Dapatkah Protokol Krisis Menangkal Krisis Besar?

0
83
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Agus DW Martowardojo, dan Ketua Komisioner LPS Halim Alamsyah saat menjelaskan hasil rapat pemantauan KSSK atas situasi ekonomi terkini.

Nusantara.news, Jakarta – Belum lama ini Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengingatkan perlunya mewaspadai bahaya krisis keuangan. Mengingat krisis keuangan ini sangat cepat menular ke berbagai negara.

Krisis keuangan dengan mudah menular, menyeberang ke berbagai negara hanya dalam sekejap. Bahkan dampak buruknya semakin menguat pada perekonomian negara yang terpapar krisis tersebut.

“Krisis keuangan sangat mudah menular dan menyeberang dari satu negara ke negara lainnya,” kata Halim pada “20 Years Asian Financial Crisis: Strengthening Infrastructures for Financial Crisis Resolution” beberapa waktu lalu.

Halim mengingatkan, salah satu pemicu utama munculnya krisis keuangan adalah lemahnya kebijakan untuk menangkal krisis tersebut. Krisis finansial global menunjukkan pada kita bahwa lemahnya regulasi di sektor industri keuangan dapat memberikan pukulan besar terhadap perekonomian.

Meskipun perekonomian global dalam kondisi yang positif, namun setiap negara harus mewaspadai terjadinya krisis keuangan. Jangan sampai krisis keuangan seperti tahun 1997-1998 terulang kembali.

Indonesia sendiri saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Dalam UU PPKSK disebutkan bahwa penanganan masalah perbankan tidak menggunakan pendanaan anggaran negara, atau dengan kata lain individu atau industri perbankan harus mampu mengatasi krisis.

Untuk di level perbankan, penguatan dilakukan melalui penguatan bantalan permodalan serta likuiditas, khususnya untuk bank yang masuk kategori sistemik. Sedangkan di level industri, penguatan dilakukan dengan program penjaminan simpanan yang diatur dalam UU LPS dan melalui pendanaan untuk penanganan krisis perbankan.

Peringaatan Halim jangan dianggap enteng. Mengingat belakangan rupiah sudah jatuh melesat ke level Rp14.200, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah terkoreksi lebih dari 1000 poin dan kini mulai naik lagi ke level 5.810,88.

Belum lagi harga minyak dunia sudah melonjak hingga US$80 per barel, tentu saja ada plus minus dampak kenaikan harga minyak mentah dunia ini. Dalam APBN 2018 pemerintah telah menetapkan asumsi harga minyak dunia hanya US$48 per barel, tentu saja sedikit banyak kenaikan harga minyak dunia ini akan berdampak pada APBN mengingat lebih dari 800.000 barel minyak mentah harus kita impor.

Harga minyak melonjak dikombinasi dengan nilai tukar rupiah yang tembus Rp14.200 per dolar, maka dapat dipastikan biaya untuk mendapatkan 800.000 barel per hari akan lebih mahal dari periode sebelumnya.

Belum lagi cadangan devisa kita sudah terkuras US$7,5 miliar (ekuivalen Rp106,50 triliun) untuk mempertahankan rupiah yang kini telah menembus level Rp14.200. Ditambah pula investor asing di pasar modal (Bursa Efek Indonesia–BEI) telah hengkang senilai Rp41 triliun sejak Januari 2018.

Apakah ini pertanda bahwa akan datang krisis baru yang lebih besar dari 1998 atau 2008 atau 2013? Semua berpulang pada kesiapan lembaga penanganan krisis yang ada.

Protokol krisis

Pertanyaannya adalah, siapakah lembaga yang bewenang memutuskan bahwa sebuah situasi sudah dapat dikatakan krisis? Apa saja parameternya? Dan bagaimana krisis itu diatasi? Tentu saja semua itu ada dalam apa yang dinamakan protokol krisis.

Protokol krisis kita sudah disepakati dikelola oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Anggota FKSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, LPS, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada September 2015 FKSSK melakukan stress test, tes ketahanan krisis, kepada 120 perbankan nasional. Klausula tes itu berbunyi, jika rupiah menembus level Rp15.000, ada berapa bank yang bisa bermasalah dan berdampak sistemik.

Hasil stress test saat itu menunjukkan, jika rupiah menembus level Rp15.000 ada 21 bank bermasalah dan berdampak sistemik. Namun masalah itu tak terjadi lantaran OJK menunda (meng-off-kan) pemberlakukan ketentuan kredit seperti kredit bermasasalah (non performing loan—NPL), aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit—LLL atau BMPK) dan ketentuan kredit lainnya.

Belakangan, ketika OJK memberlakukan kembali sejumlah aturan kredit, ternyata total kredit macet perbankan nasional sudah mencapai Rp259,90 triliun sehingga harus direstrukturisasi. Jumlah tersebut hampir separoh dari kredit macet dari krisis 1998 sebesar Rp650 triliun.

Belakangan OJK telah mendata sedikitnya ada 15 bank bermasalah berdampak sistemik, jumlah itu naik dari sebelumnya hanya 11 bank, artinya ada tambahan 5 bank bermasalah berdampak sistemik.

Tentu saja ini tak lepas dari persoalan krisis September 2015, dimana ada 21 bank bermasalah berdampak sistemik. Artinya selama dua tahun proses restrukturisasi berjalan, ada pengurangan signifikan 10 bank sehingga tinggal 11 bank bermasalah berdampak sistemik.

Namun karena adanya pelemahan rupiah, jatuhnya IHSG, dan meroketnya harga minyak dunia, jumlah bank bermasalah berdampak sistemik naik lagi menjadi 15 bank.

Dalam stimulasi penanganan krisis, tentu setiap lembaga akan berfungsi sesuai kewenangan masing-masing. Misalnya krisis keuangan di pasar modal, di mana yield saham mendadak naik tinggi. Kita lihat bagaimana komunikasi, rapat, ambil keputusan dan  eskalasinya seperti apa.

FKSSK sejak 2012 telah menyelesaikan protokol managemen krisis. Protokol tersebut telah ditinjau ulang oleh lembaga independen, Toronto Center. Review diselesaikan pada Oktober 2012.

Anggota FKSSK juga sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk koordinasi dan pemeliharaan sistem keuangan. Forum tersebut bersepakat melakukan pertukaran informasi dan evaluasi kondisi stabilitas keuangan.  Kesepakatan tersebut, kata Agus, akan menjadi dasar hukum untuk kebijakan yang diambil FKSSK saat terjadi krisis keuangan.

Pembaruan protokol krisis 

Untuk mengantisipasi krisis global, pemerintah secara berkala memang harus memperbarui protokol manajemen krisis. Protokol yang dirancang Kementerian Keuangan dan BI ini akan diperbaharui untuk meminimalisasi dampak krisis terhadap perekonomian Indonesia.

Protokol krisis itu nantinya akan lebih memperhatikan kondisi mutakhir perekonomian global dan tentu saja perekonomian nasional. Sejumlah indikator ekonomi dikaji agar menjadi alarm untuk mengamankan stabilitas ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan ada beberapa indikator yang bisa menjadi alarm krisis. Tanda-tanda tersebut dapat dilihat antara lain dalam yield obligasi, indeks harga saham gabungan, dan surat utang yang dikeluarkan pemerintah serta nilai tukar rupiah dan inflasi.

Alarm itu kini sudah merangkak naik, pertanyaannya, apakah kenaikan alarm terkini sudah dapat mengindikasikan bahwa kita akan memasuki periode baru krisis besar?

Sampai saat ini memang belum ada lembaga yang secara terang-terangan menyatakan hal itu. Yang ada adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bolak-balik menyatakan APBN 2018 sangat kuat dan stabil. Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan agar masyarakat tak perlu panik ikut-ikutan memborong dolar AS. Bahkan Presiden Jokowi mengajak kita mengubah acuan transaksi dengan dolar AS menjadi dengan yuan atau renmimbi China.

Lepas dari wanti-wanti yang diuraikan di atas, eksalasi pelemahan ekonomi yang ditandai oleh memburuknya alarm-alarm tadi, akankah membawa kita pada krisis yang lebih besar dari krisis sebelumnya?

Semoga saja alarm itu tidak berbunyi sebagai tanda kita tak terperangkap krisis lagi. Tapi, mohon maaf, kalau alarm tadi berdering keras, efek menular krisis global merambat ke Indonesia, maka siap-siaplah dengan pelampung.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here