Dana Haji Untuk Infrastruktur Melanggar UU

0
219
Presiden Jokowi saat memberi selamat kepada para Pengelola dan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Nusantara.news, Jakarta – Pro dan kontra rencana penggunaan dana haji di Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) oleh Presiden Jokowi untuk pembangunan proyek infrastruktur masih terus bergulir.  Sejak Presiden Jokowi mengusulkan agar dana BPKH sebesar Rp95,2 triliun, 80%-nya digunakan untuk membangun proyek infrastruktur Pemerintah, eksistensi BPKH seperti ngeri-ngeri sedap. Kalau tak dituruti khawatir Presiden marah, tapi kalau menuruti melanggar UU. BPKH benar-benar bak buah simalakama.

Tapi itulah realitas Jokowi, ide dan ucapannya kerap menimbulkan perdebatan yang pada akhirnya menguras energi. Setelah ribut itu biasanya Presiden meminta dihentikan agar energi bangsa ini fokus untuk membangun, bekerja dan bekerja.

Usulan Jokowi disampaikan pada saat melantik Pengola dan Pengawas BPKH di Istana Negara pekan lalu. Tentu saja sejak itu riuh rendah, pro dan kontra soal kebolehan dana haji untuk membangun infrastruktur umum.

“Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik,” kata Jokowi.

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain sepeti Malaysia. “Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede,” ujar Jokowi.

Keinginan Jokowi ini ternyata didukung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia menyatakan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal produktif. Hal ini termasuk dikelola untuk pembangunan infrastruktur dan kebolehan ini mengacu kepada konstitusi dan aturan fikih.

“Selama memenuhi prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi kemaslahatan jemaah haji serta masyarakat luas, dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur,” kata Lukman beberapa waktu lalu.

Langgar UU

Tentu saja usulan itu ditolak mentah-mentah oleh DPR. Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrat Agus Hermanto menilai tidak tepat penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol atau lainnya. Pasalnya, penggunaan dana tersebut sudah diatur dalam undang-undang sehingga tidak boleh sembarangan menggunakannya.

“UU sudah mengatur secara rinci penggunaan dana haji, harus untuk kepentingan jamaah. Kalau untuk membangun asrama haji masih bisa namun kalau untuk jalan tol, itu kurang tepat,” kata Agus beberapa waktu lalu.

Bahkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain, menilai sikap Jokowi dinilai bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH).  “Kontradiksi dengan Undang-undang,” kata Haramain belum lama ini.

Pasal 3 UU No. 34/2014 mengatur bahwa dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi pengunaan biaya pengelolaan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan ummat Islam. Yang dimaksud untuk kemasalahatan umat Islam adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

“Di situ kan sudah disebutkan tujuan penggunaan dana haji. Diluar itu, enggak boleh lah. (Infrastruktur) enggak boleh, enggak bisa lah. Ini penggunaanya untuk kemaslahatan umat,” ujar Haramain.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan, disamping harus sesuai UU 34/2014, penggunaan dana haji harus bebas risiko. Sebab, dana haji yang tersimpan di pemerintah itu bukan lah uang negara.

“Itu uang umat, harus dijamin keamanannya dan harus bebas risiko,” kata dia.

Seperti diketahui sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menenggelamkan puluhan triliun dananya untuk menopang proyek infrastruktur Pemerintahan Jokowi, namun hingga kini banyak yang mandeg dan belum kembali. Bagaimana jika dana haji tidak kembali, bisa jadi jamaah haji batal berangkat ke tanah suci.

Bahkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris berpendapat, kalau memang proyek infrastruktur pemerintah itu bagus dan menguntungkan harusnya para investor berbondong-bondong menanamkan modalnya di situ.

“Makanya menjadi pertanyaan besar, kenapa sampai ada wacana dana haji dimanfaatkan untuk infrastruktur,” demikian Fahira mempertanyakan.

Akad untuk haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis juga menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya penggunaan dana haji untuk infrastruktur itu menyalahi tujuan penggunaan dana haji itu sendiri. Dia mengatakan, dana haji diperuntukkan tidak lain untuk kepentingan jamaah haji.

“Mengingat selama ini jamaah membayarkan dana haji adalah dengan akad untuk haji, bukan untuk infrastruktur atau yang lainnya,’ ujarnya kepada pers.

Namun, menurutnya penggunaan dana untuk infrastruktur itu diperbolehkan apabila dana tersebut digunakan sebatas dalam rangka penyempurnaan fasilitas haji. Seperti pembangunan pemondokan jamaah haji, pembangunan rumah sakit jamaah haji, revitalisasi pemondokan haji di dalam negeri maupun di Saudi, membuat bank haji dan sebagainya.

Selain itu, menurut anggota DPR RI Fraksi PKS dari dapil Sumut II ini, penggunaan dana haji di luar peruntukkan bagi jamaah haji itu berpotensi melanggar hukum, terutama UU No. 34/2014

UU haji telah mengamanatkan bagi pendirian BPKH, yang diamanahi untuk mengelola keuangan jamaah haji, termasuk menginvestasikan agar lebih bermanfaat untuk kepentingan jamaah haji. “Lalu jika dana haji digunakan semaunya, apa gunanya BPKH yang dibentuk?”

Segala barang titipan itu harus dipergunakan sesuai akad dan amanahnya, tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain, kecuali jika si pemilik barang memberikan izin. Jadi dana haji hanya boleh dipergunakan untuk biaya haji. Namun jika si pemilik dana haji mengijinkan untuk digunakan bagi keperluan lain (termasuk pembiayaan infrastuktur), maka itu diperbolehkan.

Jadi jika Jokowi ingin mempergunakan dana haji Indonesia untuk pembiayaan infrastruktur, tentu boleh-boleh aja. Tapi syaratnya, dia harus minta izin kepada seluruh pemilik dana haji tersebut. Dan mereka semua harus mengijinkan. Jika mereka tidak mengijinkan, maka haram hukumnya bagi Jokowi untuk menggunakan dana haji untuk tujuan selain biaya haji.

Pedoman utama bagi umat Islam adalah al Quran dan sunnah, bukan Tabung Haji Malaysia. Bukan siapapun, bukan apapun. Sangat tidak pas membandingkan Tabung Haji Malaysia dengan BPKH. Kalau Tabung Haji menginvestasikan dana haji ke properti, perkebunan, dan infrastruktur, setelah berhasil membangun infrastruktur haji dengan baik.

Sehingga pelaksanaan haji di Malaysia sangat efisien, murah, optimal dan nyaman.

Jokowi berniat menggunakan dana haji, karena terdorong oleh situasi kepepet, bingung, panik, karena uang negara sudah habis, utang makin menumpuk, dan sudah kehabisan cara mengatasi semua itu. Sehingga motivasinya jauh sangat berbeda.

Di Malaysia, penggunaan dana haji untuk pembangunan tersebut sudah dilakukan sejak lama. Niat dan tujuannya baik, yakni agar dana haji tidak menganggur, lalu diinvestasikan. Hasilnya dikembalikan lagi kepada si pemilik dana. Dengan cara ini, maka biaya haji di Malaysia bisa jauh lebih murah. Sebab sebagian di antaranya sudah di-cover dari profit investasi dana haji tersebut.

Perlu diketahui, saking bangusnya pengelolaan dana Tabung Haji, sepertiga warga Malaysia menikmati return dari pengelolaan dana haji yang baik itu.

Dan yang paling penting, sejak awal akad dana haji di Malaysia tersebut memang untuk diinvestasikan. Para pemilik dana sudah tahu sejak awal, Mereka sudah memberi ijin. Jadi tak masalah ketika Tabung Haji memanfaatkan dana haji untuk keperluan investasi.

Gabungan profesionalisme, amanah dan perhitungan yang cermat, ditambah akadnya memang membolehkan diinvestasikan, maka dana Tabung Haji benar-benar maksimal.

Sementara dana BPKH, sejak awal akadnya full untuk keperluan haji. Itu sebabnya, mari kita sudahi diskusi dana haji. Moratorium peluang penggunaan dana BPKH untuk membangun infrastruktur umum. Selain berisiko, melanggar UU, melanggar syariah, juga melanggar niatan jamaah haji.

Tukang sayur, tukang bubur, bahkan tukang beca yang menabung dari jumlah kecil hingga cukup dititipkan dananya di BPKH. Oleh karena mendapat antrean begitu lama, sehingga disiasati agar dana itu dipakai dulu untuk pembangunan infrastruktur.

Kalau dana itu macet, apakah Jokowi mau menjamin, sementara belum ada garansi dari pemerintah. Stop mengutak-atik dana haji![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here