Dana Haji Untuk Biayai Infrastruktur?

0
274
Presiden Joko Widodo ketika melantik Ketua sekaligus Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi baru saja melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH). Keinginan presiden agar dana BPKH senilai Rp90 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur pun menimbulkan pro dan kontra.

“Dana haji yang tersimpan di pemerintah agar bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur,” ungkap Presiden Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan BPKH di Istana Negara, Rabu (26/7).

Jokowi menekankan bahwa pengelolaan keuangan haji adalah hal yang paling penting. “Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik,” kata Jokowi.

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Cara seperti ini sudah dipakai di negara lain sepeti Malaysia.

“Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, nantinya pemerintah bisa mencari proyek infrastruktur yang sudah pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Investasi melalui dana haji bisa didahulukan dibanding investasi lewat jalur lainnya.

“Misalnya ada jalan tol yang sudah brownfield (sudah melewati proses perizinan), mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini. Atau pelabuhan. Pokoknya yang aman-aman,” kata Jokowi.

“Jalan tol, pelabuhan, ya enggak mungkin toh sampai rugi kalau naruh-nya di situ? Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kepala Negara berharap, Anggota BPKH bisa melihat peluang yang ada dalam menginvestasikan dana haji. Jokowi juga meminta Anggota BPKH mencontoh negara-negara lain yang sudah terlebih dulu sukses dalam mengelola dana haji.

“Karena kita ini paling gede, hajinya kan paling banyak. Jadi kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun terutama masyarakat yang ingin naik haji,” kata Jokowi.

Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin menilai permintaan Presiden RI Joko Widodo agar BPKH menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, harus sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi kewenangan dari BPKH.

“Kaitannya dengan investasi dana haji, itu kewenangan dari BPKH yang baru dilantik presiden. Jadi badan ini yang sesuai dengan undang-undang yang memiliki kewenangan menginvestasikan dana haji yang cukup besar itu,” jelas Lukman.

Meski menjadi kewenangan dari BPKH, sebut Lukman, investasi dana tersebut juga tidak bisa sembarangan karena harus mengacu pada undang-undang. “Harus bertanggung jawab, harus berdasarkan syariah, harus prudent,” ujarnya.

Sementara anggota BPKH Anggito Abimanyu mengatakan wacana penggunaan dana haji untuk investasi di bidang infrastruktur telah bergulir sejak beberapa bulan lalu. Sejumlah pihak mengeluarkan respons beragam. Ada yang menolak karena dinilai tidak sesuai dengan peruntukan dana.

Ia mengatakan dana haji sebaiknya dimanfaatkan untuk investasi di sektor dengan risiko rendah. Seperti sektor infrastruktur yang hampir rampung atau segera dilepas. Menurutnya, target seperti ini punya risiko kecil.

Anggito Abimanyu mengatakan pernyataan Jokowi soal ini bukan merupakan intruksi. “Beliau ingin dan minta BPKH mengkaji tetapi tidak ada instruksi,” katanya.

BPKH yang baru dibentuk ini pun belum memiliki rencana terkait penggunaan dana haji untuk investasi. Masih banyak yang perlu dikaji dan dibahas secara internal. Anggito mengakui belum ada pembahasan lebih jauh.

“Kami belum melakukan apa-apa lha wong (BPKH) baru mulai dibentuk,” tambahnya. Saat ditanya rencana BPKH, ia mengatakan belum membahasnya. “Belum tahu,” kata dia.

Infrastruktur haji

Sementara Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Fahri Hamzah, mengharapkan dengan terbentuknya  BPKH, pemanfaatan dana haji akan lebih optimal.

“Kita punya kurang lebih Rp90 triliun yang ready to invest, harapannya digunakan untuk bangun infrastruktur haji, misalnya Indonesia bangun kota ‘Indonesia’ di Mekah dan Madinah,” ujar Fahri.

Berdasarkan audit 2016, total dana haji yang akan dikelola BPKH mencapai Rp95,2 triliun. Akhir 2017 diperkirakan dana itu berkembang menjadi Rp100 triliun. Dana itu bisa diinvestasikan hingga 80%-nya atau Rp80 triliun di berbagai ranah investasi syariah.

Fahri berharap lembaga yang baru terbentuk itu nantinya bisa mengenalkan kekayaan budaya Indonesia di Arab Saudi, baik saat musim haji maupun umrah. Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya yang bisa dijual seperti kuliner dan kain khas daerah.

Dengan demikian, Indonesia bisa memperoleh keuntungan lebih yang bisa dimanfaatkan kembali untuk membangun infrastruktur haji lainnya seperti rumah sakit untuk jemaah haji dan umrah dari Indonesia.

“Kita ingin lanjutkan diplomasi dan komunikasi dengan Arab Saudi karena di pihak mereka ada tindakan positif sehingga kita juga perlu langkah positif untuk menyikapinya,” lanjut Fahri.

Belajar dari Tabung Haji

Anggito mengatakan, pihaknya masih melakukan pemetaan terkait investasi yang akan dilakukan. Nantinya, proses investasi dana haji ini juga harus disetujui oleh Dewan Pengawas dan DPR. “Sekarang kami mapping semua baik investasi perbankan, portofolio maupun langsung. Yang jelas investasi yang memberikan timbal hasil yang tinggi tapi resikonya kecil,” kata dia.

Mengacu pada contoh sukses Lembaga Tabung Haji (TH–Malaysia), BUMN yang berdiri sejak 1969, melalui pemikiran yang sederhana, yaitu bagaimana agar dana dari calon jemaah haji yang terkumpul bisa diberdayakan secara ekonomi dan produktif.

TH memiliki tiga fungsi, yakni menghimpun tabungan haji, pengelolaan dana haji, dan pengurusan haji. Pengelolaan dana tabungan haji yang dihimpun dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perusahaan raksasa TH selain mengorganisir dana haji juga memiliki anak perusahaan berupa hotel dengan nama “TH Hotel & Residence SDN.BHD” yang keluar sebagai pemenang di World’s Halal Tourism Award, Dubai dalam kategori World’s Best Hajj & Umrah Hotel.

Bukan hanya “TH Hotel & Residence SDN.BHD” yang menjadi anak perusahaan, namun “Tabung Haji (TH)” juga memiliki ada lima anak perusahaan lainnya seperti BIMB Holding, TH Properties, TH Plantations Berhad, TH Travel&Service serta thetaedge.

TH mempunyai lebih 50 tahun pengalaman dalam deposit, pengelolaan dan operasi haji. Sebagai sebuah pengurus dana Islam terbesar negara dengan dana melebihi RM62 miliar (ekuivalen Rp192,96 triliun), TH berusaha untuk memprakarsai ekonomi umat Islam di Malaysia dengan memanfaatkan dana.

Dengan keuntungan bersih melebihi RM3 miliar (ekuivalen Rp9,34 triliun), TH mampu memberi keuntungan yang kompetitif kepada pemegang kepentingannya setiap tahunnya.

TH berdaya saing dan kompetitif melalui pengelolaan yang inovatif dan skim simpanan menarik yang dirancang untuk menggalakkan simpanan. Kini, TH mempunyai lebih daripada 9 juta pendeposit dan 123 cabang, dengan lebih dari 6,000 ‘touch-points’ di seluruh negara. TH juga mempunyai satu pimpinan yang beroperasi di Jeddah, Arab Saudi.

Pada 2014, bekerja sama dengan Bank Gatehouse, TH memperkaya portofolio investasi mereka dengan mengakuisisi kantor pusat Unilever di Inggris dan Irlandia di kawasan Leatherhead, Surrey, dengan nilai transaksi 75,75 juta poundsterling atau setara US$117 juta.

Pada 22 Februari 2015, TH mengumumkan pembagian bonus tahunan untuk 2014 sebesar 6,25% kepada 10 juta deposan (sekitar 1/3 penduduk Malaysia). Bonus itu masih ditambah 2% lagi bagi calon haji yang belum berangkat, sebagai apresiasi TH terhadap kesabaran mereka menunggu jadwal kepergian.

Meski model pengelolaan TH Malaysia menunjukkan hasil yang win-win bagi Pemerintah Malaysia sebagai regulator dan pengawas, TH sebagai eksekutor, dan calon haji yang terobati penderitaan masa menunggunya dengan terus mendapatkan bonus tahunan yang cukup signifikan.

Tantangan terbesar di Indonesia dalam pengelolaan BPKH, tentu terkait transparansi dan operasional yang bebas korupsi. Jika BPKH dikelola as usual, sebagaimana TH Malaysia, mestinya dalam satu dua tahun ke depan bisa tersalip.

Tinggal bagaimana pengelolaan investasi yang tepat, pengaturan jadwal haji yang presisi dan pembagian hasil yang optimal, maka BPKH bisa menjadi sumber dana alternatif pembangunan. Jamaah mengejar berkah Allah, dananya bisa jadi alat penggerak ekonomi yang bermanfaat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here