Dominasi Cina (1)

Dari Ahok, Patung Dewa Perang, sampai Meikarta

0
1056
Ilustrasi: Patung Dewa Kwang Sing Tee Koen di Tuban Jawa Timur

Nusantara.news-Kekuatan Cina mulai diperhitungkan dunia ketika menggalang sekutu melalui BRICS (Brazil, Russia, India, China, & South Africa). Persekutuan ini sempat berencana menggalang dana untuk membuat tandingan kekuatan finansial seperti Bank Dunia. Ketika terjadi krisis Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008 yang kita kenal dengan Subprime Mortgage (Kredit Suprima), berekses bangkrutnya Lehman Brothers dan goncangnya Goldman Sachs, JP Morgan, serta raksasa keuangan global (Global Dunia).

Dari Politik, Budaya, dan Bisnis

Cina berperan membantu dengan “pengamanan” USD dan diminta membantu keuangan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, untuk mengalihkan persekutuan BRICS. Inggris sebagai sekutu AS juga meminta India (sebagai negara Persemakmuran) untuk tidak optimal di BRICS. Rusia dibuat sibuk di Irak dan Suriah soal ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria/Negara Islam Irak dan Suriah). Berikutnya Yuan (RMB) dijadikan salah satu mata uang dunia (SDR/Special Drawing Rights) yang tentunya menguras likuiditas Cina yang berlebih saat itu.

Cina secara geopolitik tentu mengajukan syarat agar diberi keleluasaan untuk investasi di Afrika yang ditinggalkan oleh Prancis karena kiris 2008 berdampak ke Eropa. Keleluasaan Cina menguasai Afrika, secara faktual berdampak pada Zimbabwe dan Angola, karena tidak dapat membayar utang maka kedua negara dipaksa mengganti mata uangnya dengan Yuan (RMB).

Begitu juga dengan Sri Lanka terpaksa menyerahkan pelabuhan utamanya, dan kendali ekonominya pada negara Cina yang termasuk skenario OBOR (One Belt One Road).

Pada G-20 (kelompok 20 ekonomi utama), karena ulah Donald Trump, Amerika Serikat (AS) dikucilkan sehingga Jerman sebagai tuan rumah dan terkuat di Eropa membentuk persekutuan dagang bilateral Cina dan Eropa, bahkan Jepang yang selama ini sekutu strategis AS meninggalkan AS dan membuat perjanjian bilateral dengan Uni Eropa.

Baru sekali ini dalam pemotretan resmi, Presiden AS berada di posisi pinggir diantara para pemimpin G-20, biasanya selalu di posisi sentral dekat tuan rumah. Secara kebetulan, Trump diposisikan protokoler berfoto bersebelahan dengan Presiden RI Joko Widodo. Lebih jauh lagi, kanselir Jerman Angela Merkel,  secara terbuka mengecam Trump atas ketidasetujuannya terhadap globalisasi (pasar bebas) dan Kesepakatan Iklim Paris, pada penutupan G-20 di Hamburg Jerman.

Cina diuntungkan oleh kebijakan Trump

Ketika Trump dalam kampanye terakhir yang menjadikannya unggul dari Hillary Clinton mengatakan: “AS dapat ada dari Persekutuan dengan Cina? AS dapat apa sebagai Polisi Dunia? AS dapat apa sebagai sokoguru ekonomi dunia?”

Dominasi Cina dalam ekonomi dan perdagangan dunia dengan One State Two Systems setelah tahun 2008 yang menjadikannya negara terbesar dalam WTO (World Trade Organization) dan GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto) terbesar, tentu secara ekonomi bagi AS akan menjadi ancaman. Trump di awal kepemimpinannya “memainkan” melalui Federal Reserve dengan mengutak-atik suku bunga sehingga berekses pada cadangan devisa Cina untuk mengamankan Yuan.

Namun kekuatan Trump tidak berlangsung lama, karena mafia keuangan global yang dikuasai Yahudi sedang terjadi perlambatan ritme bisnisnya, sebagai ekses krisis 2008 dan di AS masih belum pulih. Selain itu, Trump sibuk menghadapi berbagai persoalan dalam negeri; soal Rusia, ribut dengan pers, dan berbagai kebijakan yang kontroversial, termasuk mencabut izin imigrasi 7 negara Islam yang ditolak Kongres AS.

Sebagai polisi dunia dengan membiayai 7 armada, Trump menempuh kebijakan setiap negara yang membutuhkan armada AS harus membayar. Trump pun kena batunya, di Semenanjung Korea dia berhadapan dengan Korea Utara yang super nekat dan mengancam rudal jelajah antar benua yang dapat mencapai benua Amerika. Trump bisa menekan Arab Saudi untuk geostrategi kerja sama senilai USD 15 miliar, dengan syarat Qatar dikucilkan dan berbuntut boikot ekonomi. Qatar yang muncul sebagai salah satu negara paling sejahtera di Jazirah Arab, pada awalnya bentukan Yahudi bersama Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Oman, serta Uni Emirate Arab ketika Turki Utsmani jatuh setelah bekuasa selama 600 tahun. Enam kerajaan bentukan Barat ini adalah provinsi dari Kerajaan Turki Utsmani karena kaya migas.

Qatar pun didekati Trump, lalu terjadi transaksi USD 12 miliar terkait kerja sama pertahanan, dan Arab Saudi gigit jari. Alasan politisnya, karena Qatar memiliki Al Jazeera, media internasional yang kritis pada ketidakadilan AS di jazirah Arab dan Islam, serta kedekatannya dengan Iran. Setelah Qatar bekerja sama dengan AS, mulai meradang terhadap Arab Saudi. Terjadi percobaan bom oleh sejumlah teroris di Arab Saudi, di saat musim Haji. Hal ini menjadi potensi konflik baru di Timur Tengah apalagi Turki dengan Recep Tayyep Erdogan “keras” tentang masalah Qatar.

Langkah zig-zag Trump dengan “America First”-nya menjadikan negara sekutunya, sebagian Eropa, khususnya Inggris dan Jepang berpikir dengan kebijakan Trump. Cina diuntungkan oleh kebijakan Trump yang tidak bersahabat dengan dunia dan sangat oportunistik.

Brexit dan Populisme

Inggris membuat kejutan ketika merilis Brexit (British Exit dari Uni Eropa), namun setelah diproses  ternyata mengalami banyak kesulitan. Inggris sebagai saudara tua dalam konteks Yahudi tentu tidak suka Jerman mendapat manfaat dan memimpin Uni Eropa saat ini.

Hal lain, soal populisme sebagai aliran tanpa ideologi yang anti-kemapanan, dan seolah anti-demokrasi, seperti Marine Le Pen di Prancis, begitu juga di Italia, Belanda, Austria dan dominan di parlemen-parlemen Eropa, serta puncaknya dengan kemenangan Trump atas Hillary Clinton di AS. Dalam perjalanan, kepemerintahan Trump dengan segala kebijakannya, terbuka bahwa populisme hanyalah strategi Yahudi Ortodoks untuk kembali berkuasa di AS dan Eropa.

Terbuka, bahwa masuknya pengusaha Yahudi di sekitar Trump seperti Rex Wayne Tillerson (Exxon Mobile), Carl Icahn (Icahn Enterprises, salah satu pemilik Freeport), Jared Corey Kushner (menantu Trump yang menjadi Penasihat Senior di Gedung Putih, dikenal sebagai Yahudi Ortodoks).

Penguasa keuangan global di AS dan Inggris (Rothchild, JP Morgan, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Rockefeller Foundation) sedang mengalami pasang surut setelah Cina menguasai perdagangan dunia, dan Jerman sebagai negara industri terkuat di Uni Eropa. Serangan ke Deutsche Bank (bank terkuat di Jerman) sehingga nyaris bangkrut, tapi tidak berpengaruh besar pada ekonomi Jerman. Cina dengan serangan perang mata uang (currency war) melalui Federal Reserve pun tidak bergeming, walaupun cadangan devisa hampir ke titik terendah tapi likuiditasnya cukup untuk menghadapi serangan itu.

Proxy War antara AS dengan Cina dibantu Rusia dan sekarang Jerman harus kita petakan, apakah berimplikasi dengan keberadaan Cina di Indonesia. Kedekatan Cina dengan Joko Widodo ikut mempengaruhi keberadaan Cina secara politik, bisnis, dan budaya di Indonesia. Brexit dan populisme adalah strategi Yahudi (AS dan Inggris) dalam bermanuver menghadapi Cina, Jerman, dan Rusia. Kerja sama informasi Vladimir Putin dan tim sukses Donald Trump saat ini dianggap sebagai skandal di AS, padahal itu adalah strategi untuk mengendalikan Rusia.

Saat ini Putin menjadi marah besar kepada Trump karena sanksi terhadap Rusia diperberat oleh Keputusan Kongres AS. Sementara itu, Trump mengalami masalah di dalam negeri dan popularitasnya terus menurun sehingga Cina mengambil keuntungan di dunia karena keteledoran Trump.

Proxy War Cina di Indonesia

Secara politik, Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 menunjukkan bagaimana hegemoni di politik Indonesia sebagai bagian dari oligarki politik. Dominasi Ahok dengan langkahnya, dan terbuka didukung oleh taipan reklamasi menunjukkan adanya indikasi secara politik Cina ingin berkuasa. Di bidang ekonomi, 100 konglomerat yang menguasai 55% aset Indonesia atau yang lebih tragis, 4 konglomerat asetnya setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia (OXFam).

Keberadaan negara Cina dan China’s overseas (Cina perantauan) terlihat dari rencana pembangunan reklamasi, didahului dengan Keputusan Presiden tentang Kepemilikan Properti oleh pihak Asing. Lihat bagaimana Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai Menko Bidang Kemaritiman memaksakan reklamasi dilanjutkan, sementara Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih menyatakan menolak kelanjutan reklamasi.

Berikutnya, pembangunan Kota Meikarta (500 hektare di Cikarang Bekasi Jawa Barat dengan 289 tower dan menelan biaya Rp 278 triliun) ditolak oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Lippo kemudian menjawab penolakan itu dengan mengiklankan rencana pembangunan Meikarta di beberapa media nasional secara “nyeleneh”, dan iklan pun menelan uang triliunan rupiah. Ini seolah melecehkan keberadaan Deddy Mizwar sebagai wakil gubernur Jawa Barat yang juga kandidat terkuat Gubernur Jawa Barat.

Konglomerat yang mendukung Ridwan Kamil, tentu tidak berkenan dengan Deddy Mizwar yang menyatakan bahwa sejak awal pembangunan kota Meikarta belum ada izin. Hal ini secara politis akan meramaikan kasus Pilkada Jawa Barat Tahun 2018 nantu, mudah-mudahan tidak eskalatif seperti kasus  Ahok di Pilkada DKI 2017. Sudah terjadi konflik mengenai hal ini dengan warga Cikarang (Cibatu) di lokasi Kota Meikarta.

Berikutnya, narkoba dari Cina yang dimanfaatkan oleh mafia narkoba melihat Indonesia bersahabat dengan Cina, dimulai dengan politik visa yang bertujuan untuk pariwisata tapi berbuntut masuknya narkoba dan migrasi besar-besaran tenaga kerja Cina.

Sebagai negara terbesar dengan jumlah penduduknya (1,3 miliar jiwa), Cina tentu memiliki strategi migrasi untuk rakyat yang dianggap tidak produktif agar tidak menjadi beban bagi pemerintah. Dalam hal narkoba, kita ingat ‘perang candu’. Budi Waseso, Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) menyatakan bahwa ada 250 ton narkoba di Indonesia, sebagian besar dari Cina, sehingga Indonesia darurat narkoba.

Baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan dibangunnya patung Dewa Kwang Sing Tee Koen di Tuban yang dikenal sebagai Kota Wali. Tidak patut kita memuja pahlawan dari negara lain, sementara kita tidak menempatkan pahlawan yang berkorban nyawa pada tempatnya. Celakanya, patung tersebut sudah diresmikan oleh Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan pada 17 Juli 2017 lalu. Saat ini oleh berbagai elemen masyarakat, patung tersebut diminta dirobohkan. Sementara Monumen Poh An Tui di Taman Mini Indonesia Indah juga menjadi sasaran kemarahan rakyat. Poh An Tui laskar etnis Cina binaan KNIL (Koninklijke Nederlands-Indische Leger/Tentara Kerajaan Hindia Belanda) berkhianat pada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), kok malah dibuatkan monumennya?

Proxy War Cina di Indonesia harus diwaspadai karena ekonomi dikuasai oleh etnis Cina. Secara kenegaraan utang dari Cina saat ini mencapai Rp 206 triliun (Mei 2017). Jika gagal bayar, tentu kita akan mengalami seperti negara Angola, Zimbabwe dan Sri Lanka. Saat ini Cina sebagai negara pemberi utang terbesar ketiga setelah Singapura (sebesar USD 52.447 miliar) dan Jepang (sebesar USD 30.656 miliar), namun jumlahnya saat ini (2017) meningkat 2 kali lipat setelah pemerintahan Joko Widodo (mulai 2014).

Pertanyaan besarnya, apakah utang dan keberadaan Cina di Indonesia berkah atau musibah, tidak dapat kita serahkan sepenuhnya pada pemerintahan Joko Widodo?

Rakyat Indonesia berhak mengetahui dan menganalisa apakah ini menjadi berkah atau musibah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here