Dana Pilkada Jatim 119 Miliar, Semua Elemen Harus Ikut Mengawasi

0
289

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan Rp 119 miliar untuk anggaran pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Jumlah itu, adalah total dari anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 817 miliar, dan sisanya akan disiapkan pada Januari 2018.

“Anggaran tersebut dikucurkan tiga termin, yakni sampai Januari 2018,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf saat menerima Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (16/6/2017).

Anggaran sebanyak itu akan habis dipakai untuk anggaran maupun berbagai keperluan administrasi pelaksaan pesta demokrasi serentak. Di Jawa Timur perhelatan pemilihan kepala daerah akan digelar di 18 kabupaten/kota dan satu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Di Jatim, 1 Pilgub dan 18 Pilkada Kabupaten/Kota

18 kabupaten/kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak adalah, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah serentak merupakan tanggungjawab KPU.

“Kalau sosialisasi domainnya KPU. Pemprov Jatim hanya menyediakan anggaran, seperti yang sudah dibahas antara Pemprov dan DPRD Jatim. Untuk soal anggaran sudah clear. Tahun ini disiapkan Rp119 milyar, sisanya disiapkan Januari tahun depan,” terang Ketua KPU RI Arief Budiman.

Selain itu, di Jawa Timur juga terdapat tujuh kepala daerah yang habis masa jabatannya yakni Kabupaten Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Probolinggo, Tulungagung, dan Kabupaten Nganjuk.

“Inilah beberapa kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/walikota habis. Maka nanti akan ada tujuh pejabat kepala daerah,” ujarnya.

Juga ada delapan kabupaten/kota yang akan diisi oleh pejabat pengganti atau Plt, yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kabupetan Jombang,  Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Kediri, dan Kota Madiun.

“Plt tersebut diangkat untuk menggantikan bupati/walikota yang kemungkinan ikut mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala daerah tahun depan,” tambahnya.

Ketua KPU RI Arief Budiman menambahkan kunjungannya ke Pemprov Jawa Timur juga untuk monitoring dan supervisi persiapan pelaksanaan pemilihan gubernur bersamaan dengan 18 pemilihan bupati/walikota. Direncanakan jadwal pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan pada 27 Juni 2018.

KPU sudah menetapkan lima peraturan KPU dari total sembilan peraturan KPU (PKPU). Sementara, empat lainnya masih menunggu jadwal konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Lima peraturan KPU itu adalah peraturan yang akan digunakan tahapan-tahapan awal pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Kelima peraturan KPU yang telah ditetapkan yakni PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang tahapan, PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih, PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan, PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, dan PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye.

“PKPU yang ketiga ini baru diselesaikan dan kemungkinan akan diubah lagi. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat dukungan untuk calon perseorangan. Untuk itu,  publik diminta untuk memahami bahwa perubahan itu bisa terjadi karena memang ada yang salah atau ada putusan hukum baru yang menyebabkan peraturan harus disesuaikan,” jelasnya.

PKPU juga sedang menunggu konsultasi antara lain PKPU yakni tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Suara, Logistik Pemilu, dan Pemilihan Kepala Daerah di daerah khusus seperti Papua Barat, Aceh dan DKI Jakarta. Untuk tahun 2018, tinggal Papua sebagai daerah khusus yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Jatim Siap Gelar Pilkada Serentak 

Tak hanya soal anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku siap melaksanakan bagian dari proses demokrasi, berupa pemilihan kepala daerah di wilayahnya. Diharapkan, tahapan-tahapannya berjalan sesuai ketentuan KPU RI.

Di depan wartawan, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito mengatakan, KPU Jawa Timur sudah siap melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
Dia menyebut, sejak setahun lalu, Pemprov Jawa Timur telah melakukan proses penganggaran dan pihak KPU Provinsi Jawa Timur juga telah berkoordinasi dengan DPRD Jawa Timur. Termasuk soal kebutuhan anggaran yang dianggarkan Rp 817 miliar.

“Soal kebutuhan anggaran, KPU Provinsi Jatim mengajukan sebanyak Rp 119 miliar pada termin pertama dan Rp 698 miliar pada termin kedua,” katanya.

Untuk Pilgub Jatim diperkirakan sedot anggaran Rp1,2 triliun

KPU Jawa Timur memprediksi Pilgub Jawa Timur 2018 akan menyedot anggaran dengan total mencapai sekitar Rp 1,2 triliun.

“Setahun lalu kami sudah melakukan proses penganggaran, juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim serta DPRD Jatim. Disepakati anggarannya Rp817 miliar untuk KPU Jatim guna keperluan pelaksanaan Pilgub,” terang Eko Sasmito.

Pada termin pertama, akan dicairkan sebesar Rp119 miliar di bulan Juli 2017. Sisanya, sebanyak Rp698 miliar akan dicairkan Januari 2018.

“Karena Pilkada serentak, ada juga yang sharing anggaran dengan kabupaten/kota,” terangnya.

Anggaran yang dibutuhkan tersebut termasuk untuk honorarium PPDP, biaya distribusi logistik, dan proses kebutuhan TPS ditangani oleh KPU provinsi. Sedangkan untuk honorarium PPK, PPS, KPPS dan penggandaan DPT jadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota.

Di Pilgub Jatim Diprediksi Akan Muncul Enam Pasangan Calon

KPU Jawa Timur memprediksi, di Pilgub Jawa Timur 2018 mendatang akan ada enam pasangan calon. Itu terdiri dari dua paslon perseorangan dan empat paslon dari partai politik serta pasangan yang dimunculkan dari gabungan partai politik yang ada di Jawa Timur.
Untuk jumlah pemilih di dalam pelaksanaan Pilgub Jawa Timur, ada sekitar 32,3 juta jiwa. Itu mengacu asumsi dari prosentase kenaikan pemilih di Pilpres 2014 lalu, yakni sebesar 32,6 juta orang pemilih.

Untuk kebutuhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) diprediksi bakal ada 68 ribu TPS, jumlah itu terus dimutahirkan untuk bisa berkurang lagi. Perkiraan itu berdasarkan di Pilpres 2014 lalu, ada sebanyak 75 ribu TPS.

“Untuk total anggaran Pilgub Jatim, diperkirakan sekitar Rp 1,2 triliun. Ini jika ditambah dengan anggaran untuk keamanan, untuk Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya,” terangnya.

Kemudian Ketua KPU RI Arief Budiman menambahkan, sukses tidaknya penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 tidak hanya tergantung dari KPU saja. Tetapi juga dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri dan peserta pemilu.

“Ini agar agenda Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 bisa berjalan lancar dan sukses,” kata Arief.

Di Jatim, Pilkada Serentak Digelar 27 Juni

“Untuk itu kami datang ke sini (ke Pemprov Jatim), dalam rangka mengecek kesiapan menjelasng pelaksaan Pilkada serentak 2018 mendatang,” katanya.

Untuk diketahui, pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur dan pemilihan presiden adalah bagian dari proses pelaksanaan demokrasi. Anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit, dan anggaran yang terkumpul melalui APBD itu jelas dikumpulkan dari partisipasi masyarakat, dan menjadi pendapatan daerah.

Di hajatan besar tersebut tidak boleh tercederai oleh munculnya praktik-praktik terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh siapa pun, yang ingin memaksakan munculnya pemenang melalui cara-cara kotor, menjijikkan yang dikemas dengan berbagai model rekayasa.

Untuk menjaga marwah kesucian demokrasi tersebut, terutama di Jawa Timur semua elemen harus ikut terpanggil untuk melakukan pengawasan. Ingat, jangan diberi celah para pelaku-pelaku kecurangan bisa melakukan aksi jahatnya, mengambil keuntungan dibalik pesta demokrasi yang menggunakan uang rakyat tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here