Dana Kampanye Ukuran Moral Politik

0
52

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memainkan peran penting di masa pilkada ini. Sebab,  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 1.119 transaksi keuangan mencurigakan terkait pencalonan dalam pilkada serentak. Rinciannya, 53 transaksi elektronik dan 1.066 transaksi tunai. Jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah pasangan calon yang mencapai hanya 569 pasangan yang bertarung di 171 daerah pemilihan. Periode transaksi terjadi mulai akhir 2017 hingga tiga bulan pertama 2018.

Kalau dilihat tahapan pelaksanaan pilkada, periode itu adalah tahap penentuan pasangan calon yang akan didaftarkan ke KPU oleh partai pengusung atau koalisi partai pengusung. Oleh sebab itu, bisa jadi transaksi mencurigakan itu diduga terkait transaksi pembayaran mahar politik dari calon kepala daerah kepada pimpinan partai politik –satu hal yang diharamkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pilkada. PPATK sudah kantongi data. Bawaslu dengan sendirinya harus turun tangan mengusut. (Baca: https://nusantara.news/mahar-politik-data-ppatk-ancam-batalkan-pemenang-pilkada/)

Ketua Bawaslu Abhan memastikan akan menindak tegas peserta Pilkada 2018 yang menggunakan aliran dana gelap. Bawaslu akan menggunakan temuan PPATK itu untuk memeriksa laporan penerimaan dan pengeluaran akhir dana kampanye. Jika terbukti, kemenangan si calon akan dibatalkan.

Ada tiga tahapan, yakni laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Hasil audit yang membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan dana kampanye oleh peserta pilkada akan disampaikan Bawaslu setelah masa kampanye selesai 23 Juni yang akan datang.

Soal dana ini penting. Pertama, karena ini perintah UU Pilkada. Pasal 74 UU tersebut memerintahkan peserta pilkada melaporkan rekening dana kampanye mereka kepada KPU. Ditambah lagi, dalam SK KPU No. 676/2003 ditetapkan pula bahwa laporan tersebut harus menyebutkan nomor rekening lengkap dengan nama dan alamat bank, saldo awal dan asal dana.

Rekening ini termasuk yang diteliti PPATK. Namun, PPATK  lebih banyak menyasar  rekening-rekening yang tidak terdaftar sebagai rekening dana pilkada. Sebab, berdasarkan pengalaman sebelumnya, PPATK tidak menemukan transaksi mencurigakan di rekening khusus tersebut. Transaksi keuangan  mencurigakan justru terjadi di rekening lain yang terkait peserta pilkada.

Urgensi kedua, ini menyangkut moral. Kejujuran dalam soal uang adalah tolok ukur paling dasar untuk menilai bersih tidaknya moral seseorang.

Uang adalah salah satu alat uji yang paling jitu untuk menentukan apakah seseorang layak dipercaya, atau justru termasuk jenis orang yang suka menggunting dalam lipatan. Jika dalam soal ini saja para politisi itu tidak lulus, maka terlalu besar pertaruhan bangsa ini jika menyerahi mereka tampuk kekuasaan negara.

Memang, tradisi akuntabilitas di negeri memang nyaris nol. Dan khusus untuk dana politik, akuntabilitas itu justru dianggap tabu karena sumber-sumbernya “gelap”.

Maka, sebenarnya ini adalah momen bagi kita semua untuk berpikir dewasa. Akuntabilitas dana politik diperlukan agar proses politik kita berlangsung sehat dan jujur.

Sebab itu semua pihak yang terlibat dalam pemilu  harus bersatu dalam semangat memperbaiki keadaan. Para pimpinan partai, yang kadernya bertarung dalam pilkada, harus mensukseskan pendidikan akuntabilitas ini dengan serius.

Para akuntan publik yang nanti akan memeriksa laporan keuangan mereka juga harus bekerja professional. Dan rakyat pun harus peduli pada transparansi proses itu. Pengamatan rakyat terhadap proses itu semestinya menjadi tolok ukur menentukan pilihan dalam pemilu nanti. Jika akuntabilitas parpol, calon anggota DPD dan calon presiden/wakil presiden tidak terlihat, rakyat harus segera berkata tidak kepada mereka. Sebab, ini soal moral. Dan kita sedang mencari pemimpin yang bermoral.

Akuntan publik yang nanti ditunjuk akan memikul tanggungjawab besar untuk membangun transparansi di negeri ini. Mereka tidak hanya mempertaruhkan profesionalisme dan ketaatan pada kode etik profesinya, tetapi juga mempertaruhkan masa depan bangsa ini. Jika kita sepakat, bahwa korupsi yang telah melumatkan negara ini harus dipangkas mulai dari pucuk kekuasaan, maka inilah momentum untuk menebaskan pedang melawan korupsi.

Para calon kepala daerah yang nanti terpilih harus dipersaksikan di depan publik bahwa mereka benar-benar orang yang transparan, jujur, tidak menerima dana secara tidak halal, serta tertib dalam mempertangungjawabkan setiap rupiah yang masuk ke kas mereka.

Audit secara ketat dan profesional terhadap dana kampanye capres ini penting, karena alangkah indahnya negeri ini jika kepala-kepala daerahnya di masa depan tidak ada lagi yang terjerambab gara-gara uang haram.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here