Dana Hibah Jasmas Dibongkar, Risma Tak Peduli Warganya Dihukum

0
118
Foto: ilustrasi

Nusantara.news, Surabaya – Satu lagi indikasi dugaan korupsi terjadi pada proyek Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2016. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya tidak main-main dan akan membongkar persekongkolan berjamaah yang diduga dilakukan anggota DPRD Surabaya.

Informasi yang dihimpun Nusantara.news, sejumlah program hibah Jasmas milik Pemkot Surabaya kini tengah didalami oleh Kejari Surabaya. Pasalnya, ada indikasi penyelewengan atas penyaluran anggaran tersebut. Beredar kabar, banyak di antara kelompok kerja penerima hibah Jasmas fiktif.

Dugaan penyelewengan dana hibah Jasmas ini ada dua. Masing-masing untuk 2014 dan tahun 2016. Dan untuk Jasmas 2016, penyidik Kejari bahkan sudah memeriksa lima orang saksi. Namun, belum diketahui kelima identitas saksi yang dimaksud. Sumber di internal Kejari menyebutkan kelima orang tersebut anggota DPRD Surabaya.

Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, data penyimpangan dana Jasmas itu didapat dari pengaduan masyarakat (Dumas). Saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. “Tim sudah bekerja, kami sedang melakukan penyelidikan,” ujar Jaksa Kelahiran Bojonegoro saat dikonfirmasi.

Kata Didik, dana Jasmas tersebut berkaitan dengan pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system yang dibeli dari dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016. Dalam pembelian tersebut, ditemukan indikasi penyimpangan. “Kalau memang hasil telaah kami menemukan adanya indikasi potensi kerugian negara, tentu saja kami akan lakukan penyelidikan lebih dalam,” tegasnya.

Namun, khusus untuk Jamas 2014, pihaknya sudah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap penerima Jasmas. Mereka adalah pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB). “Tanggal 21 Juli lalu mereka kami tahan dan sekarang masih pengembangan,” kata Didik.

Sumber Nusantara.news menyebutkan, modus dana hibah Pemkot itu ditransfer sesuai proposal pengajuan dari Pemkot ke warga penerima Jasmas. Hanya saja proyek tersebut dipegang oleh relasi anggota DPRD dan bahkan ada pula anggota DPRD yang nyambi langsung ke proyek dana Jasmas. Para Ketua RT selaku penerima hibah hanya tahunya beres dan tidak susah-susah membuat proposal dan LPJ. Bahkan, dengan duduk manis saja, para penerima hibah dana Jasmas ini mendapat fee berkisar antara 1,5 hingga 2 persen dari pengadaan barang yang diterimanya.

Saat ini penyelidikan Kejari atas penyelewengan dana Jasmas telah membuat suasana DPRD Kota Surabaya cukup panas. Pasalnya, dari data yang dihimpun, penyelewengan dana Jasmas untuk tahun 2016 itu mencapai Rp 12 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Heru Kamarullah mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan dana hibah tahun 2016 tersebut. Namun, dia belum menyebutkan alur dana tersebut. “Baru tahap pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) sehingga belum bisa disampaikan siapa saja yang terlibat, begitu juga instansinya,” katanya.

Menurut Heru, penyelidikan ini menyisir penerimaan dana hibah di Kota Surabaya. Karena masih tahap penyelidikan, pihaknya juga belum bisa terlalu banyak memberikan informasi. “Penyelidikan ini belum matang dan perlu menggali bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Kalau saya sebut instansi A atau B nantinya takut salah,” ucapnya.

Kendati demikian, Heru tidak menampik terkait lima orang saksi yang diperiksa. Pada Rabu 2 Agustus 2017 lalu, pihaknya telah memintai keterangan lima orang saksi. “Nanti kalau sudah penyidikan akan kami informasikan. Karena penyelidikan, kalau diumbar takutnya nanti barang buktinya hilang dan penyelidikan ini terganggu,” tuturnya.

Sebelumnya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Timur juga menemukan indikasi penyelewengan dana Jasmas. Kabarnya dalam pemeriksaan BPK semester I, yakni bulan Juni lalu, alokasi dana hibah 2016 yang diajukan DPRD kota Surabaya tercatat sebesar Rp 267.63 miliar tapi hanya terealisasi Rp 216.77 miliar.

Dari target warga penerima dana hibah Jasmas sebanyak 2705 titik, justru yang terealisasi sekitar 2175 titik. Seperti diketahui, warga penerima Jasmas adalah RT/ RW di kota Surabaya.

Parahnya lagi, meski dana ratusan miliaran yang nota bene berasal dari APBD Kota Surabaya, namun pihak  penerima enggan membayar pajak. BPK akhirnya menemukan adanya pajak yang belum terbayarkan dalam laporan pertanggung jawaban dana hibah sebesar Rp 1,7 milliar.

Hasil investigasi BPK seperti yang dilansir dari situs resmi www.surabaya.bpk.go.id, ditemukan adanya kesamaan proposal untuk setiap pengajuan dana hibah Jasmas yang diduga adanya spekulasi pihak ketiga dalam pembuatan proposal.

Temuan BPK Jatim tersebut, dipertegas lagi dari hasil investigasi Inspektorat Pemkot Surabaya yang telah mendatangi RT/RW penerima dana Jasmas 2016.

Kepala Inspektorat Kota Surabaya Sigit Sugiharso menyebut, pihaknya mengetahui penyelewengan dana Jasmas dari hasil audit BPK Provinsi Jawa Timur atas keuangan Pemkot tahun 2016, yang dikeluarkan hasilnya beberapa bulan lalu. Pihaknya lantas menindaklanjuti dengan dengan melakukan pengecekan di lapangan dengan metode sampling.

“Dari pemeriksanaan BPK memang ada temuan seperti itu, dan tenyata memang benar, namun kami memang sampling, tidak sampai detail ke materinya,” ujarnya.

Diketahui penyelewengan Jasmas itu tersebar di sepuluh wilayah, di antaranya Ngagel, Krembangan, Bubutan, Asemrowo, Sukomanunggal, Wiyung, dan Karangpilang. Dari temuan itu, investigasi Inspektorat ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada oknum Pemkot yang terlibat dalam penyelewenangan.

“Kami melakuan penyelidikan dari sisi aparaturnya saja. Tapi ternyata terbukti tidak ada. Sehingga Surabaya dapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Sigit.

Dari BPK, menurut Sigit, memang tidak ada perintah untuk melakukan pendalaman. Namun Pemkot melakukan penyelidikan untuk mengetahui kejelasan kasus itu.

“Tapi kalau dana hibah, yang bertanggung jawab adalah penerima hibahnya. Sehingga jika ada penyelewengan maka yang akan memproses bukan Inspektorat lagi, melainkan sudah ke ranah pidana,” katanya.

Meskipun bermasalah, namun Pemkot Surabaya tetap memberikan bantuan hibah kepada warga dalam bentuk Jasmas. Hanya saja Pemkot Surabaya saat ini sudah menunda pencairan sejumlah program hibah Jasmas dalam dua tahun terakhir ini. Tampaknya itu keputusan tepat. Sebab, program hasil usulan DPRD Surabaya ini ternyata bermasalah.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang berada dalam pusaran dana hibah Jasmas enggan menjawab persoalan tersebut. Terkait tunggakan pajak yang belum terbayarkan itu, Risma mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu kalau soal pajak itu,” kelitnya.

Risma sendiri sebenarnya geram begitu mendengar ada dugaan penyelewengan dana hibah di lingkungannya. Dia malu. Meski dia tidak terlibat, namun persoalan itu akan membawa memperburuk citra institusi yang dipimpinnya. Menurutnya, para penerima dana hibah harus mempertanggungjawabkan dana yang mereka dapat.

“Itu urusan penerima hibah. Mereka yang tandatangan. Para penerima dana itu juga menerima SK,” reaksi Risma.

Risma tak memperdulikan apakah warganya yang akan berperkara hukum dalam proyek dana hibah itu. Pemkot Surabaya selama ini tak henti-hentinya mewanti-Wanti untuk selalu bersih. Pemkot juga berusaha mati-matian menjadi penyelenggara negara yang bersih hingga tingkat apa pun. Namun saat ini tengah diselidiki dugaan penyelewengan dana hibah melalui Jasmas.

“Kami sudah naikkan tunjangan semua pegawai kami. Ini tidak main-main. Jika ketahuan menyeleweng tangguh sendiri,” tandas Risma.

Risma juga enggan berkomentar terkait penyelewengan dana hibah Jasmas yang diduga melibatkan DPRD Surabaya. Yang jelas kata dia, semua dugaan itu ditangani Kejaksaan Surabaya.

Memang saat reses, anggota DPRD berdalih menyerap aspirasi masyarakat untuk ikut membantu menjembatani penerimaan dana hibah. Caranya mayarakat itu membuat proposal ditujukan kepada wali kota.

Wanita yang disebut-sebut sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur tersebut mengaku sudah mengumpulkan 600 warga calon penerima Jasmas di Gedung Sawunggaling lantai 6 Pemkot Surabaya. Bersama dengan Kejari, Risma memberi arahan mengenai cara penggunaan Jasmas berikut rambu-rambunya.

Risma mengingatkan agar para penerima dana hibah dan Jasmas mempergunakan dana yang diterima sebagaimana mestinya, yakni sesuai permohonan yang diajukan. “Itu bukan uang saya, tapi uang rakyat. Makanya jika ada, sisa tolong dikembalikan,” ujarnya.

Risma sendiri mengaku tak pernah ikut campur dengan dana hibah maupun Jasmas. Sistem anggaran yang sudah berbasis elektronik bisa mencegah adanya campur tangan siapapun. Di samping itu ada manfaat lain yang dirasakan, yakni prosesnya yang mudah dan cepat. “Semua pakai elektronik, karena itu enggak bisa ikut campur,” tuturnya.

Kendati demikian, Risma menegaskan Jasmas akan tetap diberikan meski pihak kejaksaan sedang getol mengusutnya. Risma beranggapan, bila Jasmas itu untuk kesejahteraan masyarakat.

“Itu kan pengajuan warga, ya kita akan berikan sesuai pengajuan. Kita kan sudah memberikan bekal kepada warga calon penerima Jasmas berupa pelatihan dan pencerahan dari petugas Kejaksaan,” ucapnya.

Anggota fraksi Handap (gabungan Hanura, Nasdem, PPP), Vinsensius Awey, menyebut dugaan penyimpangan dana Jasmas ini harus diungkap dengan jelas dan gamblang. Ia meminta aparat penegak hukum serius untuk membuktikan adanya penyelewenangan tersebut. “Jangan hanya sekedar wacana atau menakut-nakuti karena hal itu bisa menjadi pembunuhan karakter dewan,” katanya.

Jasmas sendiri merupakan bantuan dana hibah dari Pemkot Surabaya kepada Pokmas (Kelompok Masyarakat) melalui berbagai cara, salah satunya adalah usulan-usulan warga melalui jaringan aspirasi masyarakat saat dewan melakukan reses.

Untuk tahapan pencairan jasmas diawali dari usulan warga berupa proposal pengajuan, yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Surabaya. Semua proposal yang disampaikan kepada anggota dewan saat reses akan diberikan kepada Bappeko untuk dipilah mana proposal pengajuan yang berkaitan dengan SKPD yang ada. Bappeko lantas meneruskan proposal tersebut kepada dinas-dinas yang terkait sesuai proposal pengajuan.

Setelah itu SKPD tersebut yang memverifikasi kelayakan dari sebuah pengajuan baik barang yang akan dibelanjakan, nominalnya, gambar barang dan dokumen kelengkapan lainnya. Yang memutuskan boleh dan tidaknya realisasi proposal tersebut adalah dinas terkait dan apabila disetujui kucuran dana pun langsung dari Pemkot ke rekening pemohon. Artinya tidak ada satupun akses yang memungkinkan dewan memutuskan maupun menerima kucuran dana tersebut.

“Sampai sejauh ini kami belum mendengarkan keputusan dari aparat penegak hukum yang mengaitkan nama sejumlah anggota dewan sebagai tersangka penyalahgunaan dana hibah tersebut,” sebut Anggota dewan dari Partai Nasdem ini.

Namun pernyataan Awey ini dimentahkan sumber internal dari anggota dewan yang tidak berkenan namanya ditulis. Sumber mengatakan tidak tertutup kemungkinan anggota dewan campur tangan saat dana hibah Jasmas itu cair ke pemohon.

“Dugaan penyimpangan dana hibah Jasmas yang dilakukan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) fiktif, itu sangat memungkinkan. KUB fiktif itu sengaja dibentuk untuk mendapatkan fee dari anggota dewan setelah pencairan dana Jasmas bisa saja terjadi,” kata sumber tersebut.

Parliament Watch Jawa Timur mendesak Kejari Surabaya segera menuntaskan pengusutan atas penyelewengan dana hibah Jasmas yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya.

Ketua Parliament Watch Umar Solahuddin mengatakan penyalahgunaan dana hibah bukanlah fenomena baru. “Sebelumnya juga sudah ada beberapa kasus yang menyangkut anggota dewan dalam penyaluran dana hibah. Yang menjadi persoalan adalah sering tidak ada transparansi dalam penyaluran dana Jasmas,” kata Umar pada nusantara.news.

Kata Umar, saat ini yang menjadi sorotan dan sering menjadi modus penyelewengan adalah lembaga yang menerima, dan lembaga yang mengadakan barang yang diajukan warga. “Soal fiktif itu pasti ada, tapi ada juga yang sungguhan. Kadang lembaganya sudah benar namun nominalnya tidak sama antara yang dibelanjakan dengan yang dicairkan oleh Pemkot,” ucapnya.

Umar menyebut, dalam pengusutan dana Jasmas ini, peran masyarakat sangat penting. Karena semua pihak baik yang mengusut atau yang diusut harus diawasi.

“Harus diawasi masyarakat. Jangan sampai ada barter politik antara kejaksaan dan pelaku penyimpangan dana hibah. Hukum harus berproses dengan benar,” tegasnya.

Karena kasus ini diduga melibatkan sejumlah nama anggota DPRD Kota Surabaya, maka saran Umar, Badan Kehormatan harus mulai turun. Misalnya mengecek nama-nama yang tersangkut dalam penyelewengan dana hibah Jasmas. “Badan Kehormatan dewan dan partai yang bersangkutan harus melakukan investigasi temuan dari kejaksaan tersebut. Sebab adanya penyelewengan ini juga bisa mencederai kepercayaan masyarakat pada partai tertentu,” pungkasnya.

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here