Dana Pensiun Jadi Alternatif Sumber Pembiayaan Proyek Tol

0
396

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah keterbatasan APBN upaya pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menggunakan sumber dana menganggur. Kali ini dana pensiun jadi alternatif pendanaan untuk proyek jalan tol Waskita Toll Road. Ini merupakan terobosan baru.

Kementerian PPN/Bappenas Jumat (17/2/2017), telah menyelenggarakan acara penandatanganan berita acara Financial Closed Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) proyek jalan tol Waskita Toll Road di Istana Negara dengan disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Ini merupakan kelanjutan instruksi persiden pada rapat terbatas sehari sebelumnya.  Presiden telah menginstruksikan agar mengupayakan penggalangan sumber pembiayaan alternatif yang dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian.

Dalam kesempatan tersebut Menteri PPN/Bapenas, Bambang Brojonegoro menyatakan,  PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) secara bersama-sama memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas (equity financing) kepada PT Waskita Toll Road. Investasi ini akan digunakan untuk membiayai 9 ruas jalan tol berlokasi di Pulau Jawa sepanjang 408,41 Km, di mana 5 ruas diantaranya merupakan ruas Tol Trans Jawa dengan total panjang 305,27Km.

Lebih jauh, anak mantan menteri di era era Orde Baru ini menjelaskan, pembebasan lahan untuk seluruh proyek-proyek ini rata-rata sudah mencapai 68 persen sementara khusus untuk pembebasan lahan proyek-proyek Ruas Tol Transjawa yang diharapkan fungsional pada saat Hari Raya Idul Fitri 2017, sudah mencapai 90 persen. Sementara untuk konstruksi jalan tol sudah mencapai rata-rata 40 persen dan untuk beberapa ruas bahkan sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Total kebutuhan finansial untuk pembiayaan proyek-proyek jalan tol yang menjadi tanggung jawab PT Waskita Toll Road mencapai 16 triliun rupiah, sedangkan ekuitas PT Waskita Toll Road untuk pemenuhan kebutuhan finansial dimaksud baru mencapai sekitar 6 triliun rupiah.

Melalui program PINA, PT Taspen dan PT SMI telah membantu pemenuhan ekuitas hingga 30 persen atau senilai 3,5 triliun rupiah. Proses fasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas sampai financial closed ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR.

Dengan  dukungan finansial dalam format Financial closing PINA Proyek PT Waskita Toll Road ini diharapkan akan menjadi pemicu keterlibatan lembaga pengelola dana-dana jangka panjang di proyek-proyek infrastruktur strategis dan prioritas lainnya.

Di sisi lain, kementerian PPN/Bappenas, sebagai motor penggerak dan fasilitator PINA, akan mendorong agar skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan keuangan negara. “Program PINA didesain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan modal besar yang dinilai layak secara finansial dan menguntungkan secara bisnis,” ungkapnya

Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA memiliki 4 (empat) kriteria, yakni: 1) mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional; 2) memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia; 3) memiliki kelayakan komersial; dan 4) memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria).

PINA dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari penanam modal,  perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan sumber pembiayaan lain yang sah. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proyek PINA yang akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Kementerian PPN/Bappenas juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, BKPM, LKPP dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam satu wadah yang disebut Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia atau PPP Office Government of Indonesia.

Kantor Bersama KPBU akan menjadi one-stop service dalam pelaksanaan proyek KPBU dengan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi dan capacity building. Dengan berfungsinya Kantor Bersama KPBU, diharapkan proyek-proyek dengan skema KPBU tidak saja lebih cepat terlaksana, tetapi juga tetap akuntabel.

“Melalui kedua skema alternatif pembiayaan infrastruktur yaitu PINA dan KPBU, pemerintah akan terus berusaha mendorong partisipasi swasta dan lembaga pengelola keuangan untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya penyediaan infrastruktur,” tutup Menteri Bambang.

“Saya harap ini menjadi awal baik, yaitu dipercepatnya pembiayaan investasi di Tol Waskita toll road senilai Rp70 triliun,” ujar Presiden Jokowi dalam pembukaannya.

Presiden mendukung pembiayaan ini mengingat infrastruktur menjadi fokus utama pemerintahannya. Jokowi yakin, dengan infrastruktur yang baik, maka pemerataan kesejahteraan sosial juga bisa dicapai.

Jokowi menegaskan, untuk membangun infrastruktur dengan hanya mengandalkan APBN  akan sulit mencapai target, sehingga  perlu terobosan dalam bentuk lain. “Saya kira cara seperti ini dilakukan akan banyak sekali infrastruktur, yang dulunya hanya tergantung APBN sekarang tidak. Bisa dengan investasi murni atau dalam bentuk lainnya,” katanya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here