Dari Presiden, 7 Ribu Sertifikat Tanah Untuk Warga Jatim

0
27
Presiden Jokowi "Sertifikat tanah jangan digunakan untuk membeli mobil, tapi gunakan untuk modal usaha agar bisa berkembang"

Nusantara.news, Surabaya – Presiden RI Joko Widodo menegaskan, di pemerintahannya pada tahun 2025 semua masyarakat Indonesia telah memiliki sertifikat tanah. Sementara, hingga akhir tahun ini sebanyak 46 juta sertifikat tanah untuk rakyat telah selesai dan sudah diserahkan ke masing-masing pemilik. Saat ini masih tersisa 80 juta yang belum bersertifikat dari sebanyak 126 juta tanah.

Untuk di Provinsi Jatim, merupakan pemilik terbanyak, pada tahun 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat tanah selesai, dan terus dibagikan. Dari jumlah itu, Jatim menjadi salah satu provinsi tertinggi, yang ditargetkan sebanyak 1 juta sertifikat yang terselesaikan untuk tahun 2018.

Soekarwo “Pemprov Jatim juga akan menyisihkan APBD untuk biaya operasional bagi perangkat desa”

Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat yang telah menerima sertifikat tanah untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, utamanya untuk modal usaha. Itu disampaikan saat menggelar video teleconference di Pontianak dengan para kepala daerah lainnya, yakni Provinsi Jatim, Jambi, Sulsel, Lampung, Sulteng dan Sumsel.

“Sertifikat tanah jangan digunakan untuk membeli mobil, tapi gunakan untuk modal usaha agar bisa berkembang,” pinta Joko Widodo.

Baca Juga: Jalur Pendakian Rusak, Semeru Tutup pada Januari 2018

Dalam rangkaian itu, Gubernur Jatim Soekarwo mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyerahkan 7 ribu sertifikat tanah untuk masyarakat Jatim dari Presiden Joko Widodo, yang terangkai melalui video conference dilakukan di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (28/12/2017).

Penyerahan sertifikat itu dilakukan serentak oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan lima provinsi lainnya, yaitu Jambi, Sulsel, Lampung, Sulteng dan Sumsel.

Saat itu, Pakde Karwo juga ingin memastikan dan meminta agar semua masyarakat terlayani dengan baik dan cepat, pihaknya juga mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, agar perangkat desa diberikan tambahan biaya operasional, apalagi anggaran yang diusulkan tidak terlalu banyak, karena memang sudah ada dana desa.

“Pemprov Jatim juga akan menyisihkan APBD untuk biaya operasional bagi perangkat desa,” ujar Soekarwo.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan kalau penyerahan sertifikat tanah tahun ini ditargetkan sebanyak 5 juta buah dan akan dilakukan secara periodik. Pemberian sertifikat tanah untuk rakyat, lanjut Tjahjo merupakan janji Presiden Joko Widodo, di mana setiap masyarakat Indonesia yang memiliki lahan harus mempunyai sertifikat tanah.

“Target setiap tahun meningkat, pada tahun 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat. Jatim menjadi salah satu provinsi tertinggi, yang ditargetkan 1 juta sertifikat untuk tahun depan,” ungkapnya.

Presiden Jokowi “Sertifikat tanah jangan digunakan untuk membeli mobil, tapi gunakan untuk modal usaha agar bisa berkembang”

Kemudian, Joko Widodo menjelaskan terdapat sekitar 126 juta tanah yang belum memiliki sertifikat. Pada tahun lalu, sudah diberikan 46 juta sertifikat tanah untuk rakyat, saat ini masih tersisa 80 juta yang belum bersertifikat.

“Perlu kerja keras agar semua masyarakat memiliki sertifikat. Target pada tahun 2025 semua masyarakat Indonesia memiliki sertifikat,” ujarnya.

Baca Juga: Aplikasi ‘Go Tani’, Terobosan Baru Pertanian dari Tradisional Menjadi Industri

Joko Widodo meminta masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Caranya dengan menggunakan sertifikat sebagai agunan untuk modal usaha atau investasi.

“Sertifikat tanah jangan digunakan untuk membeli mobil, tapi gunakan untuk modal usaha agar bisa berkembang,” pinta Joko Widodo.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here