Utang Pemerintah dan Utang BUMN (1)

Dapatkah Jokowi Dituntut Karena Darurat Utang?

0
578
Presiden Jokowi gencar mengeluarkan kebijakan utang pemerintah dan utang BUMN sehingga total utang keduanya telah mencapai Rp9.687 triliun. Dapatkan Jokowi dipidanakan akibat kebijakan utang yang dianggap ugal-ugalan tersebut?

Nusantara.news, Jakarta – Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) baru-baru ini melaporkan Presiden Jokowi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Rini Soemarmo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait utang pemerintah dan utang BUMN yang sudah kelewat besar.

Utang pemerintah sampai September 2018 telah menembus angka Rp4.416 triliun atau setara dengan 30.47% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara utang BUMN lebih besar lagi yakni mencapai Rp5.271 triliun, jika dikalkulasi angka itu menerminkan 36,37% dari PDB.

Jika dijumlah prosentase utang pemerintah dan utang BUMN maka mencapai 66,84%. Namun penjumlahan itu tak bisa dilakukan dalam konteks rasio utang pemerintah yang diperkenankan menurut Undang-Undang maksimum 60%, karena utang BUMN tidak dimasukkan ke dalam rasio tersebut.

Persoalannya, ada modus dimana pemerintah membatasi utang pada kisaran 30,47%, ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas, maka proyek infrastruktur yang dijadikan dasar berutang pun digeser ke BUMN. Akibatnya utang BUMN melonjak drastis menjadi Rp5.271 triliun.

Sembilan besar utang BUMN yang mendominasi portfolio utang BUMN. Lonjakan utang BUMN diduga akibat agresifitas pemerintah membangun infrastruktur, oleh karena keterbatasan APBN, maka BUMN dipaksa untuk ikut berutang. (Sumber: Kementerian BUMN)

Meskipun demikian, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) tetap mengajukan gugatan atas utang pemerintah dan utang BUMN yang dianggap kelewat besar itu. Alasannya utang tersebut tak mungkin dapat dibayar oleh Pemerintahan Jokowi apabila dirinya tak terpilih lagi dalam Pemilihan Presiden 2019. Kendati pun terpilih Jokowi pun belum tentu mampu melunasi utang yang dibuatnya dalam lima tahun ke depan.

Apalagi, menurut Ketua Dewan Pertimbangan PPMI Eggy Sudjana, ada dugaan korupsi terkait utang yang dibuat Pemerintah Jokowi. Itu sebabnya PPMI melaporkan Jokowi, Sri Mulyani Indrawati dan Rini Soemarno ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait utang yang bila ditotal telah mencapai Rp9.687 triliun tersebut.

Dia menjelaskan ada tiga indikasi dari korupsi dari utang tersebut yang menjadi tugas KPK. Pertama, perbuatan melawan hukum. Kedua, memperkaya diri dan atau orang lain, korporasi atau kelompok. Ketiga, merugikan keuangan negara.

Menurut Eggi, utang negara yang sudah melampaui batas normal dan sudah masuk kategori korup. Setidaknya, pemerintah melanggar ketentuan UU terkait utang pemerintah—yang selama ini dipahami publik–maksimal 30% terhadap PDB. Sementara Menkeu Sri Mulyani berkali-kali menyatakan utang pemerintah diperkenankan maksimum 60%.

“Karena itu PPMI selain melaporkan Presiden Jokowi, juga melaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno ke KPK,” ujar Eggi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/12).

Eggy menyebut korupsi di tanah air sudah masuk derajat stadium 4. Ia membawa dokumen dan bukti-bukti terkait korupsi atas utang pemerintah dan utang BUMN yang terus membengkak.

Sementara Pemerintahan Jokowi memimpin Indonesia tinggal setahun lagi, kalau pada Pilpres 2019 Jokowi tak terpilih lagi, maka pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan bayar? Atau katakanlah Jokowi terpilih kembali pada 2019, Eggy tak yakin Jokowi mampu membayarnya.

“Apalagi awal tahun 2019 Pemerintah Jokowi sudah membuka pinjaman lagi sebesar US$3 miliar. Tahap selanjutnya ketika Jokowi tak mampu membayar utang tersebut, maka yang terjadi selanjutnya adalah memeras rakyat lewat pajak, kenaikan TDL, kenaikan BBM dan kenaikkan harga-harga,” jelasnya.

Eggy sengaja mengadukan potensi korupsi Jokowi, Sri Mulyani dan Rini  Soemarno, ke KPK. Sekaligus menggiring KPK untuk serius menggarap kasus tersebut, jangan sampai KPK asik mengejar korupsi ecek-ecek, walaupun itu penting, tapi korupsi kakap ini jauh lebih penting.

Kalau utang pemerintah dan utang BUMN dibiarkan membengkak, tentu saja kedaulatan negara pun tergadai. Karena utang yang semakin bisa dapat menyandera negara kepada para debitor.

Sementara Kadiv Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen berpendapat utang pemerintah dan utang BUMN melejit demikian besar lantaran Jokowi memaksakan membangun infrastruktur yang massif lewat utang. Akibat keterbatasan APBN, maka BUMN pun dipaksa berutang demi membangun infrastruktur.

“BUMN kita ini terlalu banyak utang karena dipaksa mengerjakan infrastruktur yamg berlebihan,” demikian ungkap Ferdinand.

Ia memandang sejak awal, pemerintah Jokowi terlalu terlalu ambisius untuk mengejar percepatan pembangunan infrastruktur tanpa memikirkan risikonya. Karena itu perlu ada evaluasi dari pemerintah menyikapi utang BUMN ini. Setidaknya ada 10 BUMN dengan utang terbanyak.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro berusaha meluruskan. Dilihat dari komposisinya, utang terbesar disumbang oleh BUMN di sektor keuangan dengan nilai Rp3.311 triliun, dan sektor non keuangan Rp1.960 triliun [bersambung].

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here