Darimana Anggaran Pemindahan Ibu Kota?

0
227
Untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Palangkaraya atau tempat lainnya diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp466 triliun. Darimanakah biaya itu akan diperoleh?

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah perhitungan suara hasil Pemilu 2019, Presiden Jokowi menebar wacana pemindahan ibu kota. Seolah sudah menang pemilihan presiden (Pilpres), Jokowi berusaha mengajak anak bangsa ini untuk menggeser perhatian ke ibu kota baru, ia pun mengarahkan perpindahan itu ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Jokowi berusaha menghidupkan kembali angan-angan Presiden Soekarno bahwa Palangkaraya tempat yang tepat untuk dijadikan ibu kota baru. Karena selain terbebas dari bencana, jauh dari gunung berapi, merupakan dataran tinggi, Palangkaraya juga posisinya tepat di tengah-tengah Indonesia.

Alasan lain yang dihembus-hebuskan adalah bahwa Jakarta sudah terlalu sarat beban, disamping juga untuk meratakan pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Idonesia Sentris. Lantas bagaimana pembiayaan perpindahan ibu kota yang menurut Bappenas bisa memakan biaya hingga Rp466 triliun?

Pada 2017, isu pemindahan ibu kota juga kencang dibicarakan. Palangkaraya disebut menjadi pilihan utama dari pemerintah pusat sebagai tempat ibu kota baru Indonesia. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bahkan telah menyiapkan tanah sebanyak 500 hektare guna mendukung rencana pemindahan ini.

Sepanjang Pemerintahan susilo Bambang Yudhoyono juga mewacanakan rencana perpindahan ibu kota dengan alternatif Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bahkan SBY membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji perpindahan ibukota tersebut.

Di masa Soeharto rencana perindahan ibukota itu lebih konkrit. Soeharto telah menunjuk Jonggol, Jawa Barat, sebagai lokasi ibu kota baru. Perusahaan penunjang perpindahan ibu kota pun telah disiapkan, tim pendahuluan telah bekerja, tim perencanaan tata kota juga telah mensurvei. Tapi sayangnya Soeharto keburu lengser ke prabon.

Sebenarnya isu perpindahan ibu kota bukan monopoli Jokowi, SBY, Soeharto dan Soekarno. Sejak masa penjajahan rencana perpindahan ibu kota itu juga telah terjadi. Jadi wacara perpindahan ibu kota bukan barang baru.

Sejak masa Hindia Belanda, diskusi pemindahan ibukota memang menjadi topik hangat yang terus menerus diwacanakan. Pada era Gubernur Jendral Herman Willem Daendels (1762-1818), Daendels mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan dari Batavia ke Surabaya. Karena alasan banyaknya sumber penyakit yang ada di Batavia dan melihat pada masalah letak strategis Surabaya dengan lokasi wilayah pelabuhan. Daendels menilai Surabaya layak menjadi ibukota baru Hindia Belanda.

Tapi usulan Daendels ini tak sejalan dengan pandangan Hendrik Freek Tillema seorang ahli kesehatan dari Belanda yang menilai kota pelabuhan seperti halnya Batavia dan Surabaya tak cocok untuk kehidupan sebuah masyarakat ibukota karena cendrung berhawa panas dan amat rentan terjangkit wabah penyakit. Dia pun lebih mengusulkan Bandung sebagai pilihan dari ibukota Hindia Belanda yang kemudian ide itu direalisasikan oleh Gubernur Jendral J.P Graf van Limburg Stirum (1916-1921) pada tahun1920.

Setelah kemerdekaan Indonesia, tahun 1947 pemerintah pusat membentuk Panitia Agung yang bertugas mengkaji penempatan ibukota negara. Kekacauan yang terjadi di Jakarta membuat pemerintahan kala itu dipindah di Yogyakarta sehingga Soekarno menilai untuk jangka kedepan perlu ada ibukota baru untuk menggantikan peran Jakarta. Daerah yang dipersiapkan antara lain Bandung, Surabaya, Malang, Surakarta, Tumenggung hingga Magelang.

Tahun 1950- an, ada wacana pemindahan ibukota pun berpindah ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Masa Soekarno, Palangkaraya nyaris menjadi Ibukota Indonesia jika saja Soekarno tak membatalkan kebijakan tersebut. Alasan pembatalan Soekarno saat itu karena belum siapnya penyelesaian pembangunan di Palangkaraya (Susan Abeyasekere, 1989). Sikap itu diambil oleh Soekarno setelah kunjungan terakhirnya tahun 1959 ke Palangkaraya bersama Menteri Departemen Pekerjaan umum. 

Banyaknya isu wacana pemindahan ibukota merupakan keniscayaan sejarah yang terus menerus terjadi tapi dalam praktisnya hal itu tak pernah terealisasi. Pertanyaannya kemudian, mengapa wacana pemindahan ibukota negara seringkali muncul tapi tak pernah terealisasi.?

Tak bisa dipungkiri, masalah utama perpindahan ibu kota adalah terkait dengan biaya pemindahan. Pada masa Soeharto biaya perpindahan ibu kota ditaksir hanya Rp50 triliun, di masa SBY naik menjadi Rp150 triliun. Sementara di masa Jokowi biaya perpindahan itu bisa mencapai Rp466 triliun. Mengapa demikian? Dari mana biaya itu akan diperoleh?

Apalagi Jokowi memastikan biaya perpindahan ibu kota sama sekali tidak memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan perpindahan ibu kota sama sekali tidak mengganggu alokasi anggaran apapun. Dengan demikian, masyarakat tak perlu takut kalau nantinya dana pembangunan infrastruktur akan terganggu. Mulai dari pembangunan jembatan hingga sekolah yang rusak.

Lantas darimana skema pembiayaan perpindahan ibu kota tersebut? Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan ada 4 sumber pembiayaan pemindahan ibu kota.

Pertama, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan APBN digunakan untuk fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen. Kalau melihat pernyataan Presiden Jokowi, kema ini tidak diinginkan, dengan kata lain Jokowi tak menghendaki penggunaan dana dari APBN dalam pemindahan ibu kota.

Kedua, menggunakan anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN akan membangun infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Infrastruktur utama dan fasilitas sosial juga akan dibangun menggunakan skema KPBU. 

Selama 4,5 tahun terakhir, BUMN, terutama BUMN karya, sudah terlalu banyak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, sehingga keuangan BUMN benar-benar terbatas. BUMN tengah sibuk mengembalikan keadaan pasca berdarah-darah mendapat penugasan membangun infrastruktur.

Ketiga, anggaran dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema pembiayaan ini dimungkinkan untuk membangun properti perumahan dan fasilitas komersial. Model KPBU ini sangat dimungkinkan sepanjang menguntungkan bagi swasta.

Keempat, bersumber dari anggaran swasta swasta. Pembiayaan swasta murni digunakan untuk properti perumahan dan fasilitas komersial. Swasta benar-benar berhitung soal cost dan benefit ikut serta membangun ibu kota baru.

Kelima, asumsi penulis, bahwa pada akhirnya pemerintah akan menggunakan dana asing, entah berupa pinjaman atau investasi yang menguntungkan. Skema paling mudah tentu bekerja sama dalam program Belt and Road Initiative (BRI) China, China sedang mencari parnter, terutama Indonesia sebagai perpanjangan tangan relasi dagang dan investasi, bahkan utang, dengan membangun aneka infrastruktur.

Tapi kalau mau jujur, tak satupun mitra kerjasama China yang nasibnya lebih baik, makmur dan maju. Yang ada negara-negara sahabat China yang ikut serta dalam program BRI menjadi negara yang masuk perangkan debt trap diplomacy of China. Perhatikan saja Angola, Srilanka, Pakistan, Montenegro, dan Malaysia yang masuk dalam perangkap diplomasi utang China.

Masalahnya apakah Indonesia akan menjadi negara yang terbebas dari perangkap diplomasi utang China? Semua berpulang pada itikad baik pemerintah dalam mengelola pembangunan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here