hukum. Dampaknya, Dana Desa tahun anggaran 2017 terancam tidak terserap.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto mengatakan, ada empat desa yang bermasalah dalam pelaporan penggunaan Dana Desa tahun 2015. “Otomatis desa-desa tersebut tak bisa mencairkan dana desa tahun anggaran 2016, juga tak mendapatkan jatah dari pusat tahun 2017,” kata Ardi, Senin (7/8/2017).

Dengan jumlah Dana Desa yang meningkat hampir 100 persen dari tahun sebelumnya, setiap Pemdes memang harus memeras otak agar bisa terserap. Paling tidak, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2017, sisa Dana Desa di rekening kas desa tak boleh lebih dari 25 persen untuk bisa menerima jatah selanjutnya.

Di Gresik, Wakil Bupati M Qosim bahkan sampai menekankan kepada kepala desa penerima agar jangan sampai terjerat kasus hukum. Terobosan dengan melibatkan civitas perguruan tinggi, menjadi salah satu solusi dalam pendampingan aparatur Pemdes. “Ada empat produk desa yang dipelototi dari sisi hukumnya. Yakni Alokasi Dana Desa, Peraturan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan sertifikasi tanah. Dengan melibatkan kampus sebagai pendamping, saya berharap tidak ada kepala desa yang tersandung hukum dalam Dana Desa nanti,” terangnya kepada media usai penandatanganan MoU antara Fakultas Hukum Universitas Gresik dengan Pemdes Sukorejo.

Di tingkat pusat, MoU sebagai langkah preventif juga akan dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (PDTT) dengan Kepolisian RI. Hanya saja, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto dalam keterangannya di Jakarta, seluruh jajaran hingga ke tingkat bawah tugasnya sebatas pengawasan fisik.

Polemik ini menurut Yuristiarso Hidayat koordinator Pendamping Ahli Program Pemberdayaan dan Pembangunan masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Sidoarjo, tidak perlu terjadi jika semua pihak duduk bersama. Tujuannya, agar pemdes bisa bekerja lebih giat dan tenang dalam penggunaan Dana Desa.

“Termasuk dengan aparat penegak hukum agar ada persamaan persepsi tentang UU desa dan implementasinya. Agar tidak ada lagi beda persepsi di lapangan terkait penggunaan dana desa. Khususnya pada sektor- sektor mana yang boleh dan tidak boleh,” kata Yuris.

Perbedaan persepsi memang kerap jadi sumber masalah. Karenanya, Yuris menilai paparan terkait penggunaan Dana Desa cukup urgen. Apalagi UU Desa merupakan paradigma baru dan sangat dekonstruktif terhadap proses pembangunan Indonesia saat ini.

“UU Desa bila diimplementasikan secara masif dan sukses dengan tingkat kontinuitas yang tinggi, maka fungsi UU sebagai faktor solusi dan anti urbanisasi akan terwujud,” jelasnya ketika dihubungi Nusantara.News beberapa waktu lalu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here