Dana Kampanye Rp270 M, Pilkada Jadi Ajang Perjudian Para Bohir?

0
107

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar merentang dana kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat maksimal Rp470 miliar. Dana itu pasti bukan dari kocek pasangan cagub. Pasti ada unsur bohir atau dalam bahasa UU Pilkada disebut sumbangan. Tidak ada makan siang gratis. Sumbangan pasti dengan imbalan. Bawaslu perlu melakukan verifikasi seluruh tanda terima sumbangan, untuk mengetahui apakah pilgub tetap dalam koridor persaingan antar calon untuk mensejahterakan rakyat, atau akan berubah menjadi ajang “perjudian” antar bohir.

Ridwan Kamil Rp270 Miliar

Ridwan Kamil sebagai salah satu calon Gubernur Jabar mengatakan tidak akan menghabiskan  dana Rp470 miliar. Ridwan Kamil menaksir dana kampanyenya sekitar Rp270 miliar, dengan perhitungan Rp10 miliar per kebupaten kota yang ada di Jabar.

Dana Rp270 miliar yang dihabiskan selama kampanye, bukan angka kecil. Masa kampanye itu sendiri berlangsung 120 hari antara 13 Februari sampai 13 Juni. Ini berarti Ridwan Kamil dan calon wakilnya, Uu Ruzhanul Ulum akan menghabiskan Rp2,25 miliar setiap hari selama 120 hari.

Dana sebesar Rp270 miliar itu pasti bukan dari kantong Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Sebab gabungan harta kekayaan keduanya sesuai yang dilaporkan ke KPK, jauh dari angka Rp270 miliar. Harta kekayaan Ridwan Kamil Rp8,2, sementara harta kekayaan Uu Ruzhanul Rp2,5 miliar. Total harta kekayaan keduanya Rp10,7 miliar. Jauh dari angka Rp270 miliar.

Andaikan Ridwan Kamil  dan Uu Ruzhanul bersedia mempertaruhkan kekayaannya, maka keduanya masih membutuhkan sekitar Rp260 miliar lagi.

Dari mana Ridwan Kamil  dan Uu Ruzhanul memperoleh tambahan dana sebesar Rp260 miliar lagi? Dari sumbangan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sumbangan kepada pasangan calon ada batasnya.

Dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, nilainya paling banyak Rp750 juta setiap partai politik selama masa Kampanye. Dana kampanye dari sumbangan pihak lain perseorangan, nilainya paling banyak Rp75 juta selama masa kampanye. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp750 juta selama masa kampanye.

Dari ketentuan ini jelas pula bahwa sumbangan partai politik sangat terbatas. Andaikan 4 partai politik yang mengusung Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul masing-masing menyumbang Rp750 juta maka nilainya hanya Rp3 miliar, jauh dari angka yang dibutuhkan.

Ini berarti Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul harus mengumpulkan kekurangan Rp260 miliar dari perseorangan atau dari kelompok atau badan hukum swasta. Seandainya sumbangan datang dari perseorangan yang nilainya paling banyak Rp75 juta, maka jumlah perseorangan yang menyumbang mencapai Rp260 miliar dibagi Rp75 juta, mencapai 3.466 orang.

Kalau sumbangan seluruhnya diperoleh dari kelompok atau badan hukum yang nilainya paling banyak Rp750 juta maka jumlah kelompok atau badan hukum yang menyumbang mencapai 346 kelompok atau badan hukum.

Jika diasumsikan kekurangan Rp260 miliar setengahnya diperoleh dari penyumbang perorangan dan setengahnya lagi dari penyumbang kelompok atau badan hukum, maka jumlah penyumbang perorangan mencapai 1.733 orang dan 173 kelompok atau badan hukum.

Kedermawanan orang untuk menyumbang demi sebuah even pilgub yang tidak jelas juntrungannya, jelas menjadi pertanyaan. Terlebih di era sekarang yang tidak lagi mengenal istilah “makan siang gratis.” Bukan hanya orang perorang yang jauh, tim sukses sekalipun tidak lagi mengenal istilah “makan siang gratis” dan juga tidak lagi mengenal istilah pasca bayar (setelah menang).

Cinta atau sayang atau kagum terhadap Ridwan Kamil/Uu Ruzhanul sebagai alasan menyumbang mungkin saja terjadi. Tetapi berapa orang atau berapa kelompok atau badan hukumkah yang demi cinta, sayang dan kagum terhadap Ridwan Kamil/Uu Ruzhanul lalu bersedia menyumbangkan uang Rp75 juta atau Rp750 juta?

Itu baru untuk satu pasang cagub. Sementara di Jabar ada empat pasang cagub, yakni pasangan Deddy Mizwar -Dedi Mulyadi, pasangan Sudrajat – Achmad Syaikhu, dan pasangan TB Hasanuddin – Anton Charliyan.

Jika diasumsikan masing-masing pasangan cagub menghabiskan dana kampanye yang sama besar dengan pasangan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul, maka 3 pasang cagub itu juga membutuhkan jumlah penyumbang  yang sama banyak dengan penyumbang Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul.

Jumlah penyumbang untuk Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul, menurut perhitungan di atas mencapai mencapai sekitar 1.733 perorangan dan 173 kelompok atau badan hukum. Total penyumbang yang dibutuhkan oleh keempat pasang calon  dengan demikian mencapai 6.932 perorangan dan 692 kelompok orang atau badan hukum.

Begitu banyakah dermawan yang bersedia menyumbang untuk even pilgub, apalagi disebutkan dalam UU Pilkada dan juga dalam PKPU bahwa sumbangan itu bersifat tidak mengikat?

Memang bisa dikembangkan asumsi bahwa para penyumbang itu akan diuntungkan oleh kebijakan calon apabila terpilih. Keuntungan itu misalnya, kebijakan pajak calon yang akan lebih ringan, atau kebijakan calon yang diyakini mampi mendinamisasi iklim usaha, atau kebijakan calon yang akan menihilkan kriminalitas, rumah sakit gratis, sekolah gratis, jaminan memperoleh pekerjaan, upah naik, beasiswa perguruan tinggi bagi anak tidak mampu, jaminan rumah dan lain sebagainya.

Pemilu di Amerika atau di negara-negara maju, hal-hal seperti ini memang menjadi pertimbangan dalam memberikan sumbangan, karena kebijakan seperti itu secara tidak langsung menguntungkan masyarakat. Kriminalitas yang menjadi nihil misalnya akan mengurangi biaya keamanan. Bantuan untuk orang miskin menguntungkan karena masyarakat tidak lagi direpotkan oleh aneka permintaan sumbangan baik di jalan-jalan maupun yang datang ke rumah. Sekolah gratis, beasiswa dan lain sebagainya pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas masyarakat, meningkatkan produk domestik regional bruto, menyehatkan ekonomi daerah yang ujung-ujungnya mempermudah kehidupan.

Pertanyaannya apakah sudah setinggi itu makna dan manfaat pemilu di Indonesia?

Tidak bisa dinafikkan memang, ada saja dermawan atau perusahaan yang rela berkorban untuk suatu yang dicintai, disayangi dan dikagumi. Tetapi lebih kuat diyakini, jauh lebih banyak dermawan yang rela menyumbang untuk anak yatim atau korban bencana atau anak terlantar atau anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya yang sejenis. Apalagi produk pilkada ada yang justru membawa kemudaratan karena calon menjadi lupa daratan atau mengembangkan prilaku koruptif setelah terpilih.

Oleh sebab itu menjadi pertanyaan, mengapa KPU Jabar justru merentang dana kampanye sampai sebesar Rp470 miliar? Bukankah KPU mengetahui bahwa setiap calon memiliki dana yang terbatas sebagaimana dilaporkan ke KPK, dan karena itu seharusnya membatasi dana kampanye sekecil-kecilnya agar calon tidak harus melibatkan begitu banyak orang mendukung pendanaannya maju dalam pilkada?

Dalam perspektif ini, tampaknya ada semacam saling pengertian di antara semua pihak, tentang apa sebetulnya yang hidup dan bermain di balik besarnya dana yang dibutuhkan untuk ikut dalam pilkada.

Soal sumber dana misalnya, mungkin dana Rp260 miliar itu berasal dari beberapa sumber saja, tetapi untuk memenuhi ketentuan sumbangan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan PKPU, maka dibuat sedemikian rupa sehingga penyumbang seolah-olah banyak sesuai dengan tanda terima yang direkayasa.

Jika sumber dananya hanya dari beberapa orang saja, maka angkanya tentu besar. Karena angkanya besar, maka apakah mungkin bersifat tidak mengikat?

Pada saat melakukan audit dana kampanye, Bawaslu perlu melakukan verifikasi benar tidaknya penyumbang sesuai tanda terima, sebagaimana KPU melakukan verifikasi terhadap KTP yang dikumpulkan calon independen.

Jika dilakukan secara serius, maka verifikasi penyumbang bisa membuka tabir benar tidaknya tanda terima dari begitu banyak penyumbang sekaligus membuka tabir siapa saja bohir utama calon.

Ini penting untuk mengenali prilaku bohir, mencegah jangan sampai terjadi bohir mengendalikan calon terpilih. Kalau calon terpilih dalam kendali bohir maka ajang pilgub bukan lagi ajang persaingan antar calon adu program mensejahterakan rakyat, melainkan berubah menjadi ajang “perjudian” para bohir untuk kepentingan dan keuntungan para bohir itu sendiri.

Temuan Bawaslu juga bermanfaat jadi salah satu rujukan bagi KPK atau kejaksaan atau kepolisian untuk menguntit pola hubungan dan traksaksi yang berlangsung antara calon dengan penyumbang (bohir) setelah terpilih.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here